IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukummerupakan isu kompleks yang memerlukan keseimbangan antara aspek keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang unik karena status mereka sebagai individu yang belum matang secara hukum dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, termasuk penerapan sanksi yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan diversi dan upaya non-pemidanaan dalam menyelesaikan perkara anak. Namun, terdapat kendala dalam implementasi akibat keterbatasan sumber daya, pemahaman penegak hukum, dan stigma sosial yang melekat pada pelaku anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi penegak hukum, penguatan mekanisme pendampingan psikologis, serta pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak anak, sehingga tujuan reintegrasi sosial dan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Implementasi hukum ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial.Perlindungan anak sebagai korban dan pelaku harus menjadi prioritas utama dalam proses hukum, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas program rehabilitasi bagi anak pelaku persetubuhan, dengan fokus pada pendekatan psikologis dan sosial yang terintegrasi. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana persetubuhan oleh anak, termasuk identifikasi faktor-faktor risiko dan strategi intervensi yang efektif. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem peradilan pidana anak di negara-negara lain yang berhasil menangani kasus persetubuhan dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam melindungi anak dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai dampak stigma sosial terhadap anak pelaku persetubuhan dan bagaimana cara menguranginya melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
| File size | 352.25 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Implementasi transaksi jual beli daring oleh anak di bawah umur menurut KUHPerdata tidak sepenuhnya sah karena dapat dibatalkan akibat tidak terpenuhinyaImplementasi transaksi jual beli daring oleh anak di bawah umur menurut KUHPerdata tidak sepenuhnya sah karena dapat dibatalkan akibat tidak terpenuhinya
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikanPenelitian memberikan bukti empiris untuk rekomendasi kebijakan literasi hukum keluarga Islam dan menekankan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Moreover, GAMAK utilizes various communication channels—such as Friday sermons, womens group (PKK) meetings, and educational outreach programs in schools—toMoreover, GAMAK utilizes various communication channels—such as Friday sermons, womens group (PKK) meetings, and educational outreach programs in schools—to
UNTAGUNTAG Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasarBerdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar
UNTAGUNTAG Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan (poligami siri) seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan dan hak-hakPerkawinan poligami yang tidak dicatatkan (poligami siri) seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan dan hak-hak
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Perkawinan antarbudaya di Kampung Lapua menjadi ruang pembelajaran hidup bersama dalam perbedaan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya PersatuanPerkawinan antarbudaya di Kampung Lapua menjadi ruang pembelajaran hidup bersama dalam perbedaan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Persatuan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambatPenggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat
Useful /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif, Penyederhanaan Proses Pemilu, Penggunaan Teknologi Digital, Melibatkan Organisasi Pemuda dan Lembaga Pendidikan,Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif, Penyederhanaan Proses Pemilu, Penggunaan Teknologi Digital, Melibatkan Organisasi Pemuda dan Lembaga Pendidikan,
ITNITN Pengumpulan sampah dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan jumlah ritasi pada pagi hari 5 dan sore hari 6. Pengangkutan sampah menggunakan metode HCS (Hauled-ContainerPengumpulan sampah dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan jumlah ritasi pada pagi hari 5 dan sore hari 6. Pengangkutan sampah menggunakan metode HCS (Hauled-Container
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan abstrak di JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal, dengan masih banyaknya produk hukum yang tidakHasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan abstrak di JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal, dengan masih banyaknya produk hukum yang tidak
DINASTIREVDINASTIREV Peran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukumPeran ini mencakup verifikasi legalitas, pembimbingan hukum bagi klien, serta memastikan bahwa akta hibah wasiat disusun sesuai dengan ketentuan hukum