LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumArtikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif aspek hukum korporasi, dengan menyoroti normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
Kajian ini menemukan bahwa di tengah gagasan besar Danantara, masih terbuka ruang perdebatan dan potensi persoalan hukum.Tumpang tindih norma tentang status penyelenggara negara, definisi kerugian negara, serta pembatasan audit oleh BPK, merupakan celah-celah yang sewaktu-waktu dapat melahirkan polemik, bahkan krisis legitimasi.Oleh karena itu, implementasi regulasi Danantara tidak cukup hanya bergantung pada solidnya norma, tetapi sangat bergantung pada komitmen integritas, profesionalisme, dan disiplin tata kelola para pengelolanya.Upaya harmonisasi hukum, penguatan pengawasan, serta pelembagaan transparansi publik, menjadi keniscayaan untuk memastikan Danantara tidak tergelincir menjadi lembaga besar yang lemah dalam akuntabilitas.
Berdasarkan analisis, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model pengelolaan investasi negara di negara lain (seperti Temasek Holdings dan Khazanah Nasional Berhad) untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Danantara. Kedua, penelitian mendalam mengenai dampak penerapan Business Judgment Rule terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban direksi Danantara, termasuk potensi risiko moral hazard yang mungkin timbul. Ketiga, penelitian kualitatif yang mengeksplorasi persepsi dan harapan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan pengelolaan aset negara oleh Danantara, guna mengidentifikasi isu-isu krusial yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan investasi negara melalui Danantara, serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga tersebut.
| File size | 430.9 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penerapannya didukung oleh regulasi normatif dan praktik mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan keadilanPenerapannya didukung oleh regulasi normatif dan praktik mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan keadilan
UNTAGUNTAG Penelitian ini mengkaji apakah kepuasan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama terpenuhi secara keseluruhan atau parsial setelah realisasiPenelitian ini mengkaji apakah kepuasan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama terpenuhi secara keseluruhan atau parsial setelah realisasi
RADEN WIJAYARADEN WIJAYA Oleh karena itu, dark tourism berpotensi menjadi strategi pengembangan wisata yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaranOleh karena itu, dark tourism berpotensi menjadi strategi pengembangan wisata yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran
DINASTIREVDINASTIREV Ruang siber kini menjadi arena baru bagi konflik sosial dan politik, termasuk penyebaran kebencian, pencorengan nama baik, dan juga mobilisasi opini publik.Ruang siber kini menjadi arena baru bagi konflik sosial dan politik, termasuk penyebaran kebencian, pencorengan nama baik, dan juga mobilisasi opini publik.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa putusan tersebut meningkatkan kepastian hukum dengan mengklarifikasi standar pertanggungjawaban pidana, menyatukan interpretasiTemuan menunjukkan bahwa putusan tersebut meningkatkan kepastian hukum dengan mengklarifikasi standar pertanggungjawaban pidana, menyatukan interpretasi
UNUSIAUNUSIA Analisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkanAnalisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untukHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis relevansi prinsip-prinsip perdamaian Rasulullah SAW, khususnya yang tercermin dalam Piagam Madinah, dalamFokus utama penelitian ini adalah menganalisis relevansi prinsip-prinsip perdamaian Rasulullah SAW, khususnya yang tercermin dalam Piagam Madinah, dalam
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memegang peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan, aktifOmbudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memegang peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Medan, aktif
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Hal ini menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek formil dan materiil, termasuk penggunaan akta otentik, somasi, serta mekanisme jaminan pelaksanaanHal ini menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek formil dan materiil, termasuk penggunaan akta otentik, somasi, serta mekanisme jaminan pelaksanaan