LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumReformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) mendesak untuk mewujudkan negara hukum sejati di Indonesia, mengingat masalah fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, pengawasan lemah, dan kepatuhan rendah terhadap putusan PTUN yang membatasi efektivitas supremasi hukum.Oleh karena itu, reformasi HAN harus komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan eksekusi putusan PTUN, dan peningkatan kesadaran hukum aparatur negara sebagai prioritas utama.Dengan optimalisasi peran Presiden sebagai pengawas, reformasi ini akan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta sistem pemerintahan yang adil, profesional, dan berbasis hukum.
Berdasarkan urgensi reformasi Hukum Administrasi Negara dan berbagai tantangan yang teridentifikasi, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi untuk memperdalam pemahaman dan menyediakan solusi yang lebih komprehensif. Pertama, mengingat rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN, menarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas penerapan sanksi administratif berjenjang dan denda progresif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini dapat menganalisis studi kasus yang berhasil maupun yang gagal, serta membandingkan mekanisme penegakan hukum administrasi di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Kedua, paper ini menyoroti lemahnya budaya hukum dan penyalahgunaan diskresi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada bagaimana faktor-faktor non-normatif, seperti etika birokrasi, budaya organisasi, dan insentif karier, memengaruhi pengambilan keputusan diskresioner pejabat publik. Pertanyaan penelitian bisa meliputi metode intervensi kultural apa yang paling efektif untuk membentuk birokrasi yang sadar hukum, berintegritas, dan akuntabel. Ketiga, mengingat masalah fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan, diperlukan studi tentang pengembangan model harmonisasi regulasi yang lebih inovatif antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi informasi, seperti sistem basis data regulasi terintegrasi berbasis kecerdasan buatan, untuk secara proaktif mendeteksi inkonsistensi dan memfasilitasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Ketiga ide penelitian ini akan memberikan landasan empiris dan teoritis yang kuat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di masa depan.
| File size | 410.78 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MAHADALYALFITHRAHMAHADALYALFITHRAH Namun, jika dimaknai secara eksklusif, agama juga berpotensi menjadi pemicu segregasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman agama yang inklusif dan humanisNamun, jika dimaknai secara eksklusif, agama juga berpotensi menjadi pemicu segregasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman agama yang inklusif dan humanis
DINASTIREVDINASTIREV Selain relevan dengan pendekatan restorative justice, praktik ini juga mendapat legitimasi dari berbagai regulasi nasional yang mendorong penyelesaianSelain relevan dengan pendekatan restorative justice, praktik ini juga mendapat legitimasi dari berbagai regulasi nasional yang mendorong penyelesaian
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kerusuhan dalam ruang siber tidak dapat langsung dianggap sebagai perbuatan pidanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kerusuhan dalam ruang siber tidak dapat langsung dianggap sebagai perbuatan pidana
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya perubahan paradigma dalam filosofi Pendidikan Agama Kristen dari pendidikan yang berpusat pada transfer doktrinRekomendasi penelitian ini adalah perlunya perubahan paradigma dalam filosofi Pendidikan Agama Kristen dari pendidikan yang berpusat pada transfer doktrin
UntikaUntika Terkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistisTerkait dengan itu, makna “kontrak dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis
UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang
UntikaUntika Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,Unsur copying dan plagiarism harus dipahami secara kontekstual, yaitu copying berkaitan dengan pelanggaran hukum atas reproduksi ekspresi yang konkret,
UntikaUntika Penentuan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim sering dianggap tidak rasional karena dipengaruhi sentimen pribadi, seperti sikap sopan terdakwaPenentuan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim sering dianggap tidak rasional karena dipengaruhi sentimen pribadi, seperti sikap sopan terdakwa
Useful /
POLTEKKES JAKARTA 3POLTEKKES JAKARTA 3 Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi berat badan kering pada pasien hemodialisis, sertaPenelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi berat badan kering pada pasien hemodialisis, serta
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Implementasi prinsip ini relevan untuk membentuk karakter kerja orang Kristen agar bertanggung jawab, rajin, dan berintegritas dalam berbagai bidang kehidupan.Implementasi prinsip ini relevan untuk membentuk karakter kerja orang Kristen agar bertanggung jawab, rajin, dan berintegritas dalam berbagai bidang kehidupan.
EJURNALILMIAHEJURNALILMIAH Metode kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis budidaya, praktik pembuatan tempe higienis, dan pendampingan kewirausahaan sederhana. Hasilnya,Metode kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis budidaya, praktik pembuatan tempe higienis, dan pendampingan kewirausahaan sederhana. Hasilnya,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif aspek hukum korporasi, dengan menyoroti normatif, celahArtikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif aspek hukum korporasi, dengan menyoroti normatif, celah