4141
Pintoe: Pengabdian Teuku UmarPintoe: Pengabdian Teuku UmarBerdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 221 remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Aceh Barat, menempati urutan keempat tertinggi di Aceh. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, dalam kondisi penyimpangan, orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah, serta pengawasan dan penegakan hukum. Kegiatan pemahaman hukum dilaksanakan di Desa Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat, dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama remaja, mengenai dampak dan upaya pencegahan pernikahan dini. Metode penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memahami dampak pernikahan dini dan langkah-langkah pencegahannya. Kegiatan ini menjadi upaya preventif untuk melindungi anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan serta memberikan pengetahuan terperinci mengenai dispensasi kawin dan pencegahannya kepada remaja di Gampong Ujong Tanoh Darat.
Peserta kegiatan penyuluhan hukum di Desa Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan antusiasme tinggi dan memahami pentingnya mencegah pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkannya.Mereka juga memahami perlunya menjamin hak-hak anak selama masa perkembangan.Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak melalui pemahaman terhadap dispensasi kawin.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang penyuluhan hukum terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mencegah pernikahan dini, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi selama periode minimal satu tahun. Kedua, perlu dikaji lebih dalam tentang peran tokoh agama dan adat dalam proses pengambilan keputusan dispensasi kawin, serta bagaimana mereka dapat dilibatkan secara sistematis dalam kampanye pencegahan pernikahan dini berbasis komunitas. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi pemberdayaan remaja melalui platform digital atau media sosial lokal guna menyebarkan informasi hukum dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan, mengingat keterbatasan akses dan mobilitas di wilayah pedesaan. Ide-ide ini dapat mengisi celah dari saran dalam penelitian sebelumnya yang hanya menyebutkan perlunya kegiatan lanjutan tanpa spesifikasi, serta memperkuat pendekatan partisipatif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis bukti, program serupa dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial dan hukum yang mirip.
| File size | 335.75 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun,Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun,
UHBUHB Pengadilan berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan sehingga perlu ditekankan pentingnya penerapan prinsipPengadilan berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan sehingga perlu ditekankan pentingnya penerapan prinsip
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindunganImplikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindungan
UMNUMN Hasil pemetaan menunjukkan bahwa siswa telah melakukan berbagai partisipasi di sekolah seperti adanya jadwal piket harian, jumat bersih, lomba pengelolaanHasil pemetaan menunjukkan bahwa siswa telah melakukan berbagai partisipasi di sekolah seperti adanya jadwal piket harian, jumat bersih, lomba pengelolaan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Artikel ini merinci dasar hukum dan ketentuan yang relevan untuk inisiatif legislatif Indonesia untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas fisikArtikel ini merinci dasar hukum dan ketentuan yang relevan untuk inisiatif legislatif Indonesia untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas fisik
UBTUBT 7% dengan pengetahuan baik. Setelah diberikan edukasi terdapat peningkatan pengetahuan remaja putri yakni dari 59. 2% menjadi 30. 3% dengan tingkat pengetahuan7% dengan pengetahuan baik. Setelah diberikan edukasi terdapat peningkatan pengetahuan remaja putri yakni dari 59. 2% menjadi 30. 3% dengan tingkat pengetahuan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih
UNISSULAUNISSULA Belakangan ini, anak-anak di luar pernikahan menjadi fenomena yang mengalami peningkatan signifikan. Belum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungiBelakangan ini, anak-anak di luar pernikahan menjadi fenomena yang mengalami peningkatan signifikan. Belum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungi
Useful /
UNWAHAUNWAHA A. Wahab Hasbullah (UNWAHA). Materi yang diberikan adalah ekonomi sirkular dan Pemanfaatan Potensi Limbah Pertanian menjadi bernilai ekonomi. Adapun metodeA. Wahab Hasbullah (UNWAHA). Materi yang diberikan adalah ekonomi sirkular dan Pemanfaatan Potensi Limbah Pertanian menjadi bernilai ekonomi. Adapun metode
ISI DPSISI DPS Akibatnya, masyarakat di desa wisata sebagai perwakilan masyarakat sipil akan ditekan oleh dua kekuatan politik, yaitu negara dengan kebijakan dan kepentinganAkibatnya, masyarakat di desa wisata sebagai perwakilan masyarakat sipil akan ditekan oleh dua kekuatan politik, yaitu negara dengan kebijakan dan kepentingan
UHBUHB The third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendmentThe third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendment
4141 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di pekarangan Kantor Desa Lae Butar, Kecamatan GunungJenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di pekarangan Kantor Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung