LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumTingginya angka perceraian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menimbulkan keprihatinan serius terhadap hak-hak keperdataan anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perwalian sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak setelah perpisahan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan hukum secara substantif dalam pertimbangan hukum hakim, khususnya pada aspek hadhanah, nafkah, dan perwalian anak. Meskipun beberapa putusan telah memuat perlindungan formal atas hak anak, namun implementasi dan pelaksanaan putusan sering kali tidak efektif. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya guna norma hukum dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak setelah perceraian, terdapat inkonsistensi dan kesenjangan penegakan hukum yang signifikan.Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat realisasi keadilan bagi anak-anak yang terdampak perceraian.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan harmonisasi antara maqāṣid al-sharīah dan kerangka hukum nasional, serta reformasi institusional untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang efektif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai model mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dan nafkah pasca perceraian, dengan fokus pada bagaimana mediasi dapat memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial jangka panjang dari perceraian terhadap anak-anak di Indonesia, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk mengatasi dampak tersebut. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik perlindungan hak-hak anak pasca perceraian di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian, serta memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia secara keseluruhan.
| File size | 488.1 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIDAUNIDA (2) Sosialisasi yang dilakukan belum optimal baik langsung, media digital, dan media cetak. Upaya dalam menyelesaikan kendala yang di hadapi yakni (1)(2) Sosialisasi yang dilakukan belum optimal baik langsung, media digital, dan media cetak. Upaya dalam menyelesaikan kendala yang di hadapi yakni (1)
INSTITUTHIDAYATULLAHBATAMINSTITUTHIDAYATULLAHBATAM Peran ibu sebagai pendidik sangat penting yaitu ibu yang menyusui, ibu sebagai pelindung, ibu sebagai pendidik. Seorang ibu telah hadir pada awal pertumbuhanPeran ibu sebagai pendidik sangat penting yaitu ibu yang menyusui, ibu sebagai pelindung, ibu sebagai pendidik. Seorang ibu telah hadir pada awal pertumbuhan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Isu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam perselisihan hak penjagaan anak setelah perceraian. Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negaraIsu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam perselisihan hak penjagaan anak setelah perceraian. Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negara
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Ke depan, jika proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, Alternative lainKe depan, jika proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas sebagai pelaku, Alternative lain
UMMUMM Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai denganPenulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengaturKedua sistem hukum mengakui bahwa hak‑hak anak di luar nikah harus dilindungi, namun perbedaan terminologi mencerminkan pendekatan berbeda dalam mengatur
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan lima alasan utama: (1) kemaslahatanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan lima alasan utama: (1) kemaslahatan
UNISAYOGYAUNISAYOGYA Penggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan olehPenggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh
Useful /
STIKESALMAARIFSTIKESALMAARIF Penggunaan RME di Instalasi Rawat Jalan RS Ernaldi Bahar juga belum meningkatkan waktu tunggu pelayanan di poli. Selain itu tenaga kesehatan juga masihPenggunaan RME di Instalasi Rawat Jalan RS Ernaldi Bahar juga belum meningkatkan waktu tunggu pelayanan di poli. Selain itu tenaga kesehatan juga masih
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) mendesak untuk mewujudkan negara hukum sejati di Indonesia, mengingat masalah fragmentasi regulasi, penyalahgunaanReformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) mendesak untuk mewujudkan negara hukum sejati di Indonesia, mengingat masalah fragmentasi regulasi, penyalahgunaan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Kajian ini menemukan bahwa di tengah gagasan besar Danantara, masih terbuka ruang perdebatan dan potensi persoalan hukum. Tumpang tindih norma tentangKajian ini menemukan bahwa di tengah gagasan besar Danantara, masih terbuka ruang perdebatan dan potensi persoalan hukum. Tumpang tindih norma tentang
UINUIN Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, penelitian ini juga melibatkan dua fatwa MUI lainnya—fatwa terkait bunga bank dan fatwa terkait perkawinanUntuk mendapatkan pengukuran yang akurat, penelitian ini juga melibatkan dua fatwa MUI lainnya—fatwa terkait bunga bank dan fatwa terkait perkawinan