PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum dan urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik di Indonesia dalam kerangka good governance dan rule of law. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menyerap kepentingan publik dan membentuk kebijakan negara melalui pengusungan anggotanya pada jabatan legislatif dan eksekutif. Namun, peran strategis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas hukum ketika partai politik atau anggotanya melakukan tindak pidana atas nama partai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan asas hukum untuk mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana partai politik, penerapannya masih bersifat teoretis dan belum memiliki mekanisme yang efektif. Doktrin strict liability dan vicarious liability belum secara konsisten diterapkan pada organisasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana serta penguatan integritas etis dan institusional dalam partai politik merupakan langkah penting untuk menjamin akuntabilitas hukum dan moral dalam memperkuat tata kelola demokrasi serta mewujudkan amanat konstitusi tentang negara yang adil dan berdasarkan hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa partai politik secara yuridis dapat dipandang sebagai korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana jika terbukti memperoleh manfaat langsung dari tindak pidana yang dilakukan kadernya.Penerapan asas strict liability dan doktrin vicarious liability masih terbatas, namun sangat mendesak untuk mewujudkan prinsip good governance dalam sistem politik Indonesia.Perlunya pembentukan norma hukum yang eksplisit dalam UU Partai Politik atau UU Tipikor untuk menegaskan mekanisme sanksi pidana terhadap partai politik sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme vicarious liability dapat dirancang secara spesifik untuk konteks partai politik di Indonesia, termasuk indikator kebijakan partai yang mendukung tindak pidana kader, agar pertanggungjawaban kolektif tidak bersifat sewenang-wenang. Kedua, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan strict liability terhadap partai politik dalam kasus korupsi, dengan membandingkan praktik penegakan hukum di negara-negara demokrasi lain yang telah menerapkan prinsip serupa, untuk mengidentifikasi model yang sesuai dengan sistem hukum dan politik Indonesia. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian empiris untuk menilai sejauh mana struktur internal partai politik saat ini—seperti mekanisme disiplin, kode etik, dan sistem rekrutmen—mendukung atau justru menghambat penerapan pertanggungjawaban pidana institusional, sehingga dapat dirumuskan desain reformasi internal partai yang mendorong akuntabilitas sebelum pelanggaran terjadi. Studi-studi ini akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya yang masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek teknis implementasi serta dinamika organisasi partai secara riil.

  1. UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA... doi.org/10.35315/dh.v24i1.9385UPAYA NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA doi 10 35315 dh v24i1 9385
  2. "POLITICAL PARTY’S CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA" by Nani Mulyati and Topo Santoso.... doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.536POLITICAL PARTYAoS CRIMINAL LIABILITY IN INDONESIA by Nani Mulyati and Topo Santoso doi 10 15742 ilrev v9n2 536
  3. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia | Journal Of Government... doi.org/10.54297/jogs.v1i2.1217Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia Journal Of Government doi 10 54297 jogs v1i2 1217
  4. PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG... doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG doi 10 35315 dh v24i2 9551
Read online
File size407.08 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.

JURIS Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Pekerja Outsourcing di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Secara umum, sistem Indonesia bersifat normatif-protektif namun lemah dalam penegakan, sementara sistem Amerika Serikat lebih fleksibel tetapi kurang menjaminSecara umum, sistem Indonesia bersifat normatif-protektif namun lemah dalam penegakan, sementara sistem Amerika Serikat lebih fleksibel tetapi kurang menjamin

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan data sekunder (studi literatur) dan data primer (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendidikan, perlu ditingkatkan untuk memulihkanKoordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendidikan, perlu ditingkatkan untuk memulihkan

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Tanah memiliki peran ganda yang penting: sebagai aset sosial yang mengikat persatuan masyarakat dan sebagai aset modal fundamental bagi perekonomian, perdagangan,Tanah memiliki peran ganda yang penting: sebagai aset sosial yang mengikat persatuan masyarakat dan sebagai aset modal fundamental bagi perekonomian, perdagangan,

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Bks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192. Temuan utama mengidentifikasi kesenjanganBks membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil konsumen sebesar Rp192. Temuan utama mengidentifikasi kesenjangan

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dan transparansi dalam proses peradilan kasus hukuman mati di Indonesia dan menilai efektivitasnyaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dan transparansi dalam proses peradilan kasus hukuman mati di Indonesia dan menilai efektivitasnya

Useful /

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma integrasi sosial dan pendekatan sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancaraPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma integrasi sosial dan pendekatan sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Pemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbanganPemberian wasiat wajibah kepada pihak tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum positif maupun fikih klasik. Secara substansial, pertimbangan

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikanKetidakcukupan regulasi menyebabkan lemahnya perlindungan hak pegawai dan disparitas dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan

JURIS Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasiDisarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasi

ads-block-test