UM SURABAYAUM SURABAYA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum IslamMaqasid: Jurnal Studi Hukum IslamKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Surabaya berupa Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Ekonomi. Upaya pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya yaitu Konseling, Medis, Hukum dan Psiko Sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis analisis Normatif Doktriner. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelayanan DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A Kota Surabaya sesuai norma pada Hukum Islam yaitu Al-Qur‟an, dan Hadits serta Kaidah Fiqh.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surabaya semakin menurun dari tahun 2015 s/d 2017, adapun beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yaitu.Kekerasan Fisik menurun pada tahun 2015 dari 39,28% sebanyak 11 orang menjadi 38,46% sebanyak 5 orang dan tahun 2017 menjadi 50% atau 3 orang, Kekerasan Psikis menurun pada tahun 2015 dari 46,42% atau sebanyak 13 orang menjadi 46,45% atau sebanyak 6 orang dan tahun 2017 dengan persentase 50% atau sebanyak 3 orang, Kekerasan Seksual tahun 2015 s/d tahun 2017 tidak terjadi kasus kekerasan seksual atau jumlahnya 0 di Kota Surabaya, Kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi mnenurun pada tahun 2015 dari 14,28% atau sebanyak 4 orang menjadi 15,38% atau sebanyak 2 orang dan tahun 2017 tidak terjadi kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi ini.Beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yaitu.Faktor ekonomi sebanyak 40%, Faktor orang ketiga sebanyak 35% dan Hubungan Komunikasi suami-istri sebanyak 25%.Pelayanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anakpada PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya yaitu.a) Konseling Rata-rata korban mendapatkan hak 100% dari kasus tersebut.b) Medis diberikan untuk penyembuhan korban akibat tindak kekerasan (bisa berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, dan memberikan pendampingan ketika proses pemeriksaan).c) Hukum diberikan untuk korban yang membutuhkan layanan hukum (mendampingi ketika melapor kekepolisian, pendampingan di pengadilan baik kasus perceraian ataupun kasus kekerasan).d) Psiko Sosial diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi klien, keluarga dan masyarakat agar tetap berfungsi optimal.Layanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anakpada PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya sesuai dengan yang telah di ajarkan dalam Al-Qur‟an dan Hadits serta kaidah fiqh, dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara berbagai kota di Indonesia untuk menganalisis faktor-faktor penyebab KDRT dan upaya pelayanan yang diberikan oleh dinas-dinas terkait. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang dampak KDRT terhadap korban dan keluarga, serta strategi pencegahan dan intervensi yang efektif dalam mengurangi kasus KDRT. Terakhir, penelitian tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mencegah dan menangani KDRT juga dapat menjadi topik menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.
| File size | 569.24 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Proteksi hukum khusus diperlukan untuk menjamin hak‑hak anak berkewarganegaraan ganda terkait status, harta, dan warisan. Karena regulasi saat ini belumProteksi hukum khusus diperlukan untuk menjamin hak‑hak anak berkewarganegaraan ganda terkait status, harta, dan warisan. Karena regulasi saat ini belum
STIBASTIBA Metode yang digunakan adalah studi. Penentuan wali nikah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan salah satu rukun sahnyaMetode yang digunakan adalah studi. Penentuan wali nikah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan salah satu rukun sahnya
UHBUHB Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapatHasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak penyandang retardasi mental mencakupTemuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak penyandang retardasi mental mencakup
UMNUMN observasi fasilitas menunjukkan sarana prasarana cukup memadai namun masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya denah, titik kumpul, jalur evakuasi,observasi fasilitas menunjukkan sarana prasarana cukup memadai namun masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya denah, titik kumpul, jalur evakuasi,
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Penerapan undang-undang ini dalam konteks perundungan dianalisis dalam kaitannya dengan hak-hak khusus anak-anak penyandang disabilitas, termasuk hak untukPenerapan undang-undang ini dalam konteks perundungan dianalisis dalam kaitannya dengan hak-hak khusus anak-anak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Data dikumpulkan melalui wawancara dan triangulasi, melibatkan kader Posyandu serta keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak untuk memperolehData dikumpulkan melalui wawancara dan triangulasi, melibatkan kader Posyandu serta keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh
UNISSULAUNISSULA Politik hukum anak di luar pernikahan juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum anak di luarPolitik hukum anak di luar pernikahan juga berdasarkan Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan hukum anak di luar
Useful /
UM SURABAYAUM SURABAYA Untuk mencapai tujuan program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melakukan program sebagai berikut.mempersiapkan kesehatanUntuk mencapai tujuan program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melakukan program sebagai berikut.mempersiapkan kesehatan
STIBASTIBA 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi terdapat beberapa indikator pendukung: pemberlakuan perkara Perda, sosialisasi mengenai pembentukan5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi terdapat beberapa indikator pendukung: pemberlakuan perkara Perda, sosialisasi mengenai pembentukan
STIBASTIBA Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat regulasi, edukasi publik, dan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas restorative justice padaPenelitian ini diharapkan dapat memperkuat regulasi, edukasi publik, dan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas restorative justice pada
UNIBOUNIBO Konsep ajaran tasawuf akhlaki dapat diimplementasikan dalam proses pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.Konsep ajaran tasawuf akhlaki dapat diimplementasikan dalam proses pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.