LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumTingginya angka perceraian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menimbulkan keprihatinan serius terhadap hak-hak keperdataan anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perwalian sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak setelah perpisahan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya pada aspek hadhanah, nafkah, dan perwalian anak. Meskipun beberapa putusan telah memuat perlindungan formal atas hak anak, namun implementasi dan pelaksanaan putusan sering kali tidak efektif. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya guna norma hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian, terdapat inkonsistensi dan kesenjangan penegakan hukum yang signifikan.Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat realisasi keadilan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan harmonisasi antara maqāṣid al-sharīah dan kerangka hukum nasional, serta reformasi institusional untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang efektif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai model mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian, dengan fokus pada bagaimana mediasi dapat memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial jangka panjang dari perceraian terhadap anak-anak di Indonesia, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk mengatasi dampak tersebut. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian, serta memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia secara keseluruhan.
| File size | 488.1 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Socially, low parental awareness following divorce often results in the neglect of childrens rights. Nevertheless, the Religious Court has undertaken effortsSocially, low parental awareness following divorce often results in the neglect of childrens rights. Nevertheless, the Religious Court has undertaken efforts
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam UU ITE, transaksi elektronik oleh anak di bawah umur dapat dilakukan, namun tetap memerlukan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasiDalam UU ITE, transaksi elektronik oleh anak di bawah umur dapat dilakukan, namun tetap memerlukan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Namun, efektivitas tindakan-tindakan ini sering kali dirusak oleh sumber daya terbatas, koordinasi yang tidak memadai di antara pemangku kepentingan, danNamun, efektivitas tindakan-tindakan ini sering kali dirusak oleh sumber daya terbatas, koordinasi yang tidak memadai di antara pemangku kepentingan, dan
STIBASTIBA Perlindungan hukum atas harta waris anak yatim oleh wali telah diatur secara normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang menekankanPerlindungan hukum atas harta waris anak yatim oleh wali telah diatur secara normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang menekankan
STIBASTIBA Penentuan wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam, terutama bagi perempuan. Dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan,Penentuan wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam, terutama bagi perempuan. Dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Meanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the ReligiousMeanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the Religious
UMPOUMPO Hak anak atas kehidupan yang layak, Hak anak atas tumbuh kembang, Hak anak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, Hak anak atas pendidikan.Hak anak atas kehidupan yang layak, Hak anak atas tumbuh kembang, Hak anak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, Hak anak atas pendidikan.
DINASTIREVDINASTIREV Respon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama danRespon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama dan
Useful /
UAIUAI Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan rekaman suara pada 12 mahasiswa dari 6 fakultas dengan cara membaca fonem bahasa Arab. Berdasarkan hasilPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan rekaman suara pada 12 mahasiswa dari 6 fakultas dengan cara membaca fonem bahasa Arab. Berdasarkan hasil
STIKESALMAARIFSTIKESALMAARIF Pengumpulan data menggunakan wawancara. Observasi dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian in didapatkan ketersedian sarana dan prasarana sudah hampir100%Pengumpulan data menggunakan wawancara. Observasi dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian in didapatkan ketersedian sarana dan prasarana sudah hampir100%
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, reformasi HAN harus komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan eksekusi putusan PTUN, dan peningkatanOleh karena itu, reformasi HAN harus komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan eksekusi putusan PTUN, dan peningkatan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Lebih lanjut, putusan ini memperkuat yurisdiksi Pengadilan Negeri sebagai forum yang berwenang dalam menangani sengketa rahasia dagang, sehingga memberikanLebih lanjut, putusan ini memperkuat yurisdiksi Pengadilan Negeri sebagai forum yang berwenang dalam menangani sengketa rahasia dagang, sehingga memberikan