PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPerkembangan pesat globalisasi dan digitalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum nasional. Transformasi ini menuntut negara untuk melakukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, regulasi ekonomi digital, dan masalah yurisdiksi lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan hukum nasional dalam menanggapi dinamika globalisasi dan digitalisasi, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan nasional dan internasional yang relevan, serta tinjauan literatur tentang kerangka kerja global dan studi hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum harus menyeluruh, mencakup dimensi substansi hukum, struktur institusional, dan sumber daya manusia hukum. Selain itu, upaya reformasi harus dipandu oleh prinsip kedaulatan hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan selaras dengan perkembangan teknologi global serta standar hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan memodernisasi sistem hukumnya, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global, melindungi kepentingan nasional, dan mempromosikan keadilan sosial di era digital. Kerangka hukum yang diperbarui, inklusif, dan berorientasi masa depan akan memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan hukum lintas negara akibat globalisasi dan transformasi digital yang cepat.
Hukum nasional Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika globalisasi dan digitalisasi.Banyak regulasi belum mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi yang muncul akibat kedua fenomena tersebut.Globalisasi menuntut harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, yang sering kali berkonsekuensi pada kompromi terhadap kedaulatan hukum domestik, sementara digitalisasi menghadirkan persoalan baru seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, validitas bukti digital, serta disrupsi terhadap sistem peradilan konvensional.Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembaruan hukum, seperti pengesahan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta penerapan sistem peradilan elektronik.Meski demikian, pembaruan ini masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya sistemik.Oleh karena itu, strategi pembaruan hukum nasional ke depan harus dilakukan secara komprehensif, adaptif, dan partisipatif, dengan mengintegrasikan aspek substansi regulasi, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum.Sejalan dengan hal tersebut, pembaruan hukum nasional perlu dirancang secara menyeluruh, tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga pada penataan kelembagaan, sistem penegakan hukum, dan pola pendidikan hukum.Setiap produk hukum yang disusun hendaknya berbasis analisis risiko dan proyeksi jangka panjang terhadap perubahan sosial dan teknologi agar regulasi tetap relevan dan tidak cepat usang.Selain itu, peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas, sehingga implementasi hukum di lapangan selaras dengan pembaruan regulasi.Akhirnya, keterlibatan publik dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam proses legislasi.Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri digital agar hukum yang dibentuk mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha.Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat beradaptasi dengan perkembangan global dan digital, sekaligus menjamin keadilan, kedaulatan hukum, dan daya saing Indonesia di era modern.
Untuk memperkuat kedaulatan hukum nasional, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi reformasi hukum yang lebih komprehensif, dengan fokus pada harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia hukum. Penelitian ini juga dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih terintegrasi antara hukum nasional dan global, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dibawa oleh globalisasi dan digitalisasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengusulkan strategi untuk meningkatkan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum, serta melibatkan publik dan sektor swasta dalam proses legislasi, sehingga hukum yang dibentuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di era digital.
| File size | 477.12 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi tindak pidana pemerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik yang lebih baik dan lebih komprehensif,Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi tindak pidana pemerasan seksual berbasis gender siber melalui elektronik yang lebih baik dan lebih komprehensif,
UNBARIUNBARI Oleh karena itu, pengaturan restitusi sebagai pidana tambahan yang bersifat wajib dalam UU ITE menjadi urgensi guna memastikan pemenuhan hak korban secaraOleh karena itu, pengaturan restitusi sebagai pidana tambahan yang bersifat wajib dalam UU ITE menjadi urgensi guna memastikan pemenuhan hak korban secara
FHUKIFHUKI Pertanggungjawaban pidana ini tetap berlaku meskipun pelaku beroperasi secara anonim atau lintas yurisdiksi, selama dapat dibuktikan memenuhi unsur delikPertanggungjawaban pidana ini tetap berlaku meskipun pelaku beroperasi secara anonim atau lintas yurisdiksi, selama dapat dibuktikan memenuhi unsur delik
UntikaUntika Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuanStudi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan
UntikaUntika Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikanPutusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan
UntikaUntika Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,
STEKOMSTEKOM Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan akan diolah dengan memanfaatkan teknologi SPSS versi 25. Fokus utama pada penelitian ini yaitu memahamiData primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan akan diolah dengan memanfaatkan teknologi SPSS versi 25. Fokus utama pada penelitian ini yaitu memahami
SUMBARPROVSUMBARPROV Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkatBerdasarkan hasil analisis regresi linier berganda keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajibanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban
BUMIPUBLIKASINUSANTARABUMIPUBLIKASINUSANTARA Penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian strategi pengajaran agar sesuai dengan tuntutan masyarakat abad ke-21, termasuk pemanfaatan teknologi,Penelitian ini menekankan pentingnya penyesuaian strategi pengajaran agar sesuai dengan tuntutan masyarakat abad ke-21, termasuk pemanfaatan teknologi,
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atasNamun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atas
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur dan data sekunder dari konvensi internasional serta praktik negara. TemuanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan tinjauan literatur dan data sekunder dari konvensi internasional serta praktik negara. Temuan