IAIN PALANGKARAYAIAIN PALANGKARAYA
El-MashlahahEl-MashlahahMelegalkan praktik poligami melalui pengaturan Raqan yang kemudian dituangkan dalam Qanun keluarga, maka perlu adanya pembatasan dalam melakukan poligami, seperti halnya konsep keadilan dan sanksi atas kesewenang-wenangan yang dilakukan seorang suami, sehingga nantinya dapat melindungi perempuan sebagai manusia yang haknya harus dilindungi beserta kewajiban yang harus dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi reformasi hukum Islam di sektor keluarga, khususnya dalam melindungi posisi perempuan dan anak-anak dalam konteks struktur tatanan hukum dan terjadinya poligami tanpa izin Mahkamah Syariyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui metode yuridis non-doktrinal atau sosiologis untuk mereformasi tatanan hukum poligami di raqan dengan menggunakan studi teori tatanan hukum, al-hudud (batas-batas hukum), dan al-maslahah, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan filsafat hukum. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa gagasan tatanan hukum poligami dalam komunitas hukum keluarga di Nanggroe Aceh Darussalam adalah implementasi pemikiran pemerintahan hukum antara kepatuhan terhadap Syariah dan hukum negara dengan sempurna melalui pembaharuan Raqan. Reformasi hukum menjadi gambaran dan parameter dalam pelaksanaan poligami untuk mewujudkan manfaat bagi individu dan masyarakat. Melindungi posisi perempuan dan anak-anak yang belum terakomodasi dalam hukum perkawinan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang harmonis.
Dalam konstruksi reformasi hukum poligami melalui rancangan Qanun, dibangun hubungan dialektis antara hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan hukum lokal melalui internalisasi nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadits.Hubungan ini menjadi dasar pembentukan Qanun Aceh sebagai hukum keluarga yang mengatur praktik poligami melalui kebijakan pemerintah daerah.Rancangan Qanun bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan mencegah pernikahan tidak terdaftar serta anak terlantar.Legalitas dan sumber hukum yang kuat dalam Qanun keluarga menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat, yang menjadi implementasi reformasi tatanan hukum antara kepatuhan terhadap hukum Islam dan hukum negara.Reformasi ini menjadi model tatanan hukum poligami untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat dan melindungi hak perempuan dan anak, yang belum diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.Proses penetapan Qanun oleh pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan dan diajukan ke Mahkamah Syariyah Aceh untuk persetujuan teknis.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Analisis komparatif antara Qanun Aceh dan hukum perkawinan nasional dalam mengatur praktik poligami, dengan fokus pada aspek-aspek seperti persyaratan, prosedur, dan perlindungan hak perempuan dan anak.. . 2. Kajian empiris tentang dampak sosial dan psikologis dari praktik poligami yang dilegalkan di Aceh, termasuk studi tentang perubahan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap poligami.. . 3. Penelitian tentang peran Mahkamah Syariyah dalam proses persetujuan poligami, termasuk analisis tentang kriteria dan pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan izin poligami, serta dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. polygamy islamic law samarah jurnal keluarga islam... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/8519Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam polygamy islamic law samarah jurnal keluarga islam jurnal ar raniry ac index php samarah article view 8519
- El-Usrah;Jurnal El-Usrah;Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Kelua. substansi kebolehan poligami relevansinya... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/11911El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal Hukum Kelua substansi kebolehan poligami relevansinya jurnal ar raniry ac index php usrah article view 11911
- Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family’s Criminal Imprisonment Enforcement... ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/8232Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of FamilyAos Criminal Imprisonment Enforcement ejournal uinsaizu ac index php volksgeist article view 8232
- Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan... doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Studi pada Kabupaten Katingan dan doi 10 24090 mnh v13i2 2027
- Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi’i | Ainiyah | Ijtihad : Jurnal Wacana... doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.61-84Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab ShafiAoi Ainiyah Ijtihad Jurnal Wacana doi 10 18326 ijtihad v17i1 61 84
| File size | 459.41 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIDUINSAID The historical development of Qanun in Aceh reflects the provinces long-standing commitment to preserving its cultural and religious identity in everydayThe historical development of Qanun in Aceh reflects the provinces long-standing commitment to preserving its cultural and religious identity in everyday
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Oleh karena itu, diperlukan integrasi hukum adat Aceh dengan hukum nasional serta kebijakan daerah seperti Qanun Aceh untuk memperkuat kedudukan dan efektivitasOleh karena itu, diperlukan integrasi hukum adat Aceh dengan hukum nasional serta kebijakan daerah seperti Qanun Aceh untuk memperkuat kedudukan dan efektivitas
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat mengenai keberadaan hak restitusi.Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat mengenai keberadaan hak restitusi.
LAKASPIALAKASPIA Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal berperan penting dalam memberikan fatwa dan pengawasan syari terhadap kebijakan pengelolaan zakat profesi. DenganDewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal berperan penting dalam memberikan fatwa dan pengawasan syari terhadap kebijakan pengelolaan zakat profesi. Dengan
IAINPTKIAINPTK Kontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melaluiKontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui
UMMUMM 11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan11 Tahun 2018 serta mengevaluasi implementasi praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Namun, dalam putusan Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh terkait kasus liwath No 4/JN/2021/MS. Bna, hukuman yang dijatuhkan hanya 80 kali cambuk, berbedaNamun, dalam putusan Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh terkait kasus liwath No 4/JN/2021/MS. Bna, hukuman yang dijatuhkan hanya 80 kali cambuk, berbeda
MKRIMKRI Namun, dalam dataran teknis, pengaturan manajemen Pengadilan Syariyah masih terkendala adanya dua aturan hukum yang berlaku yaitu Qanun yang dibuat olehNamun, dalam dataran teknis, pengaturan manajemen Pengadilan Syariyah masih terkendala adanya dua aturan hukum yang berlaku yaitu Qanun yang dibuat oleh
Useful /
IAINPTKIAINPTK Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-historis melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara mendalam terhadap tujuh informanPenelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-historis melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara mendalam terhadap tujuh informan
UGMUGM Metode yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan pendekatan survey terhadap 50 perusahaan manufaktur yang telah menerapkan sistem teknologi informasiMetode yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan pendekatan survey terhadap 50 perusahaan manufaktur yang telah menerapkan sistem teknologi informasi
Q2LIIQ2LII Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause pasca mastektomi melalui edukasi psikososial, pelatihanKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan menopause pasca mastektomi melalui edukasi psikososial, pelatihan
Q2LIIQ2LII Kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan PHBS dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare dan ISPA. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untukKurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan PHBS dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare dan ISPA. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk