WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsBreast cancer care is becoming one of the main areas of development of artificial intelligence (AI), with applications including screening and diagnosis, risk calculation, disease progression, clinical decision support, management planning, and precision medicine. This paper will review the ethical, legal, and social implications of these developments, including the values embedded in algorithms, evaluation of results, issues of bias, data ownership, confidentiality, and consent, as well as legal, moral, and professional responsibilities. Additionally, we also need to consider the potential impact on patients, including trust in healthcare, as well as explaining the reasons why AI is being implemented quickly. Resolving this challenge requires the involvement of professionals, governments and regulators, health care providers, and patients, regarding the imposition of conditions on implementation, and preventive monitoring systems to ensure development does not move too quickly ahead of evaluation and discussion.
The author argues that addressing the ethical issues arising from the use of AI in breast cancer diagnosis requires concrete steps.Firstly, IT professionals involved in the implementation of AI must prioritize patient data privacy and security throughout the process.Furthermore, efforts to mitigate bias in AI development should be integral in algorithms and ensure transparency in decision-making to technology development.With this comprehensive approach, we can ensure that the utilization of AI in breast cancer diagnosis is not only medically effective but also meets high ethical standards and builds patient trust, maximizing benefits for society.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana bias dalam algoritma AI dapat diidentifikasi dan dikurangi secara efektif dalam konteks diagnosis kanker payudara, dengan mempertimbangkan keragaman data pasien dan potensi dampak diskriminatif. Selain itu, studi komparatif diperlukan untuk menganalisis berbagai pendekatan regulasi dan kebijakan terkait penggunaan AI dalam perawatan kesehatan di berbagai negara, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan keamanan dan etika. Terakhir, penelitian kualitatif yang mendalam perlu dilakukan untuk memahami perspektif pasien mengenai penggunaan AI dalam diagnosis dan pengobatan kanker payudara, termasuk tingkat kepercayaan mereka, kekhawatiran tentang privasi data, dan preferensi mereka terkait dengan transparansi dan penjelasan mengenai keputusan yang dibuat oleh sistem AI, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan kolaborasi pasien dalam implementasi teknologi ini.
| File size | 307.19 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Keterangan saksi menempati posisi sentral sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, legitimasiKeterangan saksi menempati posisi sentral sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, legitimasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini berhasil membangun fondasi normatif yang komprehensif untuk regulasi perlindungan data di sektor pendidikan berdasarkan kerangka hukum hakPenelitian ini berhasil membangun fondasi normatif yang komprehensif untuk regulasi perlindungan data di sektor pendidikan berdasarkan kerangka hukum hak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution. Addressing these challengesProcedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution. Addressing these challenges
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakatSelain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaanPengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan32 Tahun 2009, dan KUHP. Kertas kerja ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang lemah, denda yang tidak memadai, dan tantangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum hidup dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia selama era desentralisasi hukum.Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum hidup dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia selama era desentralisasi hukum.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sementara korporasi besar telah beradaptasi dengan baik terhadap peraturan baru, usaha kecil dan individu, terutama di daerah pedesaan, menghadapi kesulitanSementara korporasi besar telah beradaptasi dengan baik terhadap peraturan baru, usaha kecil dan individu, terutama di daerah pedesaan, menghadapi kesulitan
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Law Number 6 of 2014 concerning Villages affirms the rights of indigenous communities to regulate and care for their interests. The Indonesian state acknowledgesLaw Number 6 of 2014 concerning Villages affirms the rights of indigenous communities to regulate and care for their interests. The Indonesian state acknowledges
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Recidivism, the fact that individuals re-offend after being convicted of a crime, is a significant challenge faced by criminal justice systems worldwide.Recidivism, the fact that individuals re-offend after being convicted of a crime, is a significant challenge faced by criminal justice systems worldwide.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya adalah benar. Memaksa memasukkan harga appraisal Bapenda ke dalam Akta Jual Beli PPAT menimbulkanSelain itu, isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya adalah benar. Memaksa memasukkan harga appraisal Bapenda ke dalam Akta Jual Beli PPAT menimbulkan
UYPUYP Program ini akan memberikan literasi dalam bentuk modul tentang e-business serta sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM dan warga Desa Kenongo, khususnyaProgram ini akan memberikan literasi dalam bentuk modul tentang e-business serta sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM dan warga Desa Kenongo, khususnya