UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenelitian ini secara kritis memeriksa bagaimana prinsip non-intervensi bertentangan dengan norma yang muncul dari Responsibility to Protect (R2P) dalam sistem hukum internasional. Para aktor internasional mulai mempertimbangkan kembali kewajiban mereka untuk melindungi warga negara melalui intervensi karena kedaulatan negara sebagai fondasi dari ketertiban internasional telah gagal mencegah peningkatan jumlah kejahatan massal dan krisis kemanusiaan. Melalui pendekatan doktrinal dan kualitatif, penelitian ini memeriksa dokumen-dokumen hukum internasional utama dan dua studi kasus (Libya dan Suriah), bersama dengan penelitian akademik, untuk menentukan validitas hukum dan normatif dari intervensi kemanusiaan dan R2P. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional memungkinkan negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan mereka sambil memenuhi tanggung jawab intervensi kemanusiaan mereka melalui kerangka R2P. Penelitian ini memeriksa tiga elemen, yang meliputi dasar hukum dari prinsip-prinsip non-intervensi, etika intervensi kemanusiaan, dan juga operasionalisasi R2P melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional kunci lainnya. Penelitian ini juga mengeksplorasi masalah operasionalisasi R2P, termasuk selektivitas, manipulasi politik, dan praktik negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun R2P menawarkan kerangka normatif yang menarik untuk merespons kejahatan massal, penegakannya terhambat oleh kepentingan geopolitik dan kurangnya status hukum yang mengikat. Temuan penelitian ini menunjukkan kebutuhan yang jelas untuk reformasi sistem hukum internasional dan komitmen institusional yang lebih kuat untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan, sehingga melakukan intervensi dalam kerangka hukum, konsisten, dan akuntabel.
Penelitian ini menganalisis konflik yang semakin meningkat antara norma non-intervensi dan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional sehubungan dengan Responsibility to Protect (R2P).Melalui studi Libya dan Suriah, menjadi jelas bahwa kepentingan geopolitik dan bias penegakan yang tidak konsisten menghambat pelaksanaan holistik R2P, meskipun memiliki pendekatan hukum dan normatif yang transformatif.Intervensi yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB di Libya diperingati sebagai kesuksesan R2P, tetapi akibatnya membuka jalan untuk kekhawatiran mengenai penyalahgunaan intervensi kemanusiaan untuk perubahan rezim.Sebaliknya, ketidakaktifan di Suriah di tengah pelanggaran hak asasi manusia sama mengkhawatirkannya dan mengungkapkan politisasi Dewan Keamanan.Temuan ini menggambarkan bahwa kerangka konsensus normatif tentang kebutuhan intervensi kemanusiaan ada, tetapi implementasinya tetap terhambat oleh partisan politik, resulting in unreliable and inequitable intervention outcomes.Secara keseluruhan, ketiadaan ketertiban hukum internasional menciptakan kekosongan yang dieksploitasi oleh kebijakan selektif Dewan Keamanan PBB dan implementasi yang tidak stabil dari doktrin Responsibility to Protect (R2P).Ada kesenjangan yang perlu diatasi mengenai reformasi keluaran keputusan Dewan Keamanan dan definisi umum kedaulatan dan intervensi kemanusiaan.Gagasan untuk menunda hak veto ketika terjadi kejahatan massal adalah salah satu jalan yang menjanjikan untuk reformasi, tetapi akan membutuhkan kehendak politik yang besar dan kolaborasi global.Sangat penting juga untuk memahami kekhawatiran wilayah dalam merespons krisis kemanusiaan.Prinsip non-indifference sebagaimana yang diajukan oleh Uni Afrika mungkin tidak sepenuhnya menggantikan ketertiban global, tetapi menyediakan kerangka untuk pendekatan regional dan sub-regional yang lebih responsif menuju penyediaan bantuan dan meringankan penderitaan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang konsekuensi pasca-intervensi di negara-negara yang terpengaruh oleh intervensi kemanusiaan, seperti upaya rekonstruksi, situasi hak asasi manusia, dan konsolidasi pemerintahan, yang akan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang efektivitas R2P. Masukan dari negara-negara Global Selatan juga perlu dimasukkan dalam diskusi, karena masalah kedaulatan dan neo-imperium mereka sangat mempengaruhi respons mereka terhadap intervensi internasional. Selain itu, studi tentang subjek regional dan hubungannya dengan intervensi PBB dapat mencakup paradigma lain dari hukum internasional sehubungan dengan politik domestik dan pergeseran kerangka politik-hukum yang lebih luas.
