LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumReformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi HAN dengan menyoroti problematika fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN. Dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa reformasi HAN tidak cukup dilakukan secara normatif, namun perlu restrukturisasi kelembagaan, penguatan budaya hukum, serta optimalisasi pengawasan. Reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan peradilan administrasi, serta penegakan eksekusi putusan PTUN. Upaya ini menjadi kunci menegakkan supremasi hukum dan membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berkeadilan.
Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) mendesak untuk mewujudkan negara hukum sejati di Indonesia, mengingat masalah fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, pengawasan lemah, dan kepatuhan rendah terhadap putusan PTUN yang membatasi efektivitas supremasi hukum.Oleh karena itu, reformasi HAN harus komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi, pembatasan diskresi, penguatan eksekusi putusan PTUN, dan peningkatan kesadaran hukum aparatur negara sebagai prioritas utama.Dengan optimalisasi peran Presiden sebagai pengawas, reformasi ini akan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta sistem pemerintahan yang adil, profesional, dan berbasis hukum.
Berdasarkan urgensi reformasi Hukum Administrasi Negara dan berbagai tantangan yang teridentifikasi, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi untuk memperdalam pemahaman dan menyediakan solusi yang lebih komprehensif. Pertama, mengingat rendahnya kepatuhan terhadap putusan PTUN, menarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas penerapan sanksi administratif berjenjang dan denda progresif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini dapat menganalisis studi kasus yang berhasil maupun yang gagal, serta membandingkan mekanisme penegakan hukum administrasi di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Kedua, paper ini menyoroti lemahnya budaya hukum dan penyalahgunaan diskresi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada bagaimana faktor-faktor non-normatif, seperti etika birokrasi, budaya organisasi, dan insentif karier, memengaruhi pengambilan keputusan diskresioner pejabat publik. Pertanyaan penelitian bisa meliputi metode intervensi kultural apa yang paling efektif untuk membentuk birokrasi yang sadar hukum, berintegritas, dan akuntabel. Ketiga, mengingat masalah fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan, diperlukan studi tentang pengembangan model harmonisasi regulasi yang lebih inovatif antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian dapat mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi informasi, seperti sistem basis data regulasi terintegrasi berbasis kecerdasan buatan, untuk secara proaktif mendeteksi inkonsistensi dan memfasilitasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Ketiga ide penelitian ini akan memberikan landasan empiris dan teoritis yang kuat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di masa depan.
| File size | 410.78 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
NURISNURIS Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat global, khususnya pengguna YouTube, cenderung menunjukkan keprihatinan, kritik, dan kekhawatiranKesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat global, khususnya pengguna YouTube, cenderung menunjukkan keprihatinan, kritik, dan kekhawatiran
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkanPutusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambatPenggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Meanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the ReligiousMeanwhile, the judge who has to resolve the case has limited capacity, so the cases that come in cannot be resolved quickly. This happened at the Religious
ITENASITENAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode AHP mampu memberikan peringkat calon dosen berdasarkan bobot prioritas yang telah ditentukan dengan tingkat konsistensiHasil penelitian menunjukkan bahwa metode AHP mampu memberikan peringkat calon dosen berdasarkan bobot prioritas yang telah ditentukan dengan tingkat konsistensi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan sikap serta profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakanSelain itu, pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan sikap serta profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan
NURISNURIS Akun ini memiliki nilai Degree Centrality sebesar 0. 470588, yang menunjukkan banyaknya koneksi dalam jaringan. 2139 menunjukkan perannya yang pentingAkun ini memiliki nilai Degree Centrality sebesar 0. 470588, yang menunjukkan banyaknya koneksi dalam jaringan. 2139 menunjukkan perannya yang penting
UYPUYP Melalui upaya ini, petani apel Nongkojajar, khususnya mitra program, memperoleh manfaat dari program pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen Ilmu KomunikasiMelalui upaya ini, petani apel Nongkojajar, khususnya mitra program, memperoleh manfaat dari program pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen Ilmu Komunikasi
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 telah mengatasi kelemahan prosedural persidangan pra-tidak,Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 telah mengatasi kelemahan prosedural persidangan pra-tidak,
STEKOMSTEKOM Sebaliknya, di kalangan mahasiswa Malang, baik pengaruh sosial maupun kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan merekaSebaliknya, di kalangan mahasiswa Malang, baik pengaruh sosial maupun kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan mereka
STEKOMSTEKOM Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua stratifikasi sosial dalam komunitas pembudidaya ikan di Kota Samarinda, yaitu pedagang pengumpul dan pemilikPenelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua stratifikasi sosial dalam komunitas pembudidaya ikan di Kota Samarinda, yaitu pedagang pengumpul dan pemilik
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Teknik memilih sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelasTeknik memilih sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas