UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenyalahgunaan izin keimigrasian merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan nasional, dan merusak integritas sistem keimigrasian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang melibatkan warga negara asing maupun pelaku dalam negeri. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia beserta implementasinya di tataran praktis, termasuk hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah Bima.
Berdasarkan analisis penegakan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik saat ini masih menghadapi hambatan struktural, yuridis, dan budaya yang signifikan.Meskipun instrumen hukum yang memadai, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ada dari perspektif yuridis formal, implementasinya di tingkat regional belum mencapai efektivitas yang diinginkan.Penyalahgunaan izin keimigrasian, yang dilakukan oleh warga negara asing atau fasilitator dalam negeri, sering kali ditangani melalui sanksi administratif sederhana alih-alih penuntutan pidana yang ketat.
Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih kuat dan integratif yang menggabungkan hukum keimigrasian dan hukum pidana. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keimigrasian, memperkuat sinergi lintas sektoral, dan melakukan sosialisasi hukum secara aktif di dalam masyarakat. Akhirnya, penegakan hukum pidana harus dioperasionalisasikan sebagai sebuah penangkal yang nyata, bukan hanya simbol normatif. Melalui perbaikan komprehensif ini, mekanisme pengendalian keimigrasian di Bima dapat berfungsi lebih efektif, sehingga mengurangi insiden pelanggaran keimigrasian dan menjaga stabilitas regional.
| File size | 402.99 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh Nippo Corporation terhadap PT Kadi Indonesia ManufakturBerdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh Nippo Corporation terhadap PT Kadi Indonesia Manufaktur
DINASTIREVDINASTIREV Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. PenegakanStrategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. Penegakan
DINASTIREVDINASTIREV Hukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS KesehatanHukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS Kesehatan
FHUKIFHUKI This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches to assess relevant legislation, including the PDP Law, HealthThis study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches to assess relevant legislation, including the PDP Law, Health
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menganalisis aspek keabsahan akta, kewajiban notaris, dan sanksi hukum berdasarkan UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan KUHP. Hasil penelitianPenelitian ini menganalisis aspek keabsahan akta, kewajiban notaris, dan sanksi hukum berdasarkan UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan KUHP. Hasil penelitian
UNESUNES Efektivitas pencabutan telah terbukti dalam penurunan angka pengulangan tindak pidana, sehingga diperlukan penguatan peran pembimbing dalam pendidikanEfektivitas pencabutan telah terbukti dalam penurunan angka pengulangan tindak pidana, sehingga diperlukan penguatan peran pembimbing dalam pendidikan
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Hukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun. Selain itu, kurangnyaHukum adat yang masih hidup dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik cenderung mengesampingkan ketentuan formal qanun. Selain itu, kurangnya
STAINSTAIN atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompokatau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. atau satu pelaku usaha atau satu kelompok
Useful /
UMSUMS Studi ini menunjukkan bahwa AI dapat berperan penting dalam hukum acara pidana, khususnya pada sistem administratif di tahap penyelidikan, penyidikan,Studi ini menunjukkan bahwa AI dapat berperan penting dalam hukum acara pidana, khususnya pada sistem administratif di tahap penyelidikan, penyidikan,
UMSUMS Secara keseluruhan, ketiadaan ketertiban hukum internasional menciptakan kekosongan yang dieksploitasi oleh kebijakan selektif Dewan Keamanan PBB dan implementasiSecara keseluruhan, ketiadaan ketertiban hukum internasional menciptakan kekosongan yang dieksploitasi oleh kebijakan selektif Dewan Keamanan PBB dan implementasi
4141 Pentingnya mengetahui keanekaragaman hayati pesisir sebagai mitigasi bencana dapat meminimalisir terjadinya bencana alam di wilayah pesisir. Kegiatan berjalanPentingnya mengetahui keanekaragaman hayati pesisir sebagai mitigasi bencana dapat meminimalisir terjadinya bencana alam di wilayah pesisir. Kegiatan berjalan
APTISIAPTISI Sistem OCRXNet yang diusulkan dapat efektif melakukan pengenalan karakter pada dokumen identitas. Penggunaan teknik pengolahan citra, deteksi objek, danSistem OCRXNet yang diusulkan dapat efektif melakukan pengenalan karakter pada dokumen identitas. Penggunaan teknik pengolahan citra, deteksi objek, dan