UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticeSkema Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefits/COB) merupakan mekanisme yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu jaminan sosial, terutama bagi peserta yang telah memiliki jaminan kesehatan sebelum keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan diwajibkan. Secara ideal, COB seharusnya menjadi solusi untuk memperkuat pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan dalam kerangka negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah implementasi skema COB saat ini mampu memperkuat jaminan pemenuhan hak kesehatan warga negara, serta merumuskan bagaimana model COB yang ideal untuk mewujudkan hal tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep negara kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi COB saat ini belum mampu memberikan penguatan yang optimal terhadap pemenuhan hak atas kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang mewajibkan penggunaan layanan BPJS Kesehatan sebagai prioritas utama, tanpa memberi keleluasaan kepada peserta untuk memilih jaminan sosial lain yang mungkin lebih sesuai. Ke depan, skema COB perlu diperbaiki dengan memberikan ruang pilihan bagi peserta dan memperkuat posisi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang juga menetapkan kewajiban negara dalam menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan secara adil dan merata.
Implementasi skema Koordinasi Manfaat (COB) saat ini belum optimal dalam memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan warga negara.Kebijakan yang memprioritaskan penggunaan layanan BPJS Kesehatan menghambat kebebasan peserta untuk memilih jaminan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.Oleh karena itu, skema COB perlu direvisi untuk memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada peserta dan memperkuat hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak finansial dari skema COB terhadap peserta BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta, untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan atau beban biaya yang tidak proporsional. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model COB yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu, dengan mempertimbangkan berbagai jenis jaminan kesehatan yang tersedia. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi peran serta optimal dari pemerintah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi skema COB, guna memastikan bahwa skema ini benar-benar berkontribusi pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan kebijakan dan praktik COB di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
| File size | 278.15 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukumKeputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum
UntikaUntika Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Qanun Jinayat Aceh sebagai peraturan daerah berbasis syariat menunjukkanBerdasarkan analisis yang diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Qanun Jinayat Aceh sebagai peraturan daerah berbasis syariat menunjukkan
SAINSSAINS Sebelumnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal pengujian konstitusional (constitutional review). Pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945Sebelumnya, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal pengujian konstitusional (constitutional review). Pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945
UEUUEU Konsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. ImplikasiKonsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Evaluasi penerapan SIMRS-RME di RSUD Wangaya menggunakan metode HOT-FIT menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap komponen. Pada aspek Human, penggunaEvaluasi penerapan SIMRS-RME di RSUD Wangaya menggunakan metode HOT-FIT menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap komponen. Pada aspek Human, pengguna
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang transparan, beretika, dan akuntabel, memadukan teknologi AI dengan sentuhan manusiaOleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang transparan, beretika, dan akuntabel, memadukan teknologi AI dengan sentuhan manusia
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pengurus dan anggota, serta studi dokumen yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa KSP beroperasiData diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pengurus dan anggota, serta studi dokumen yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa KSP beroperasi
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Kantor Jasa Akuntan Neny Mariyani sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan namun belumPenerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Kantor Jasa Akuntan Neny Mariyani sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan namun belum
Useful /
UEUUEU Untuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilaiUntuk itu, peneliti menegaskan perlunya reformasi hukum yang mendesak, berupa pembentukan kerangka kerja regulasi AI holistik yang menanamkan nilai‑nilai
UEUUEU Namun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugianNamun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dan implementasi Standar Akutansi Keuangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing danHal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman dan implementasi Standar Akutansi Keuangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Pasien biasanya bermain basket sebanyak 5 kali seminggu (sekitar 1 jam). Kondisi saat ini masih dalam tahap rehabilitasi pemulihan. Berdasarkan pemeriksaanPasien biasanya bermain basket sebanyak 5 kali seminggu (sekitar 1 jam). Kondisi saat ini masih dalam tahap rehabilitasi pemulihan. Berdasarkan pemeriksaan