Publisher

IAIN PALANGKARAYAIAIN PALANGKARAYA

Journal El-MashlahahEl-Mashlahah Abstract

Melegalkan praktik poligami melalui pengaturan Raqan yang kemudian dituangkan dalam Qanun keluarga, maka perlu adanya pembatasan dalam melakukan poligami, seperti halnya konsep keadilan dan sanksi atas kesewenang-wenangan yang dilakukan seorang suami, sehingga nantinya dapat melindungi perempuan sebagai manusia yang haknya harus dilindungi beserta kewajiban yang harus dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi reformasi hukum Islam di sektor keluarga, khususnya dalam melindungi posisi perempuan dan anak-anak dalam konteks struktur tatanan hukum dan terjadinya poligami tanpa izin Mahkamah Syariyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui metode yuridis non-doktrinal atau sosiologis untuk mereformasi tatanan hukum poligami di raqan dengan menggunakan studi teori tatanan hukum, al-hudud (batas-batas hukum), dan al-maslahah, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan filsafat hukum. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa gagasan tatanan hukum poligami dalam komunitas hukum keluarga di Nanggroe Aceh Darussalam adalah implementasi pemikiran pemerintahan hukum antara kepatuhan terhadap Syariah dan hukum negara dengan sempurna melalui pembaharuan Raqan. Reformasi hukum menjadi gambaran dan parameter dalam pelaksanaan poligami untuk mewujudkan manfaat bagi individu dan masyarakat. Melindungi posisi perempuan dan anak-anak yang belum terakomodasi dalam hukum perkawinan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang harmonis.

Conclusion

Dalam konstruksi reformasi hukum poligami melalui rancangan Qanun, dibangun hubungan dialektis antara hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan hukum lokal melalui internalisasi nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadits.Hubungan ini menjadi dasar pembentukan Qanun Aceh sebagai hukum keluarga yang mengatur praktik poligami melalui kebijakan pemerintah daerah.Rancangan Qanun bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan mencegah pernikahan tidak terdaftar serta anak terlantar.Legalitas dan sumber hukum yang kuat dalam Qanun keluarga menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat, yang menjadi implementasi reformasi tatanan hukum antara kepatuhan terhadap hukum Islam dan hukum negara.Reformasi ini menjadi model tatanan hukum poligami untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat dan melindungi hak perempuan dan anak, yang belum diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.Proses penetapan Qanun oleh pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan dan diajukan ke Mahkamah Syariyah Aceh untuk persetujuan teknis.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Analisis komparatif antara Qanun Aceh dan hukum perkawinan nasional dalam mengatur praktik poligami, dengan fokus pada aspek-aspek seperti persyaratan, prosedur, dan perlindungan hak perempuan dan anak.. . 2. Kajian empiris tentang dampak sosial dan psikologis dari praktik poligami yang dilegalkan di Aceh, termasuk studi tentang perubahan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap poligami.. . 3. Penelitian tentang peran Mahkamah Syariyah dalam proses persetujuan poligami, termasuk analisis tentang kriteria dan pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan izin poligami, serta dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.

References

1. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. polygamy islamic law samarah jurnal keluarga islam... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/8519Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam polygamy islamic law samarah jurnal keluarga islam jurnal ar raniry ac index php samarah article view 8519
2. El-Usrah;Jurnal El-Usrah;Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Kelua. substansi kebolehan poligami relevansinya... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/11911El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal Hukum Kelua substansi kebolehan poligami relevansinya jurnal ar raniry ac index php usrah article view 11911
3. Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family’s Criminal Imprisonment Enforcement... ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/8232Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of FamilyAos Criminal Imprisonment Enforcement ejournal uinsaizu ac index php volksgeist article view 8232
4. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan... doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Studi pada Kabupaten Katingan dan doi 10 24090 mnh v13i2 2027
5. Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi’i | Ainiyah | Ijtihad : Jurnal Wacana... doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.61-84Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab ShafiAoi Ainiyah Ijtihad Jurnal Wacana doi 10 18326 ijtihad v17i1 61 84

Metadata

File size	459.41 KB
Pages	21
DMCA	Report