LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumTingginya angka perceraian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menimbulkan keprihatinan serius terhadap hak-hak keperdataan anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perwalian sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak setelah perpisahan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya pada aspek hadhanah, nafkah, dan perwalian anak. Meskipun beberapa putusan telah memuat perlindungan formal atas hak anak, namun implementasi dan pelaksanaan putusan sering kali tidak efektif. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya guna norma hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian, terdapat inkonsistensi dan kesenjangan penegakan hukum yang signifikan.Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat realisasi keadilan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan harmonisasi antara maqāṣid al-sharīah dan kerangka hukum nasional, serta reformasi institusional untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang efektif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai model mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian, dengan fokus pada bagaimana mediasi dapat memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial jangka panjang dari perceraian terhadap anak-anak di Indonesia, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk mengatasi dampak tersebut. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian, serta memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia secara keseluruhan.
| File size | 488.1 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surabaya semakin menurunBerdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surabaya semakin menurun
STMIKPLKSTMIKPLK Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata di kalangan peserta tentang hak-hak korban, alur pelaporan, dan tanggung jawab lembagaHasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata di kalangan peserta tentang hak-hak korban, alur pelaporan, dan tanggung jawab lembaga
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Pemeliharaan anak (hadhanah) dalam Islam merupakan kewajiban utama orang tua, khususnya ibu bagi anak yang belum mencapai usia tamyiz (12 tahun), kecualiPemeliharaan anak (hadhanah) dalam Islam merupakan kewajiban utama orang tua, khususnya ibu bagi anak yang belum mencapai usia tamyiz (12 tahun), kecuali
AMORFATIAMORFATI Di Indonesia, terutama di pesantren tradisional, hukuman fisik sering dianggap sebagai alat untuk pembentukan moral di bawah konsep tadib. Sebaliknya,Di Indonesia, terutama di pesantren tradisional, hukuman fisik sering dianggap sebagai alat untuk pembentukan moral di bawah konsep tadib. Sebaliknya,
UMPOUMPO Peraturan perundang-perundangan terhadap perlindungan anak sesungguhnya berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang namun dalam implementasiPeraturan perundang-perundangan terhadap perlindungan anak sesungguhnya berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang namun dalam implementasi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Berbagai alasan, termasuk kesibukan ibu yang menghambat pemberian ASI eksklusif, diungkapkan sebagai faktor utama, yang berakar pada kurangnya pengetahuanBerbagai alasan, termasuk kesibukan ibu yang menghambat pemberian ASI eksklusif, diungkapkan sebagai faktor utama, yang berakar pada kurangnya pengetahuan
UNISSULAUNISSULA Filsafat hukum dalam menjaga perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diterapkan melalui filsafat hukum. Selain itu, hukum tumbuh dan berkembangFilsafat hukum dalam menjaga perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diterapkan melalui filsafat hukum. Selain itu, hukum tumbuh dan berkembang
UNISSULAUNISSULA Anak-anak yang lahir di luar pernikahan masih sering mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan, bahkan menjadi korban dari sistemAnak-anak yang lahir di luar pernikahan masih sering mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan, bahkan menjadi korban dari sistem
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peranKonstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peran
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Meanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the ReligiousMeanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the Religious
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, reformasi HAN harus komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan eksekusi putusan PTUN, dan peningkatanOleh karena itu, reformasi HAN harus komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan eksekusi putusan PTUN, dan peningkatan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA 1713 K/Pdt/2010 menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari HKI. Putusan ini juga menekankan kewajiban pengadilan1713 K/Pdt/2010 menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari HKI. Putusan ini juga menekankan kewajiban pengadilan