4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanArticle 106 paragraph (4) letter e of Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation explains that everyone driving a vehicle on a road must comply with the provisions for stopping and parking. Furthermore, Article 287 states that everyone driving a motorized vehicle on a road that violating the rules of order or prohibition stated by traffic signs as referred to in Article 106 paragraph (4) letter b shall be punished by imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a fine of a maximum of Rp. 500,000.00 (Five hundred thousand rupiahs). The criminal act was seriously threatened, but in practice the application of the crime has not been carried out, in fact there are still many violations. The purpose of this study is to explain the legal basis for applying criminal sanctions for parking violations on the street, the factors that cause parking violations on the road and explain the efforts made in dealing with parking violations on the road. In writing this thesis the writer uses empirical juridical methods. The empirical juridical method is legal research regarding the enactment or provisions for the implementation of normative law in action on certain legal events that occur in society. Library research was conducted to obtain secondary data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the study show that although the rules in the law on traffic and road transportation have been implemented, they are not yet effective, namely because there are still some people who are negligent with traffic signs and the limited availability of parking space in the city of Banda Aceh. Obstacles faced in applying these criminal sanctions are socialization that has not been maximized, the unavailability of sufficient parking lots and the low awareness of violators to comply with the rules. Factors causing parking violations on the road are habitual factors, infrastructure factors, vehicle volume factors, natural conditions factors. Efforts made to deal with violations of parking on the road are the provision of parking lots, outreach, warnings, enforcement, imposition of sanctions. It is suggested to the law enforcement officers of the Banda Aceh City Transportation Service to be able to provide strict sanctions, socialize traffic signs and control overall vehicle drivers, especially four-wheeled vehicles so that these rules are actually realized.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran parkir di badan jalan didasarkan pada Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 287 undang-undang yang sama.Faktor penyebab pelanggaran parkir meliputi faktor kebiasaan, sarana prasarana, volume kendaraan, dan keadaan alam.Upaya penanggulangan pelanggaran parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh meliputi penyediaan lahan parkir, sosialisasi, peringatan, penindakan, dan pemberian sanksi.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sosialisasi hukum lalu lintas terhadap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir, dengan fokus pada metode sosialisasi yang paling efektif. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis kebutuhan ruang parkir di Kota Banda Aceh secara komprehensif, termasuk potensi pemanfaatan lahan vertikal atau pembangunan fasilitas parkir terpadu. Ketiga, studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan parkir berbasis teknologi, seperti penggunaan CCTV atau aplikasi mobile, dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efisiensi penegakan hukum. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas dan mengurangi pelanggaran parkir di Kota Banda Aceh, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
| File size | 806.76 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
4141 Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam,Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam,
4141 Saran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkanSaran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidanaKegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana
DINASTIREVDINASTIREV Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbedaKewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda
PRINPRIN Berdasarkan pemodelan, model regresi spasial Spatial Autoregressive (SAR) adalah yang paling sesuai untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di SumateraBerdasarkan pemodelan, model regresi spasial Spatial Autoregressive (SAR) adalah yang paling sesuai untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera
PRINPRIN 324.780.000, sehingga tujuan peningkatan produksi optimal tercapai. Solusi optimal prioritas pertama menghasilkan peningkatan produksi sebesar 99. Solusi324.780.000, sehingga tujuan peningkatan produksi optimal tercapai. Solusi optimal prioritas pertama menghasilkan peningkatan produksi sebesar 99. Solusi
PRINPRIN Untuk jenis sinovac persentase perubahan total biaya persediaan mencapai 92% dari total biaya persediaan dalam kondisi eksisting, untuk astrazeneca mencapaiUntuk jenis sinovac persentase perubahan total biaya persediaan mencapai 92% dari total biaya persediaan dalam kondisi eksisting, untuk astrazeneca mencapai
4141 Hukum dipandang sebagai institusi sosial, lebih dari sekadar sistem pengaturan, dan dalam masa transisi memenuhi kebutuhan sosial. Penelitian ini menyimpulkanHukum dipandang sebagai institusi sosial, lebih dari sekadar sistem pengaturan, dan dalam masa transisi memenuhi kebutuhan sosial. Penelitian ini menyimpulkan
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA X. Metode penelitian menggunakan pengumpulan data selama kerja praktek dan analisis sederhana. Hasilnya adalah perhitungan neraca panas dan neraca massaX. Metode penelitian menggunakan pengumpulan data selama kerja praktek dan analisis sederhana. Hasilnya adalah perhitungan neraca panas dan neraca massa
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Dengan kandungan masing masing spectrum adalah 95. Penelitian ini belum dilakukannya Uji Tarik pada thermoplastik karena pada penelitian ini hanya untukDengan kandungan masing masing spectrum adalah 95. Penelitian ini belum dilakukannya Uji Tarik pada thermoplastik karena pada penelitian ini hanya untuk
PRINPRIN In this research, there were three kinds of bread that were studied, they were chocolate, mocha and strawberry flavored bread. The problem in optimalizationIn this research, there were three kinds of bread that were studied, they were chocolate, mocha and strawberry flavored bread. The problem in optimalization
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Metode dalam sistem pendukung pengambilan keputusan, peneliti menggunakan metode weight product,Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Metode dalam sistem pendukung pengambilan keputusan, peneliti menggunakan metode weight product,