UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenelitian ini secara kritis memeriksa bagaimana prinsip non-intervensi bertentangan dengan norma yang muncul dari Responsibility to Protect (R2P) dalam sistem hukum internasional. Para aktor internasional mulai mempertimbangkan kembali kewajiban mereka untuk melindungi warga negara melalui intervensi karena kedaulatan negara sebagai fondasi dari ketertiban internasional telah gagal mencegah peningkatan jumlah kejahatan massal dan krisis kemanusiaan. Melalui pendekatan doktrinal dan kualitatif, penelitian ini memeriksa dokumen-dokumen hukum internasional utama dan dua studi kasus (Libya dan Suriah), bersama dengan penelitian akademik, untuk menentukan validitas hukum dan normatif dari intervensi kemanusiaan dan R2P. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional memungkinkan negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan mereka sambil memenuhi tanggung jawab intervensi kemanusiaan mereka melalui kerangka R2P. Penelitian ini memeriksa tiga elemen, yang meliputi dasar hukum dari prinsip-prinsip non-intervensi, etika intervensi kemanusiaan, dan juga operasionalisasi R2P melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional kunci lainnya. Penelitian ini juga mengeksplorasi masalah operasionalisasi R2P, termasuk selektivitas, manipulasi politik, dan praktik negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun R2P menawarkan kerangka normatif yang menarik untuk merespons kejahatan massal, penegakannya terhambat oleh kepentingan geopolitik dan kurangnya status hukum yang mengikat. Temuan penelitian ini menunjukkan kebutuhan yang jelas untuk reformasi sistem hukum internasional dan komitmen institusional yang lebih kuat untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan, sehingga melakukan intervensi dalam kerangka hukum, konsisten, dan akuntabel.
Penelitian ini menganalisis konflik yang semakin meningkat antara norma non-intervensi dan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional sehubungan dengan Responsibility to Protect (R2P).Melalui studi Libya dan Suriah, menjadi jelas bahwa kepentingan geopolitik dan bias penegakan yang tidak konsisten menghambat pelaksanaan holistik R2P, meskipun memiliki pendekatan hukum dan normatif yang transformatif.Intervensi yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB di Libya diperingati sebagai kesuksesan R2P, tetapi akibatnya membuka jalan untuk kekhawatiran mengenai penyalahgunaan intervensi kemanusiaan untuk perubahan rezim.Sebaliknya, ketidakaktifan di Suriah di tengah pelanggaran hak asasi manusia sama mengkhawatirkannya dan mengungkapkan politisasi Dewan Keamanan.Temuan ini menggambarkan bahwa kerangka konsensus normatif tentang kebutuhan intervensi kemanusiaan ada, tetapi implementasinya tetap terhambat oleh partisan politik, resulting in unreliable and inequitable intervention outcomes.Secara keseluruhan, ketiadaan ketertiban hukum internasional menciptakan kekosongan yang dieksploitasi oleh kebijakan selektif Dewan Keamanan PBB dan implementasi yang tidak stabil dari doktrin Responsibility to Protect (R2P).Ada kesenjangan yang perlu diatasi mengenai reformasi keluaran keputusan Dewan Keamanan dan definisi umum kedaulatan dan intervensi kemanusiaan.Gagasan untuk menunda hak veto ketika terjadi kejahatan massal adalah salah satu jalan yang menjanjikan untuk reformasi, tetapi akan membutuhkan kehendak politik yang besar dan kolaborasi global.Sangat penting juga untuk memahami kekhawatiran wilayah dalam merespons krisis kemanusiaan.Prinsip non-indifference sebagaimana yang diajukan oleh Uni Afrika mungkin tidak sepenuhnya menggantikan ketertiban global, tetapi menyediakan kerangka untuk pendekatan regional dan sub-regional yang lebih responsif menuju penyediaan bantuan dan meringankan penderitaan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang konsekuensi pasca-intervensi di negara-negara yang terpengaruh oleh intervensi kemanusiaan, seperti upaya rekonstruksi, situasi hak asasi manusia, dan konsolidasi pemerintahan, yang akan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang efektivitas R2P. Masukan dari negara-negara Global Selatan juga perlu dimasukkan dalam diskusi, karena masalah kedaulatan dan neo-imperium mereka sangat mempengaruhi respons mereka terhadap intervensi internasional. Selain itu, studi tentang subjek regional dan hubungannya dengan intervensi PBB dapat mencakup paradigma lain dari hukum internasional sehubungan dengan politik domestik dan pergeseran kerangka politik-hukum yang lebih luas.
- The Principle of Non-Intervention in the Age of Humanitarian Crises | Law and Justice. principle non... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/10774The Principle of Non Intervention in the Age of Humanitarian Crises Law and Justice principle non journals2 ums ac laj article view 10774
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/hrq.2003.0017Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 hrq 2003 0017
| File size | 392.58 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia beserta implementasinya di tataranFokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia beserta implementasinya di tataran
DAARULHUDADAARULHUDA Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,Kasus Rohingya dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
UMSUMS Penggunaan AI dalam dunia kerja berdampak signifikan pada representasi perempuan dalam hubungan kerja, karena AI banyak digunakan untuk menggantikan pekerjaanPenggunaan AI dalam dunia kerja berdampak signifikan pada representasi perempuan dalam hubungan kerja, karena AI banyak digunakan untuk menggantikan pekerjaan
UMSUMS Tanpa pendinginan, menyebabkan suhu panel menjadi lebih tinggi, dan sudut 45° memberikan efek pendinginan yang lebih baik dibandingkan sudut 30°, meskipunTanpa pendinginan, menyebabkan suhu panel menjadi lebih tinggi, dan sudut 45° memberikan efek pendinginan yang lebih baik dibandingkan sudut 30°, meskipun
UMSUMS The method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach,The method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach,
UMSUMS Sistem hukum Indonesia mengintegrasikan hukum adat sebagai salah satu komponen utamanya, di mana proses pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh kebiasaanSistem hukum Indonesia mengintegrasikan hukum adat sebagai salah satu komponen utamanya, di mana proses pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh kebiasaan
UMSUMS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antidiabetik ekstrak etanol 70% daun, bunga dan akar tanaman kembang bulan pada tikus Wistar yang diinduksiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antidiabetik ekstrak etanol 70% daun, bunga dan akar tanaman kembang bulan pada tikus Wistar yang diinduksi
UMSUMS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan persepsi ibu terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Banyumas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan persepsi ibu terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Banyumas.
Useful /
UMSUMS Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan,Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan hukum CSR di tingkat daerah, melalui regulasi yang lebih jelas, standar pelaporan yang transparan,
DAARULHUDADAARULHUDA Tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan yang dibuat selayaknya manusia ini yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat terkait dengan kedudukannya.Tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan yang dibuat selayaknya manusia ini yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat terkait dengan kedudukannya.
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatanBerdasarkan analisis Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan
UMSUMS Bila dihitung berdasarkan berat pasir, proporsi ini menjadi 0%, 0,09%, 0,18%, dan 0,27%. Pasir cetak tersebut menjalani beberapa pengujian compactibility,Bila dihitung berdasarkan berat pasir, proporsi ini menjadi 0%, 0,09%, 0,18%, dan 0,27%. Pasir cetak tersebut menjalani beberapa pengujian compactibility,