WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsIn this age of digitalization, phishing has become a crime that is close to human life. In phishing crimes, the perpetrators identity is mostly unknown or anonymous. The perpetrators identity is the primary key for processing a lawsuit in court. Victims who dont know the real identity of the phisher will not be able to file a lawsuit for compensation. This study aims to determine the legal protection the state provides to phishing victims, especially in terms of compensation. This research uses a juridical-normative method with data collection through a literature study. Law No. 1 of 2024 on the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 27 of 2022 regarding Personal Data Protection (PDP Law), and other constitutional regulations are the primary legal materials in this research. The secondary legal materials are relevant research results, journals, and books. Based on the research conducted, it has been shown that its necessary to establish the real identity of the perpetrator who can be responsible for compensating the victims of phishing. The difficulty of finding phishers who can hide their real identities and digital footprints are the main obstacle to compensating phishing victims.
The study concludes that while Indonesian law provides criminal sanctions for phishing, it lacks specific provisions for victim compensation.Establishing the perpetrators identity remains a significant challenge in pursuing legal recourse.Strengthening cybersecurity measures, improving perpetrator tracking capabilities, and enacting laws specifically addressing compensation for cybercrime victims are crucial steps to enhance legal protection for those affected by phishing.
Future research should explore the feasibility of establishing a dedicated fund, potentially financed by financial institutions, to provide immediate financial assistance to phishing victims while legal proceedings are underway. Furthermore, investigation is needed into the development of standardized protocols for banks and financial institutions to proactively identify and mitigate phishing risks, coupled with clear guidelines on their liability in cases of successful phishing attacks. Finally, a comparative study analyzing international best practices in cybercrime victim compensation could inform the development of more effective legal frameworks in Indonesia, particularly focusing on mechanisms for identifying and recovering assets from anonymous perpetrators.
- Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia | JURNAL HUKUM PELITA. penerapan doxing jurnal... doi.org/10.37366/jh.v5i1.2670Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia JURNAL HUKUM PELITA penerapan doxing jurnal doi 10 37366 jh v5i1 2670
- PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF | Laksana | Jurnal Hukum. pemidanaan cybercrime... doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF Laksana Jurnal Hukum pemidanaan cybercrime doi 10 26532 jh v35i1 11044
- REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK... jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG UDANG REPUBLIK jurnal uns ac recidive article view 47400
- Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2268Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer journals usm ac index php julr article view 2268
| File size | 395.66 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dalam kondisi ini, lembaga pembiayaan akhirnya akan mencari kendaraannya daripada mencari debitur yang pasti tidak akan membayar cicilan lagi, sehinggaDalam kondisi ini, lembaga pembiayaan akhirnya akan mencari kendaraannya daripada mencari debitur yang pasti tidak akan membayar cicilan lagi, sehingga
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study also proposes a social justice-based governance model to address structural inequality for vulnerable groups. Based on the established researchThis study also proposes a social justice-based governance model to address structural inequality for vulnerable groups. Based on the established research
UIGMUIGM Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kawasan Alun-Alun di Namlea telah berfungsi sebagai ruang terbuka publik dengan capaian yang bervariasi pada setiap aspekPenelitian ini menyimpulkan bahwa Kawasan Alun-Alun di Namlea telah berfungsi sebagai ruang terbuka publik dengan capaian yang bervariasi pada setiap aspek
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Saat ini terdapat konflik antara inovasi teknologi dan pelestarian hak privasi akibat meningkatnya pengumpulan data pribadi siswa yang disebabkan olehSaat ini terdapat konflik antara inovasi teknologi dan pelestarian hak privasi akibat meningkatnya pengumpulan data pribadi siswa yang disebabkan oleh
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini memberikan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan meneliti dampaknya terhadap industriPenelitian ini memberikan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan meneliti dampaknya terhadap industri
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam praktik perdagangan lintas batas antar negara disebabkan oleh beberapa faktorBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam praktik perdagangan lintas batas antar negara disebabkan oleh beberapa faktor
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS There are two basic human rights in health services, the right to autonomy and the right to information. The results of the study indicate that the protectionThere are two basic human rights in health services, the right to autonomy and the right to information. The results of the study indicate that the protection
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, upaya-upaya seperti kerjasama internasional, implementasi perjanjian ekstradisi, dan peningkatan modus operandiUntuk mengatasi hambatan-hambatan ini, upaya-upaya seperti kerjasama internasional, implementasi perjanjian ekstradisi, dan peningkatan modus operandi
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The research confirms that data privacy on social media platforms is a complex issue requiring a multidimensional approach. The findings point to significantThe research confirms that data privacy on social media platforms is a complex issue requiring a multidimensional approach. The findings point to significant
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, yang diterima sebagai alat pembayaran di wilayahnya secara sah dan wajib. Namun, terdapatMata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, yang diterima sebagai alat pembayaran di wilayahnya secara sah dan wajib. Namun, terdapat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tujuan utamanya adalah untuk menilai dampak hukum ini pada reformasi hukum, mengevaluasi penegakannya, dan menyoroti masalah yang dihadapi dalam implementasinya.Tujuan utamanya adalah untuk menilai dampak hukum ini pada reformasi hukum, mengevaluasi penegakannya, dan menyoroti masalah yang dihadapi dalam implementasinya.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Lebih lanjut, pengakuan Amicus Curiae dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal untukLebih lanjut, pengakuan Amicus Curiae dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal untuk