IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hak cuti bagi pekerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak cuti secara yuridis setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, dengan fokus pada perubahan yang terjadi dan dampaknya terhadap hubungan pekerja dan pengusaha. Meskipun hak cuti seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti sakit masih diakui, pengaturan rinci mengenai pelaksanaan cuti diserahkan pada peraturan pelaksana atau perjanjian kerja. Fleksibilitas ini memberi keuntungan bagi pengusaha dalam pengelolaan tenaga kerja, namun menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengurangan hak pekerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa perubahan tersebut harus direspons dengan kebijakan yang adil dan transparan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Penelitian dalam makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan data dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber lain dari internet terkait peristiwa yang terjadi di masyarakat.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur atau merubah beberapa jenis hak cuti.Diantaranya adalah cuti tahunan dan cuti panjang.Selain itu, implikasi pasca berlakunya UU Cipta Kerja adalah minimnya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak cuti khusus pada pekerja wanita.Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja tidak mengatur tentang hak-hak cuti khusus bagi pekerja wanita.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, serta mempertimbangkan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi fleksibilitas pengaturan cuti terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya dalam konteks perjanjian kerja yang mungkin tidak menguntungkan pekerja. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara regulasi cuti sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, dengan mempertimbangkan perspektif serikat pekerja dan organisasi pengusaha untuk memahami dinamika perubahan tersebut. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan cuti yang berlaku pasca UU Cipta Kerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan tersebut. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi UU Cipta Kerja terhadap hak cuti pekerja dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja serta mendorong hubungan industrial yang harmonis.
| File size | 1.07 MB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIMMANUNIMMAN Hasil penelitian menunjukkan pengobatan tuberkulosis paru menggunakan terapi kombinasi (rifampicin dan isoniazid) lebih cost-effective dengan nilai ACERHasil penelitian menunjukkan pengobatan tuberkulosis paru menggunakan terapi kombinasi (rifampicin dan isoniazid) lebih cost-effective dengan nilai ACER
DAARULHUDADAARULHUDA MNC berperan membawa modal dan teknologi, sedangkan Indonesia menjaga kedaulatan serta kepentingan masyarakat. Hubungan ini menuntut kepatuhan terhadapMNC berperan membawa modal dan teknologi, sedangkan Indonesia menjaga kedaulatan serta kepentingan masyarakat. Hubungan ini menuntut kepatuhan terhadap
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan dalam sistem pengawasan dan peningkatan transparansi agar prinsip perlindungan hukum serta keberlanjutan usahaOleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan dalam sistem pengawasan dan peningkatan transparansi agar prinsip perlindungan hukum serta keberlanjutan usaha
UNSURUNSUR Hukum positif Indonesia mengatur PHK secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya, dengan menekankan prosedur bipartit,Hukum positif Indonesia mengatur PHK secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya, dengan menekankan prosedur bipartit,
UNESAUNESA Pencabutan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tercermin dalam Pasal 81 nomor 34 Undang-Undang Cipta KerjaPencabutan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tercermin dalam Pasal 81 nomor 34 Undang-Undang Cipta Kerja
UNIRAYAUNIRAYA Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar, karena unsur-unsur tindak pidanaPenulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar, karena unsur-unsur tindak pidana
KEMNAKERKEMNAKER Pekerjaan utama pemerintah adalah memastikan sistem perlindungan sosial yang masih mengalami tantangan walaupun beberapa reformasi penting juga telah dilakukan.Pekerjaan utama pemerintah adalah memastikan sistem perlindungan sosial yang masih mengalami tantangan walaupun beberapa reformasi penting juga telah dilakukan.
UNISSULAUNISSULA Pertanyaan penelitiannya adalah apa urgensi rancangan undang-undang omnibus. Hukum omnibus adalah terobosan berani Pemerintah Indonesia untuk mewujudkanPertanyaan penelitiannya adalah apa urgensi rancangan undang-undang omnibus. Hukum omnibus adalah terobosan berani Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menemukan hambatan utama bersumber dari ketidaksinkronan definisi TPPO dan standar pembuktian, lemahnya mekanisme ekstradisi dan BantuanPenelitian ini menemukan hambatan utama bersumber dari ketidaksinkronan definisi TPPO dan standar pembuktian, lemahnya mekanisme ekstradisi dan Bantuan
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatBerdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2019, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat
UNESAUNESA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga belum secara maksimal menjamin kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi atlet pensiunan, meskipun merekaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga belum secara maksimal menjamin kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi atlet pensiunan, meskipun mereka
UNESAUNESA This research uses descriptive qualitative research, which is a research method that utilizes qualitative data and is described descriptively. The purposeThis research uses descriptive qualitative research, which is a research method that utilizes qualitative data and is described descriptively. The purpose