UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenelitian ini secara kritis memeriksa bagaimana prinsip non-intervensi bertentangan dengan norma yang muncul dari Responsibility to Protect (R2P) dalam sistem hukum internasional. Para aktor internasional mulai mempertimbangkan kembali kewajiban mereka untuk melindungi warga negara melalui intervensi karena kedaulatan negara sebagai fondasi dari ketertiban internasional telah gagal mencegah peningkatan jumlah kejahatan massal dan krisis kemanusiaan. Melalui pendekatan doktrinal dan kualitatif, penelitian ini memeriksa dokumen-dokumen hukum internasional utama dan dua studi kasus (Libya dan Suriah), bersama dengan penelitian akademik, untuk menentukan validitas hukum dan normatif dari intervensi kemanusiaan dan R2P. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional memungkinkan negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan mereka sambil memenuhi tanggung jawab intervensi kemanusiaan mereka melalui kerangka R2P. Penelitian ini memeriksa tiga elemen, yang meliputi dasar hukum dari prinsip-prinsip non-intervensi, etika intervensi kemanusiaan, dan juga operasionalisasi R2P melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional kunci lainnya. Penelitian ini juga mengeksplorasi masalah operasionalisasi R2P, termasuk selektivitas, manipulasi politik, dan praktik negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun R2P menawarkan kerangka normatif yang menarik untuk merespons kejahatan massal, penegakannya terhambat oleh kepentingan geopolitik dan kurangnya status hukum yang mengikat. Temuan penelitian ini menunjukkan kebutuhan yang jelas untuk reformasi sistem hukum internasional dan komitmen institusional yang lebih kuat untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban kemanusiaan, sehingga melakukan intervensi dalam kerangka hukum, konsisten, dan akuntabel.
Penelitian ini menganalisis konflik yang semakin meningkat antara norma non-intervensi dan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional sehubungan dengan Responsibility to Protect (R2P).Melalui studi Libya dan Suriah, menjadi jelas bahwa kepentingan geopolitik dan bias penegakan yang tidak konsisten menghambat pelaksanaan holistik R2P, meskipun memiliki pendekatan hukum dan normatif yang transformatif.Intervensi yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB di Libya diperingati sebagai kesuksesan R2P, tetapi akibatnya membuka jalan untuk kekhawatiran mengenai penyalahgunaan intervensi kemanusiaan untuk perubahan rezim.Sebaliknya, ketidakaktifan di Suriah di tengah pelanggaran hak asasi manusia sama mengkhawatirkannya dan mengungkapkan politisasi Dewan Keamanan.Temuan ini menggambarkan bahwa kerangka konsensus normatif tentang kebutuhan intervensi kemanusiaan ada, tetapi implementasinya tetap terhambat oleh partisan politik, resulting in unreliable and inequitable intervention outcomes.Secara keseluruhan, ketiadaan ketertiban hukum internasional menciptakan kekosongan yang dieksploitasi oleh kebijakan selektif Dewan Keamanan PBB dan implementasi yang tidak stabil dari doktrin Responsibility to Protect (R2P).Ada kesenjangan yang perlu diatasi mengenai reformasi keluaran keputusan Dewan Keamanan dan definisi umum kedaulatan dan intervensi kemanusiaan.Gagasan untuk menunda hak veto ketika terjadi kejahatan massal adalah salah satu jalan yang menjanjikan untuk reformasi, tetapi akan membutuhkan kehendak politik yang besar dan kolaborasi global.Sangat penting juga untuk memahami kekhawatiran wilayah dalam merespons krisis kemanusiaan.Prinsip non-indifference sebagaimana yang diajukan oleh Uni Afrika mungkin tidak sepenuhnya menggantikan ketertiban global, tetapi menyediakan kerangka untuk pendekatan regional dan sub-regional yang lebih responsif menuju penyediaan bantuan dan meringankan penderitaan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang konsekuensi pasca-intervensi di negara-negara yang terpengaruh oleh intervensi kemanusiaan, seperti upaya rekonstruksi, situasi hak asasi manusia, dan konsolidasi pemerintahan, yang akan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang efektivitas R2P. Masukan dari negara-negara Global Selatan juga perlu dimasukkan dalam diskusi, karena masalah kedaulatan dan neo-imperium mereka sangat mempengaruhi respons mereka terhadap intervensi internasional. Selain itu, studi tentang subjek regional dan hubungannya dengan intervensi PBB dapat mencakup paradigma lain dari hukum internasional sehubungan dengan politik domestik dan pergeseran kerangka politik-hukum yang lebih luas.
- The Principle of Non-Intervention in the Age of Humanitarian Crises | Law and Justice. principle non... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/10774The Principle of Non Intervention in the Age of Humanitarian Crises Law and Justice principle non journals2 ums ac laj article view 10774
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/hrq.2003.0017Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 hrq 2003 0017
| File size | 392.58 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar, menekankan supremasi hukum, demokratisasi, penghormatan HAM, serta pengakuan atas pluralisme hukum, termasukReformasi 1998 membawa perubahan mendasar, menekankan supremasi hukum, demokratisasi, penghormatan HAM, serta pengakuan atas pluralisme hukum, termasuk
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam World Trade Organization (WTO) melalui DisputePenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam World Trade Organization (WTO) melalui Dispute
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Saat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangSaat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Anak (UUPA), dan kerangka keadilan restoratif dikaji dalam kaitannya dengan kasusKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Anak (UUPA), dan kerangka keadilan restoratif dikaji dalam kaitannya dengan kasus
DINASTIREVDINASTIREV Urusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik. Agar kedepannya proses desentralisasiUrusan yang menjadi urusan dari daerah, hendaklah ditangani dengan serius dan mengandung asas-asas pemerintahan yang baik. Agar kedepannya proses desentralisasi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dalam proses pembentukan sistem hukum ekonomi syariah, peran politik hukum sangat penting karena politik hukum bisa menjadi katalisator yang dapat mencerminkanDalam proses pembentukan sistem hukum ekonomi syariah, peran politik hukum sangat penting karena politik hukum bisa menjadi katalisator yang dapat mencerminkan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mendorong reformasi sistem kafāla di Arab Saudi, termasuk pembentukan lembaga penjaminan khususOleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara aktif mendorong reformasi sistem kafāla di Arab Saudi, termasuk pembentukan lembaga penjaminan khusus
UNEJUNEJ Artikel ini akan fokus pada pengenalan sistem hukum dan dampaknya terhadap penjaminan standar hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir di Vietnam,Artikel ini akan fokus pada pengenalan sistem hukum dan dampaknya terhadap penjaminan standar hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir di Vietnam,
Useful /
UMSUMS Without an offsetting amount of community-wide capacity building investment, especially in digital forensics, the legal tool kit will go under-utilized.Without an offsetting amount of community-wide capacity building investment, especially in digital forensics, the legal tool kit will go under-utilized.
LAAROIBALAAROIBA Oleh karena itu, pentingnya edukasi mengenai implementasi media sosial dalam pembelajaran Pendidikan Islam sesuai dengan kurikulum yang diterapkan saatOleh karena itu, pentingnya edukasi mengenai implementasi media sosial dalam pembelajaran Pendidikan Islam sesuai dengan kurikulum yang diterapkan saat
4141 Keanekaragaman hayati pesisir dapat menjadi salah satu sarana mitigasi bencana di wilayah pesisir. SMK Negeri 1 Batudaa Pantai yang terletak di wilayahKeanekaragaman hayati pesisir dapat menjadi salah satu sarana mitigasi bencana di wilayah pesisir. SMK Negeri 1 Batudaa Pantai yang terletak di wilayah
UMMUMM Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana posisi jual beli tanah atas tanah warisan tanpa persetujuanOleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana posisi jual beli tanah atas tanah warisan tanpa persetujuan