UM SURABAYAUM SURABAYA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum IslamMaqasid: Jurnal Studi Hukum IslamKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Surabaya berupa Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Ekonomi. Upaya pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya yaitu Konseling, Medis, Hukum dan Psiko Sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis analisis Normatif Doktriner. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelayanan DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A Kota Surabaya sesuai norma pada Hukum Islam yaitu Al-Qur‟an, dan Hadits serta Kaidah Fiqh.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surabaya semakin menurun dari tahun 2015 s/d 2017, adapun beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yaitu.Kekerasan Fisik menurun pada tahun 2015 dari 39,28% sebanyak 11 orang menjadi 38,46% sebanyak 5 orang dan tahun 2017 menjadi 50% atau 3 orang, Kekerasan Psikis menurun pada tahun 2015 dari 46,42% atau sebanyak 13 orang menjadi 46,45% atau sebanyak 6 orang dan tahun 2017 dengan persentase 50% atau sebanyak 3 orang, Kekerasan Seksual tahun 2015 s/d tahun 2017 tidak terjadi kasus kekerasan seksual atau jumlahnya 0 di Kota Surabaya, Kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi mnenurun pada tahun 2015 dari 14,28% atau sebanyak 4 orang menjadi 15,38% atau sebanyak 2 orang dan tahun 2017 tidak terjadi kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi ini.Beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yaitu.Faktor ekonomi sebanyak 40%, Faktor orang ketiga sebanyak 35% dan Hubungan Komunikasi suami-istri sebanyak 25%.Pelayanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anakpada PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya yaitu.a) Konseling Rata-rata korban mendapatkan hak 100% dari kasus tersebut.b) Medis diberikan untuk penyembuhan korban akibat tindak kekerasan (bisa berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, dan memberikan pendampingan ketika proses pemeriksaan).c) Hukum diberikan untuk korban yang membutuhkan layanan hukum (mendampingi ketika melapor kekepolisian, pendampingan di pengadilan baik kasus perceraian ataupun kasus kekerasan).d) Psiko Sosial diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi klien, keluarga dan masyarakat agar tetap berfungsi optimal.Layanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anakpada PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya sesuai dengan yang telah di ajarkan dalam Al-Qur‟an dan Hadits serta kaidah fiqh, dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara berbagai kota di Indonesia untuk menganalisis faktor-faktor penyebab KDRT dan upaya pelayanan yang diberikan oleh dinas-dinas terkait. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang dampak KDRT terhadap korban dan keluarga, serta strategi pencegahan dan intervensi yang efektif dalam mengurangi kasus KDRT. Terakhir, penelitian tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mencegah dan menangani KDRT juga dapat menjadi topik menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.
| File size | 569.24 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Salah satu unsur keberhasilan pembangunan adalah mengelola sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Walaupun tersedia banyak sumberSalah satu unsur keberhasilan pembangunan adalah mengelola sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Walaupun tersedia banyak sumber
UMMUMM Kabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukungKabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukung
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
DINASTIREVDINASTIREV Salah satu solusi dari pemerintah adalah pemberian hak bagi kendaraan-kendaraan tertentu agar dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat sebagai tandaSalah satu solusi dari pemerintah adalah pemberian hak bagi kendaraan-kendaraan tertentu agar dapat menggunakan sirine dan lampu isyarat sebagai tanda
DINASTIREVDINASTIREV Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan diJenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan di
DINASTIREVDINASTIREV Rumusan kebijakan publik untuk masyarakat hukum adat memerlukan pemahaman komprehensif dan formulasi yang optimal melibatkan partisipasi publik bermaknaRumusan kebijakan publik untuk masyarakat hukum adat memerlukan pemahaman komprehensif dan formulasi yang optimal melibatkan partisipasi publik bermakna
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan KompilasiG/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi
Useful /
UM SURABAYAUM SURABAYA Pendewasaan usia perkawinan merupakan program penting yang bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal 20 tahunPendewasaan usia perkawinan merupakan program penting yang bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal 20 tahun
GERAKANEDUKASIGERAKANEDUKASI Namun, beberapa mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas di kampus, yang dapat menghambat efektivitasNamun, beberapa mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas di kampus, yang dapat menghambat efektivitas
UMMUMM Sampai saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikanSampai saat ini masih belum ada regulasi dari pemerintah Indonesia yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kelestarian ikan hiu dan ikan
UKIUKI Hoaks dan perilaku pengguna media sosial menjadi fenomena menarik saat ini. Media sosial merupakan media yang paling efektif untuk menerima dan menyebarkanHoaks dan perilaku pengguna media sosial menjadi fenomena menarik saat ini. Media sosial merupakan media yang paling efektif untuk menerima dan menyebarkan