PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Studi ini bertujuan untuk membandingkan peraturan tanggung jawab hukum pekerja outsourcing di Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan National Labor Relations Act (NLRA). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam perlindungan pekerja, terutama terkait kontrak kerja, upah, jaminan sosial, dan kepastian hukum. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif, data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk membandingkan substansi dan implementasi regulasi outsourcing di kedua negara. Hasil menunjukkan bahwa regulasi outsourcing di Indonesia masih terbatas dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memperluas praktik outsourcing tanpa memperkuat perlindungan pekerja. Sebaliknya, Amerika Serikat menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif melalui NLRA, Fair Labor Standards Act (FLSA), dan Civil Rights Act, yang menjamin hak untuk berorganisasi, mengatur upah minimum dan jam kerja, serta melarang diskriminasi. Studi ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang lemah, interpretasi hukum yang tidak jelas, dan tingkat kepatuhan yang rendah adalah hambatan utama di Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat, sistem at-will employment menjadi faktor kunci yang mengurangi keamanan kerja bagi pekerja outsourcing.

Perbandingan pengaturan outsourcing antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi perlindungan tenaga kerja.Indonesia menekankan pemisahan hubungan kerja antara perusahaan penyedia dan pengguna jasa dengan perlindungan hukum apabila ketentuan tidak dipatuhi, sedangkan Amerika Serikat menerapkan doktrin joint employer yang memungkinkan tanggung jawab bersama namun dibatasi oleh prinsip at-will employment yang menurunkan kepastian kerja.Secara umum, sistem Indonesia bersifat normatif-protektif namun lemah dalam penegakan, sementara sistem Amerika Serikat lebih fleksibel tetapi kurang menjamin stabilitas kerja.Permasalahan outsourcing di kedua negara menunjukkan ketimpangan antara kepentingan fleksibilitas perusahaan dan perlindungan hak pekerja.Di Indonesia, lemahnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan menyebabkan sistem outsourcing belum sepenuhnya terpayungi secara hukum, sehingga buruh kerap kehilangan kejelasan hubungan kerja, menghadapi jam kerja panjang, upah tidak seimbang, serta terhalang bergabung dalam serikat pekerja.Di Amerika Serikat, hambatan muncul melalui praktik union avoidance, di mana perusahaan menggunakan outsourcing untuk menghindari kewajiban perundingan kolektif, diperparah oleh kerangka hukum National Labor Relations Act (NLRA) 1935 yang tidak sepenuhnya melindungi pekerja kontrak atau sub-kontrak.Kedua sistem ini pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia dan demokrasi industrial, karena pekerja outsourcing sering tersingkir dari proses negosiasi dan hidup dalam ketidakpastian hukum maupun ekonomi.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menelusuri praktik faktual outsourcing di Indonesia dan Amerika Serikat, serta menambahkan perbandingan dengan negara lain guna memperkuat relevansi dan kedalaman analisis. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mengkaji dampak outsourcing terhadap stabilitas kerja dan kesejahteraan pekerja, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan perlindungan pekerja outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan yang fleksibel.

  1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.... doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art9Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM doi 10 20885 iustum vol29 iss3 art9
  2. Implicit Incentives and Delegation in Teams | Management Science. implicit incentives delegation teams... doi.org/10.1287/mnsc.2022.02212Implicit Incentives and Delegation in Teams Management Science implicit incentives delegation teams doi 10 1287 mnsc 2022 02212
Read online
File size405.45 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Putusan Pailit PT Sritex dan Implikasi Hukumnya terhadap Perlindungan Karyawan Serta Keberlangsungan Usaha 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kontribusi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepailitan di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap perlindunganKontribusi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kepailitan di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini membandingkan konsep outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagaiPenelitian ini membandingkan konsep outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagai

JURIS Eksplorasi Mindset Pertumbuhan Growth Mindset Dalam Pendidikan Matematika Tinjauan Pustaka Komprehensif dan Implikasinya Bagi Praktik Pembelajaran 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Temuan menunjukkan bahwa growth mindset dalam matematika merupakan konstruk multidimensional yang bersifat domain-spesifik dan dipengaruhi oleh berbagaiTemuan menunjukkan bahwa growth mindset dalam matematika merupakan konstruk multidimensional yang bersifat domain-spesifik dan dipengaruhi oleh berbagai

JURIS Perkuatan Lentur Balok Komposit Beton Normal dan HSC dengan Serat Polypropilene dan Fly Ash 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Nilai kuat tekan optimum dicapai pada variasi HSC2 dengan substitusi semen 10% fly ash dan 1% serat polypropilene, menghasilkan kuat tekan 87. DemikianNilai kuat tekan optimum dicapai pada variasi HSC2 dengan substitusi semen 10% fly ash dan 1% serat polypropilene, menghasilkan kuat tekan 87. Demikian

JURIS Hubungan Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Pembiayaan Proyek Publik di Indonesia 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimanaPenelitian ini menganalisis distribusi kewenangan antar-lembaga negara dalam konteks pembiayaan proyek publik di Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana

JURIS Konservasi dan Pengelolaan Garam Gunung Berkelanjutan di Kecamatan Krayan Selatan Perspektif Ekologi Dan Keanekaragaman Hayati 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan Indonesia. PenelitianPenelitian ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan Indonesia. Penelitian

JURIS Optimalisasi Peran Manajer melalui Analisis SWOT Studi Kasus pada Resort dan Restoran Berbasis Internasional di Kepulauan Mentawai 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Industri hospitality di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai menghadapi tantangan kompleks dalam mempertahankan daya saing global. Dengan dominasiIndustri hospitality di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai menghadapi tantangan kompleks dalam mempertahankan daya saing global. Dengan dominasi

JURIS Karakteristik Pasien Luka Bakar di RSU Haji Medan Periode 2022 2024 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penyebab utama luka bakar adalah api (51,1%), diikuti oleh air panas (21,7%), listrik (16,1%), dan bahan kimia (11,1%). Sebagian besar luka bakar yangPenyebab utama luka bakar adalah api (51,1%), diikuti oleh air panas (21,7%), listrik (16,1%), dan bahan kimia (11,1%). Sebagian besar luka bakar yang

Useful /

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana praktek hukuman mati di Indonesia. Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukumanSkripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana praktek hukuman mati di Indonesia. Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasiKondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini mengungkapkan pola sistematis pelanggaran hukum dalam praktik pre-project selling perumahan, di mana pengembang melakukan pemasaran danPenelitian ini mengungkapkan pola sistematis pelanggaran hukum dalam praktik pre-project selling perumahan, di mana pengembang melakukan pemasaran dan

JURIS Kajian Literatur Peran Orang Tua yang Bekerja dengan Perkembangan Sosial Usia Prasekolah 2025More at 2025

UMSUMS Metode yang digunakan yaitu penelusuran artikel penelitian ini melalui Google Scholar, ProQuest, EBSCO, dan Springer menggunakan kata kunci dan kriteriaMetode yang digunakan yaitu penelusuran artikel penelitian ini melalui Google Scholar, ProQuest, EBSCO, dan Springer menggunakan kata kunci dan kriteria

ads-block-test