UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenyalahgunaan izin keimigrasian merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan nasional, dan merusak integritas sistem keimigrasian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang melibatkan warga negara asing maupun pelaku dalam negeri. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia beserta implementasinya di tataran praktis, termasuk hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah Bima.
Berdasarkan analisis penegakan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik saat ini masih menghadapi hambatan struktural, yuridis, dan budaya yang signifikan.Meskipun instrumen hukum yang memadai, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ada dari perspektif yuridis formal, implementasinya di tingkat regional belum mencapai efektivitas yang diinginkan.Penyalahgunaan izin keimigrasian, yang dilakukan oleh warga negara asing atau fasilitator dalam negeri, sering kali ditangani melalui sanksi administratif sederhana alih-alih penuntutan pidana yang ketat.
Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih kuat dan integratif yang menggabungkan hukum keimigrasian dan hukum pidana. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keimigrasian, memperkuat sinergi lintas sektoral, dan melakukan sosialisasi hukum secara aktif di dalam masyarakat. Akhirnya, penegakan hukum pidana harus dioperasionalisasikan sebagai sebuah penangkal yang nyata, bukan hanya simbol normatif. Melalui perbaikan komprehensif ini, mekanisme pengendalian keimigrasian di Bima dapat berfungsi lebih efektif, sehingga mengurangi insiden pelanggaran keimigrasian dan menjaga stabilitas regional.
| File size | 402.99 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI This research aims to comprehensively analyze the legal implications of imposing sanctions on notaries who commit criminal acts by integrating perspectivesThis research aims to comprehensively analyze the legal implications of imposing sanctions on notaries who commit criminal acts by integrating perspectives
UNESUNES Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan data sekunderMetode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, menggunakan data sekunder
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pengecer yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas sebelum kebijakan ini diimplementasikanPengecer yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas sebelum kebijakan ini diimplementasikan
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak, yang tidak hanya membahayakan pengguna jalanLatar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak, yang tidak hanya membahayakan pengguna jalan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Fokus penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan. , Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izinFokus penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pelaksanaan izin usaha pendirian kafe di kota Medan. , Apa kendala yang timbul dari pelaksanaan izin
MKRIMKRI Akibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupaAkibat hukum dan sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa
UNSURIUNSURI Walaupun Permendikbudristek mengatur penanganan, pencegahan, perlindungan, dan sanksi administratif, hal ini saja belum cukup karena korban dapat mengalamiWalaupun Permendikbudristek mengatur penanganan, pencegahan, perlindungan, dan sanksi administratif, hal ini saja belum cukup karena korban dapat mengalami
MKRIMKRI Namun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasiNamun, praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi
Useful /
UMSUMS Namun, meskipun AI dapat digunakan untuk putusan dalam kasus litigasi minor, kinerja dan intervensi manusia tetap esensial dalam operasionalnya, karenaNamun, meskipun AI dapat digunakan untuk putusan dalam kasus litigasi minor, kinerja dan intervensi manusia tetap esensial dalam operasionalnya, karena
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkanPenelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keramik kurang diprioritaskan dalam sebagian besar sekolah menengah atas, berdasarkan temuan bahwa hanya satuHasil penelitian menunjukkan bahwa program Keramik kurang diprioritaskan dalam sebagian besar sekolah menengah atas, berdasarkan temuan bahwa hanya satu
MKRIMKRI Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseranHasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran