PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik di Indonesia dalam kerangka good governance dan rule of law. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusungan anggotanya pada jabatan legislatif dan eksekutif. Namun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atas nama partai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan asas hukum untuk mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana partai politik, penerapannya masih bersifat teoretis dan belum memiliki mekanisme yang efektif. Doktrin strict liability dan vicarious liability belum secara konsisten diterapkan pada organisasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana serta penguatan integritas etis dan institusional dalam partai politik merupakan langkah penting untuk menjamin akuntabilitas hukum dan moral dalam memperkuat tata kelola demokrasi serta mewujudkan amanat konstitusi tentang negara yang adil dan berdasarkan hukum.
Penelitian ini menemukan bahwa partai politik secara yuridis dapat dipandang sebagai korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana jika terbukti memperoleh manfaat langsung dari tindak pidana yang dilakukan kadernya.Penerapan asas strict liability dan doktrin vicarious liability masih terbatas, namun sangat mendesak untuk mewujudkan prinsip good governance dalam sistem politik Indonesia.Perlunya pembentukan norma hukum yang eksplisit dalam UU Partai Politik atau UU Tipikor untuk menegaskan mekanisme sanksi pidana terhadap partai politik sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten dengan prinsip negara hukum.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme vicarious liability dapat dirancang secara spesifik untuk konteks partai politik di Indonesia, termasuk indikator kebijakan partai yang mendukung tindak pidana kader, agar pertanggungjawaban kolektif tidak bersifat sewenang-wenang. Kedua, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan strict liability terhadap partai politik dalam kasus korupsi, dengan membandingkan praktik penegakan hukum di negara-negara demokrasi lain yang telah menerapkan prinsip serupa, untuk mengidentifikasi model yang sesuai dengan sistem hukum dan politik Indonesia. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian empiris untuk menilai sejauh mana struktur internal partai politik saat ini—seperti mekanisme disiplin, kode etik, dan sistem rekrutmen—mendukung atau justru menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana institusional, sehingga dapat dirumuskan desain reformasi internal partai yang mendorong akuntabilitas sebelum pelanggaran terjadi. Studi-studi ini akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya yang masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek teknis implementasi serta dinamika organisasi partai secara riil.
- UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA... doi.org/10.35315/dh.v24i1.9385UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA doi 10 35315 dh v24i1 9385
- "POLITICAL PARTY’S CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA" by Nani Mulyati and Topo Santoso.... doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.536POLITICAL PARTYAoS CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA by Nani Mulyati and Topo Santoso doi 10 15742 ilrev v9n2 536
- Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia | Journal Of Government... doi.org/10.54297/jogs.v1i2.1217Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia Journal Of Government doi 10 54297 jogs v1i2 1217
- PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG... doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG doi 10 35315 dh v24i2 9551
| File size | 407.08 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IC MESIC MES ini membahas terorisme dari berbagai perspektif, termasuk sejarah, motivasi politik, peran media, agama, dan sekuritisasi. Penulis menyoroti aksi terorini membahas terorisme dari berbagai perspektif, termasuk sejarah, motivasi politik, peran media, agama, dan sekuritisasi. Penulis menyoroti aksi teror
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi berperan sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dengan menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan hukum, menetapkan batasan dan tanggungKonstitusi berperan sebagai pilar stabilitas politik dan hukum dengan menyediakan kerangka kerja untuk pemerintahan dan hukum, menetapkan batasan dan tanggung
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi di antara ketiga lembaga negara tersebut sebagai elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsufPemikiran Socrates dan Plato tentang tujuan negara memberikan landasan penting dalam filsafat politik yang terus berpengaruh hingga saat ini. Kedua filsuf
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Meskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologiMeskipun mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas regulasi dan ketidaksetaraan ekonomi, penelitian ini menyoroti peluang, termasuk penerapan teknologi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Putusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMAPutusan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku yang bekerjasama telah memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pada UU PSK dan SEMA
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK48/POJK. 03 Tahun 2020, OJK berperan dalam memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan oleh nasabah penyimpan. Dengan demikian, peran OJK
IKMEDIAIKMEDIA Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan peneranganPajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan penerangan
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis konten. Karakterisasi tokoh utama dalam novel ini cukup menarik karena tokoh tersebut berpakaianTeknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis konten. Karakterisasi tokoh utama dalam novel ini cukup menarik karena tokoh tersebut berpakaian
PUBMEDIAPUBMEDIA Secara umum, sistem Indonesia bersifat normatif-protektif namun lemah dalam penegakan, sementara sistem Amerika Serikat lebih fleksibel tetapi kurang menjaminSecara umum, sistem Indonesia bersifat normatif-protektif namun lemah dalam penegakan, sementara sistem Amerika Serikat lebih fleksibel tetapi kurang menjamin
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian dalam konteks penjualan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangPenelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian dalam konteks penjualan perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Penelitian ini bertujuan menganalisis makna ideational dan interpersonal dalam lirik tujuh lagu pilihan yang bertema pemberdayaan. Tujuan penelitian adalahPenelitian ini bertujuan menganalisis makna ideational dan interpersonal dalam lirik tujuh lagu pilihan yang bertema pemberdayaan. Tujuan penelitian adalah