Publisher

PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik di Indonesia dalam kerangka good governance dan rule of law. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusungan anggotanya pada jabatan legislatif dan eksekutif. Namun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atas nama partai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan asas hukum untuk mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana partai politik, penerapannya masih bersifat teoretis dan belum memiliki mekanisme yang efektif. Doktrin strict liability dan vicarious liability belum secara konsisten diterapkan pada organisasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana serta penguatan integritas etis dan institusional dalam partai politik merupakan langkah penting untuk menjamin akuntabilitas hukum dan moral dalam memperkuat tata kelola demokrasi serta mewujudkan amanat konstitusi tentang negara yang adil dan berdasarkan hukum.

Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa partai politik secara yuridis dapat dipandang sebagai korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana jika terbukti memperoleh manfaat langsung dari tindak pidana yang dilakukan kadernya.Penerapan asas strict liability dan doktrin vicarious liability masih terbatas, namun sangat mendesak untuk mewujudkan prinsip good governance dalam sistem politik Indonesia.Perlunya pembentukan norma hukum yang eksplisit dalam UU Partai Politik atau UU Tipikor untuk menegaskan mekanisme sanksi pidana terhadap partai politik sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

Future Research

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme vicarious liability dapat dirancang secara spesifik untuk konteks partai politik di Indonesia, termasuk indikator kebijakan partai yang mendukung tindak pidana kader, agar pertanggungjawaban kolektif tidak bersifat sewenang-wenang. Kedua, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan strict liability terhadap partai politik dalam kasus korupsi, dengan membandingkan praktik penegakan hukum di negara-negara demokrasi lain yang telah menerapkan prinsip serupa, untuk mengidentifikasi model yang sesuai dengan sistem hukum dan politik Indonesia. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian empiris untuk menilai sejauh mana struktur internal partai politik saat ini—seperti mekanisme disiplin, kode etik, dan sistem rekrutmen—mendukung atau justru menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana institusional, sehingga dapat dirumuskan desain reformasi internal partai yang mendorong akuntabilitas sebelum pelanggaran terjadi. Studi-studi ini akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya yang masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek teknis implementasi serta dinamika organisasi partai secara riil.

References

1. UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA... doi.org/10.35315/dh.v24i1.9385UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA doi 10 35315 dh v24i1 9385
2. "POLITICAL PARTY’S CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA" by Nani Mulyati and Topo Santoso.... doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.536POLITICAL PARTYAoS CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA by Nani Mulyati and Topo Santoso doi 10 15742 ilrev v9n2 536
3. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia | Journal Of Government... doi.org/10.54297/jogs.v1i2.1217Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia Journal Of Government doi 10 54297 jogs v1i2 1217
4. PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG... doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG doi 10 35315 dh v24i2 9551

Metadata

File size	407.08 KB
Pages	16
DMCA	Report