UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenyalahgunaan izin keimigrasian merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan nasional, dan merusak integritas sistem keimigrasian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang melibatkan warga negara asing maupun pelaku dalam negeri. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia beserta implementasinya di tataran praktis, termasuk hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah Bima.
Berdasarkan analisis penegakan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik saat ini masih menghadapi hambatan struktural, yuridis, dan budaya yang signifikan.Meskipun instrumen hukum yang memadai, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ada dari perspektif yuridis formal, implementasinya di tingkat regional belum mencapai efektivitas yang diinginkan.Penyalahgunaan izin keimigrasian, yang dilakukan oleh warga negara asing atau fasilitator dalam negeri, sering kali ditangani melalui sanksi administratif sederhana alih-alih penuntutan pidana yang ketat.
Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih kuat dan integratif yang menggabungkan hukum keimigrasian dan hukum pidana. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keimigrasian, memperkuat sinergi lintas sektoral, dan melakukan sosialisasi hukum secara aktif di dalam masyarakat. Akhirnya, penegakan hukum pidana harus dioperasionalisasikan sebagai sebuah penangkal yang nyata, bukan hanya simbol normatif. Melalui perbaikan komprehensif ini, mekanisme pengendalian keimigrasian di Bima dapat berfungsi lebih efektif, sehingga mengurangi insiden pelanggaran keimigrasian dan menjaga stabilitas regional.
| File size | 402.99 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS KesehatanHukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS Kesehatan
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatanG/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
IBRAHIMYIBRAHIMY Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atasPasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atas
UNESUNES Hal ini menunjukkan mulai terbentuknya efek jera pada klien. Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindakHal ini menunjukkan mulai terbentuknya efek jera pada klien. Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas lembaga penegak qanun, edukasi hukum yang berkelanjutanUntuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas lembaga penegak qanun, edukasi hukum yang berkelanjutan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
UNHASUNHAS Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui investigasi materi hukum terkait kebijakan kelapa sawit. Hasil penelitian
Useful /
UMSUMS There remain human resourcing gaps, few to no digital forensic capabilities, and limited investigative capacity that inhibit the States ability to disruptThere remain human resourcing gaps, few to no digital forensic capabilities, and limited investigative capacity that inhibit the States ability to disrupt
UMSUMS Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional masih menerapkan perlindungan laut yang optimal. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana model kebijakanPenangkapan ikan oleh nelayan tradisional masih menerapkan perlindungan laut yang optimal. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana model kebijakan
UPIUPI Identifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusiIdentifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusi
UPIUPI Database pengukuran kecepatan gelombang geser (Vs) dibangun menggunakan teknik array microtremor dan unit SCPTu pada sampel batuan dan tanah lunak berkualitasDatabase pengukuran kecepatan gelombang geser (Vs) dibangun menggunakan teknik array microtremor dan unit SCPTu pada sampel batuan dan tanah lunak berkualitas