- The Principle of Non-Intervention in the Age of Humanitarian Crises | Law and Justice. principle non... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/10774The Principle of Non Intervention in the Age of Humanitarian Crises Law and Justice principle non journals2 ums ac laj article view 10774
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/hrq.2003.0017Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 hrq 2003 0017
| File size | 392.58 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DOKICTIDOKICTI Undang‑Undang ini juga menegaskan kesetaraan hak dan kedudukan suami istri serta mendorong kematangan jiwa dan raga.meski demikian, kelemahan regulasiUndang‑Undang ini juga menegaskan kesetaraan hak dan kedudukan suami istri serta mendorong kematangan jiwa dan raga.meski demikian, kelemahan regulasi
UmriUmri Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi penggunaan antibiotik yang bijak di SMAN 1 Sungai Apit, Riau, dengan peserta siswa kelasKegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi penggunaan antibiotik yang bijak di SMAN 1 Sungai Apit, Riau, dengan peserta siswa kelas
NEWINERANEWINERA Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kelompok vigilante harus dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sertaOleh karena itu, penegakan hukum terhadap kelompok vigilante harus dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Penerbitan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat jaminan hak asasi manusia di bidang pelayanan publik, khususnya akses terhadapPenerbitan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat jaminan hak asasi manusia di bidang pelayanan publik, khususnya akses terhadap
DOKICTIDOKICTI Kemudian terkait Tinjauan fiqih siyasah terhadap Mekanisme pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A BengkuluKemudian terkait Tinjauan fiqih siyasah terhadap Mekanisme pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bengkulu
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif dapat menjadi alat rehabilitatif bagi pelaku anak, penerapannya dalam kasus pembunuhan sangat kompleksTemuan menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif dapat menjadi alat rehabilitatif bagi pelaku anak, penerapannya dalam kasus pembunuhan sangat kompleks
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Martabat manusia, yang diakui sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu, menuntut pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian integralMartabat manusia, yang diakui sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu, menuntut pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian integral
UMMUMM Untuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrikUntuk memahami sepenuhnya bagaimana teks Islam berkontribusi terhadap wacana hak asasi manusia saat ini, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis bibliometrik
Useful /
APTKLHIAPTKLHI ) tergolong family Annonaceae. Biji A. glabra mengandung bahan bioaktif yang bersifat racun bagi beberapa organisme, namun belum ada laporan ilmiah terkait) tergolong family Annonaceae. Biji A. glabra mengandung bahan bioaktif yang bersifat racun bagi beberapa organisme, namun belum ada laporan ilmiah terkait
UKIPUKIP Kami menyimpulkan bahwa besarnya nilai investasi serta ekspektasi yang berlebihan atas implementasi sistem ERP menjadi alasan perlunya dilakukan penelitianKami menyimpulkan bahwa besarnya nilai investasi serta ekspektasi yang berlebihan atas implementasi sistem ERP menjadi alasan perlunya dilakukan penelitian
UNILAUNILA Penelitian ini dilakukan dengan metode titik hitung pada hutan campuran dan hutan pinus. Data dianalisis kemudian digunakan untuk menghitung indeks keanekaragamanPenelitian ini dilakukan dengan metode titik hitung pada hutan campuran dan hutan pinus. Data dianalisis kemudian digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman
UNILAUNILA Penelitian ini dimulai bulan April sampai dengan Mei 2013. Ada 17 variabel yang digunakan, masing-masing dikelaskan kedalam tiga katagori, yaitu Sesuai;Penelitian ini dimulai bulan April sampai dengan Mei 2013. Ada 17 variabel yang digunakan, masing-masing dikelaskan kedalam tiga katagori, yaitu Sesuai;