IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukummerupakan isu kompleks yang memerlukan keseimbangan antara aspek keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang unik karena status mereka sebagai individu yang belum matang secara hukum dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, termasuk penerapan sanksi yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan diversi dan upaya non-pemidanaan dalam menyelesaikan perkara anak. Namun, terdapat kendala dalam implementasi akibat keterbatasan sumber daya, pemahaman penegak hukum, dan stigma sosial yang melekat pada pelaku anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi penegak hukum, penguatan mekanisme pendampingan psikologis, serta pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak anak, sehingga tujuan reintegrasi sosial dan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Implementasi hukum ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial.Perlindungan anak sebagai korban dan pelaku harus menjadi prioritas utama dalam proses hukum, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas program rehabilitasi bagi anak pelaku persetubuhan, dengan fokus pada pendekatan psikologis dan sosial yang terintegrasi. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana persetubuhan oleh anak, termasuk identifikasi faktor-faktor risiko dan strategi intervensi yang efektif. Ketiga, studi komparatif mengenai sistem peradilan pidana anak di negara-negara lain yang berhasil menangani kasus persetubuhan dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam melindungi anak dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai dampak stigma sosial terhadap anak pelaku persetubuhan dan bagaimana cara menguranginya melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
| File size | 352.25 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerimaBilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keteranganPenelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keterangan
UNTAGUNTAG Banyak keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh orangtua, tanpa mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu. Dalam konteks masyarakat NTT yang memilikiBanyak keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh orangtua, tanpa mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu. Dalam konteks masyarakat NTT yang memiliki
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil menunjukkan bahwa pembagian harta lebih sering dilakukan melalui hibah atau musyawarah keluarga daripada mekanisme formal wasiat wajibah; hambatanHasil menunjukkan bahwa pembagian harta lebih sering dilakukan melalui hibah atau musyawarah keluarga daripada mekanisme formal wasiat wajibah; hambatan
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkanAnalisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil sesuai Pasal 99 UUHasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil sesuai Pasal 99 UU
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Di Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitianDi Kecamatan Lingsar, praktik ini masih bertahan melalui tradisi Merarik kodeq, yang sangat mengakar dalam budaya lokal. Dalam konteks ini, penelitian
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidanaSus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidana
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya,Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagaiDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai
DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian olehTujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, mengetahui pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian oleh
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kombinasi langkah preventif, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi antara pemerintah, bank, serta masyarakat diharapkan mampu menciptakan layananKombinasi langkah preventif, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi antara pemerintah, bank, serta masyarakat diharapkan mampu menciptakan layanan