LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumTingginya angka perceraian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menimbulkan keprihatinan serius terhadap hak-hak keperdataan anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perwalian sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak setelah perpisahan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya pada aspek hadhanah, nafkah, dan perwalian anak. Meskipun beberapa putusan telah memuat perlindungan formal atas hak anak, namun implementasi dan pelaksanaan putusan sering kali tidak efektif. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya guna norma hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian, terdapat inkonsistensi dan kesenjangan penegakan hukum yang signifikan.Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat realisasi keadilan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan harmonisasi antara maqāṣid al-sharīah dan kerangka hukum nasional, serta reformasi institusional untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang efektif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai model mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian, dengan fokus pada bagaimana mediasi dapat memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial jangka panjang dari perceraian terhadap anak-anak di Indonesia, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk mengatasi dampak tersebut. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian, serta memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia secara keseluruhan.
| File size | 488.1 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keteranganPenelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keterangan
UNTAGUNTAG Pemenuhan partisipasi anak di NTT masih sangat rendah penerapannya. Anak hanya dijadikan objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol dalam suatu prosesPemenuhan partisipasi anak di NTT masih sangat rendah penerapannya. Anak hanya dijadikan objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol dalam suatu proses
UM SURABAYAUM SURABAYA Praktik pengangkatan anak di banyak komunitas Muslim menimbulkan persoalan hukum terkait pola pemberian harta warisan, karena anak angkat tidak memperolehPraktik pengangkatan anak di banyak komunitas Muslim menimbulkan persoalan hukum terkait pola pemberian harta warisan, karena anak angkat tidak memperoleh
DAARULHUDADAARULHUDA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kemajuan konstitusional, namun instrumen dispensasi nikah masih menjadi celah regulasi yang memperkuat perampasanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kemajuan konstitusional, namun instrumen dispensasi nikah masih menjadi celah regulasi yang memperkuat perampasan
DINASTIREVDINASTIREV Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: PendekatanMaraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini bersifat hukum empiris dengan metode kualitatif, di mana data utama dihimpun lewat wawancara bersama penyidikPendekatan yang diterapkan dalam kajian ini bersifat hukum empiris dengan metode kualitatif, di mana data utama dihimpun lewat wawancara bersama penyidik
DINASTIREVDINASTIREV Respon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama danRespon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus menyatakan dan mengesahkan perceraian ini karena mempunyai dua kedudukan hukum, sah secara agama dan
Useful /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA The research approach chosen uses an empirical juridical approach with a descriptive research method of analysis of theories of mediation and child protectionThe research approach chosen uses an empirical juridical approach with a descriptive research method of analysis of theories of mediation and child protection
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama,Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kebijakan yang kaku ini berbenturan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM karena berpotensi mengecualikan kandidat kompeten berdasarkan stereotip usia.Kebijakan yang kaku ini berbenturan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM karena berpotensi mengecualikan kandidat kompeten berdasarkan stereotip usia.
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Untuk mengoptimalkan peran Ombudsman, diperlukan penguatan menyeluruh meliputi edukasi publik, sistem respons cepat Kantor Pertanahan, dukungan pemerintah,Untuk mengoptimalkan peran Ombudsman, diperlukan penguatan menyeluruh meliputi edukasi publik, sistem respons cepat Kantor Pertanahan, dukungan pemerintah,