KEMNAKERKEMNAKER
Jurnal KetenagakerjaanJurnal KetenagakerjaanPenyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibagi dalam dua cara. Yang pertama penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan yang kedua penyelesaian perselisihan di pengadilan. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan menggunakan pendekatan musyawarah sedangkan penyelesaian perselisihan di pengadilan menggunakan pendekatan hukum. Penyelesaian perselisihan di pengadilan harus dilakukan setelah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan gagal mencapai kesepakatan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur penyelesaian perselisihan di pengadilan melalui musyawarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi apabila pekerja dan pengusaha tetap ingin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah ketika proses sudah sampai di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja dan pengusaha dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah meskipun perselisihan tersebut sudah di pengadilan jika dalam musyawarah tersebut para pihak dapat mencapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus buat dalam Akta Perdamaian (Acte Van Dading). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pekerja dan pengusaha masih dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah meskipun perselisihan tersebut sudah di pengadilan.
Pekerja dan pengusaha tetap dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan perundingan atau musyawarah ketika sudah sampai pada tahap penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial.Apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan atau musyawarah tersebut maka dituangkan dalam Akta Perdamaian (Akte Van dading).Kemungkinan besar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cukup baik dengan Acte Van Dading ini belum diketahui oleh seluruh pengusaha dan pekerja karena kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.
Studi ini menyoroti efektivitas Akta Perdamaian (Acte Van Dading) dalam penyelesaian perselisihan industrial di pengadilan, namun mengindikasikan kurangnya kesadaran dan dasar hukum formalnya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi secara empiris dampak implementasi Akta Perdamaian di berbagai Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. Studi ini dapat membandingkan efisiensi proses, tingkat kepuasan para pihak, serta keberlanjutan hubungan kerja setelah tercapainya perdamaian, dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional, untuk mendapatkan bukti kuat tentang manfaat praktisnya. Selanjutnya, penting untuk meneliti secara mendalam faktor-faktor penghambat dan pendorong adopsi Akta Perdamaian oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Ini akan membantu mengidentifikasi apakah kurangnya sosialisasi menjadi satu-satunya kendala atau ada faktor lain seperti persepsi kekuatan hukum, kompleksitas prosedural, atau resistensi terhadap penyelesaian non-yudisial. Terakhir, mengingat rekomendasi untuk mengintegrasikan Acte Van Dading ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sebuah studi komparatif tentang kerangka hukum penyelesaian perselisihan industrial melalui perdamaian di yurisdiksi lain yang relevan dapat memberikan wawasan berharga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diadopsi guna memperkuat dasar hukum Acte Van Dading di Indonesia dan merumuskan amandemen undang-undang yang lebih komprehensif dan mendukung penggunaannya secara lebih luas.
| File size | 354.63 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Untuk menghetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan karakteristik peneltian yang bersifat deskriptif-kualitatif.Untuk menghetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan karakteristik peneltian yang bersifat deskriptif-kualitatif.
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pemerintah desa Donggala dalam memberhentikan aparat desanya. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pemerintah desa Donggala dalam memberhentikan aparat desanya. Hasil penelitian menunjukkan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan,Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan khusus untuk menangani perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja, termasuk perselisihan hak, kepentingan,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang pasar dan perusahaan daerah unit kantor pasar cinde adalah realisasi atau pemenuhan kewajibanPelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang pasar dan perusahaan daerah unit kantor pasar cinde adalah realisasi atau pemenuhan kewajiban
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Meskipun sudah mendapatkan pengakuan secara sah melalui pengadilan, namun menurut hukum Islam anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris, sehingga untukMeskipun sudah mendapatkan pengakuan secara sah melalui pengadilan, namun menurut hukum Islam anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris, sehingga untuk
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini akan mengkaji penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang pailit. MelaluiPenelitian ini akan mengkaji penerapan asas itikad baik pada pengalihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang pailit. Melalui
UMMUMM Dengan demikian, kerangka hukum yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan untuk mengakomodasi keunikan praktik lokal tanpa mengorbankan perlindunganDengan demikian, kerangka hukum yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan untuk mengakomodasi keunikan praktik lokal tanpa mengorbankan perlindungan
STAINSTAIN Hukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internalHukum Kontrak Perjanjian, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen mengalami perubahan yang terwujud dari menguatnya fungsi kontrol internal
Useful /
UMMUMM Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi, dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan keterpaduan syariahRekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi, dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan keterpaduan syariah
UMMUMM Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di MalaysiaPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Stem sel endogen berperan penting dalam menjaga homeostasis jaringan, perbaikan, dan regenerasi. Keterkaitan antara pikiran dan tubuh telah lama diakuiStem sel endogen berperan penting dalam menjaga homeostasis jaringan, perbaikan, dan regenerasi. Keterkaitan antara pikiran dan tubuh telah lama diakui
KEMNAKERKEMNAKER Oleh karena itu, perundingan secara bipartit menjadi sangat penting dalam penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial, termasuk penyelesaian PHK.Oleh karena itu, perundingan secara bipartit menjadi sangat penting dalam penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial, termasuk penyelesaian PHK.