WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsIn this age of digitalization, phishing has become a crime that is close to human life. In phishing crimes, the perpetrators identity is mostly unknown or anonymous. The perpetrators identity is the primary key for processing a lawsuit in court. Victims who dont know the real identity of the phisher will not be able to file a lawsuit for compensation. This study aims to determine the legal protection the state provides to phishing victims, especially in terms of compensation. This research uses a juridical-normative method with data collection through a literature study. Law No. 1 of 2024 on the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 27 of 2022 regarding Personal Data Protection (PDP Law), and other constitutional regulations are the primary legal materials in this research. The secondary legal materials are relevant research results, journals, and books. Based on the research conducted, it has been shown that its necessary to establish the real identity of the perpetrator who can be responsible for compensating the victims of phishing. The difficulty of finding phishers who can hide their real identities and digital footprints are the main obstacle to compensating phishing victims.
The study concludes that while Indonesian law provides criminal sanctions for phishing, it lacks specific provisions for victim compensation.Establishing the perpetrators identity remains a significant challenge in pursuing legal recourse.Strengthening cybersecurity measures, improving perpetrator tracking capabilities, and enacting laws specifically addressing compensation for cybercrime victims are crucial steps to enhance legal protection for those affected by phishing.
Future research should explore the feasibility of establishing a dedicated fund, potentially financed by financial institutions, to provide immediate financial assistance to phishing victims while legal proceedings are underway. Furthermore, investigation is needed into the development of standardized protocols for banks and financial institutions to proactively identify and mitigate phishing risks, coupled with clear guidelines on their liability in cases of successful phishing attacks. Finally, a comparative study analyzing international best practices in cybercrime victim compensation could inform the development of more effective legal frameworks in Indonesia, particularly focusing on mechanisms for identifying and recovering assets from anonymous perpetrators.
- Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia | JURNAL HUKUM PELITA. penerapan doxing jurnal... doi.org/10.37366/jh.v5i1.2670Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia JURNAL HUKUM PELITA penerapan doxing jurnal doi 10 37366 jh v5i1 2670
- PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF | Laksana | Jurnal Hukum. pemidanaan cybercrime... doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF Laksana Jurnal Hukum pemidanaan cybercrime doi 10 26532 jh v35i1 11044
- REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK... jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47400REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG UDANG REPUBLIK jurnal uns ac recidive article view 47400
- Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2268Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer journals usm ac index php julr article view 2268
| File size | 395.66 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan anak di bawah hukum Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pembunuhan anakPenelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan anak di bawah hukum Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pembunuhan anak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemilikPenelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemilik
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan EksporPutusan pengadilan menyoroti pelanggaran kewajiban fidusia, kegagalan tata kelola, dan kekurangan dalam manajemen risiko di dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Children, by virtue of their developmental stage, are more capable of change than adults, and the criminal justice system should reflect this reality byChildren, by virtue of their developmental stage, are more capable of change than adults, and the criminal justice system should reflect this reality by
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum hidup dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia selama era desentralisasi hukum.Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum hidup dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia selama era desentralisasi hukum.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS UU ITE ditetapkan untuk mengatur transaksi daring dan melindungi hak kekayaan intelektual, menjadi kerangka hukum penting bagi platform digital yang menjadiUU ITE ditetapkan untuk mengatur transaksi daring dan melindungi hak kekayaan intelektual, menjadi kerangka hukum penting bagi platform digital yang menjadi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalanAnalisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hukum yang komprehensif, tetapi ambigu, dapat dimanfaatkan oleh aktor korup. KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnyaHukum yang komprehensif, tetapi ambigu, dapat dimanfaatkan oleh aktor korup. KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnya
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Aktivitas pembiayaan konsumen dilakukan dengan menyediakan opsi pembayaran cicilan sesuai kemampuan dan jangka waktu konsumen. Masalah muncul ketika pembayaranAktivitas pembiayaan konsumen dilakukan dengan menyediakan opsi pembayaran cicilan sesuai kemampuan dan jangka waktu konsumen. Masalah muncul ketika pembayaran
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study approach reviews Uzbek and Indonesian legal guidelines and policies using statutory techniques. Because the researchs findings are presentedThis study approach reviews Uzbek and Indonesian legal guidelines and policies using statutory techniques. Because the researchs findings are presented
UYPUYP Program Pendampingan Gerakan Pendidikan Lingkungan di 12 Lembaga Pendidikan Dasar (SD & MI) di Desa Capang, Desa Kertosari dan Desa Tejowangi KabupatenProgram Pendampingan Gerakan Pendidikan Lingkungan di 12 Lembaga Pendidikan Dasar (SD & MI) di Desa Capang, Desa Kertosari dan Desa Tejowangi Kabupaten
UYPUYP Desa Purwodadi adalah desa di Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di wilayah tengah, kurang lebih 48 km dari pusat pemerintahan kabupaten ke arah barat.Desa Purwodadi adalah desa di Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di wilayah tengah, kurang lebih 48 km dari pusat pemerintahan kabupaten ke arah barat.