KEMNAKERKEMNAKER
Jurnal KetenagakerjaanJurnal KetenagakerjaanPenyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibagi dalam dua cara. Yang pertama penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan yang kedua penyelesaian perselisihan di pengadilan. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan menggunakan pendekatan musyawarah sedangkan penyelesaian perselisihan di pengadilan menggunakan pendekatan hukum. Penyelesaian perselisihan di pengadilan harus dilakukan setelah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan gagal mencapai kesepakatan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur penyelesaian perselisihan di pengadilan melalui musyawarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi apabila pekerja dan pengusaha tetap ingin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah ketika proses sudah sampai di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja dan pengusaha dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah meskipun perselisihan tersebut sudah di pengadilan jika dalam musyawarah tersebut para pihak dapat mencapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus buat dalam Akta Perdamaian (Acte Van Dading). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pekerja dan pengusaha masih dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah meskipun perselisihan tersebut sudah di pengadilan.
Pekerja dan pengusaha tetap dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan perundingan atau musyawarah ketika sudah sampai pada tahap penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial.Apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan atau musyawarah tersebut maka dituangkan dalam Akta Perdamaian (Akte Van dading).Kemungkinan besar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cukup baik dengan Acte Van Dading ini belum diketahui oleh seluruh pengusaha dan pekerja karena kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.
Studi ini menyoroti efektivitas Akta Perdamaian (Acte Van Dading) dalam penyelesaian perselisihan industrial di pengadilan, namun mengindikasikan kurangnya kesadaran dan dasar hukum formalnya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengeksplorasi secara empiris dampak implementasi Akta Perdamaian di berbagai Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. Studi ini dapat membandingkan efisiensi proses, tingkat kepuasan para pihak, serta keberlanjutan hubungan kerja setelah tercapainya perdamaian, dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional, untuk mendapatkan bukti kuat tentang manfaat praktisnya. Selanjutnya, penting untuk meneliti secara mendalam faktor-faktor penghambat dan pendorong adopsi Akta Perdamaian oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Ini akan membantu mengidentifikasi apakah kurangnya sosialisasi menjadi satu-satunya kendala atau ada faktor lain seperti persepsi kekuatan hukum, kompleksitas prosedural, atau resistensi terhadap penyelesaian non-yudisial. Terakhir, mengingat rekomendasi untuk mengintegrasikan Acte Van Dading ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sebuah studi komparatif tentang kerangka hukum penyelesaian perselisihan industrial melalui perdamaian di yurisdiksi lain yang relevan dapat memberikan wawasan berharga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diadopsi guna memperkuat dasar hukum Acte Van Dading di Indonesia dan merumuskan amandemen undang-undang yang lebih komprehensif dan mendukung penggunaannya secara lebih luas.
| File size | 354.63 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integratif fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam mengoptimalkan kinerja organisasi melaluiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integratif fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam mengoptimalkan kinerja organisasi melalui
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Hakim tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut hukum, melainkan harus bertindak sebagai penegak hukum yang adil berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakatHakim tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut hukum, melainkan harus bertindak sebagai penegak hukum yang adil berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapiAnak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hasil penelitian menunjukan bahwa, lembaga perbankan di Indonesia selama ini belum dapat menerapakan Prinsip costumers due diligence dalam rangka mmencegahHasil penelitian menunjukan bahwa, lembaga perbankan di Indonesia selama ini belum dapat menerapakan Prinsip costumers due diligence dalam rangka mmencegah
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
IBRAHIMYIBRAHIMY Perubahan ini berdampak pada meningkatnya risiko kelalaian pembayaran pesangon oleh pengusaha dan memunculkan ketidakpastian hukum, terutama akibat lemahnyaPerubahan ini berdampak pada meningkatnya risiko kelalaian pembayaran pesangon oleh pengusaha dan memunculkan ketidakpastian hukum, terutama akibat lemahnya
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
Useful /
KEMNAKERKEMNAKER These findings directly support policy priorities on human capital, economic transformation, and climate adaptation, emphasizing the urgent need for urbanThese findings directly support policy priorities on human capital, economic transformation, and climate adaptation, emphasizing the urgent need for urban
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas
UMMUMM Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukumMahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum
UMMUMM Undang-undang dan peraturan ini merupakan komponen integral dari kehidupan nasional dan negara, membentuk dasar pemerintahan yang tertib. Signifikan bahwaUndang-undang dan peraturan ini merupakan komponen integral dari kehidupan nasional dan negara, membentuk dasar pemerintahan yang tertib. Signifikan bahwa