LOCUSMEDIALOCUSMEDIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu HukumLocus: Jurnal Konsep Ilmu HukumArtikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif aspek hukum korporasi, dengan menyoroti normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
Kajian ini menemukan bahwa di tengah gagasan besar Danantara, masih terbuka ruang perdebatan dan potensi persoalan hukum.Tumpang tindih norma tentang status penyelenggara negara, definisi kerugian negara, serta pembatasan audit oleh BPK, merupakan celah-celah yang sewaktu-waktu dapat melahirkan polemik, bahkan krisis legitimasi.Oleh karena itu, implementasi regulasi Danantara tidak cukup hanya bergantung pada solidnya norma, tetapi sangat bergantung pada komitmen integritas, profesionalisme, dan disiplin tata kelola para pengelolanya.Upaya harmonisasi hukum, penguatan pengawasan, serta pelembagaan transparansi publik, menjadi keniscayaan untuk memastikan Danantara tidak tergelincir menjadi lembaga besar yang lemah dalam akuntabilitas.
Berdasarkan analisis, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model pengelolaan investasi negara di negara lain (seperti Temasek Holdings dan Khazanah Nasional Berhad) untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Danantara. Kedua, penelitian mendalam mengenai dampak penerapan Business Judgment Rule terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban direksi Danantara, termasuk potensi risiko moral hazard yang mungkin timbul. Ketiga, penelitian kualitatif yang mengeksplorasi persepsi dan harapan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan pengelolaan aset negara oleh Danantara, guna mengidentifikasi isu-isu krusial yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan investasi negara melalui Danantara, serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga tersebut.
| File size | 430.9 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MAHADALYALFITHRAHMAHADALYALFITHRAH Ketiga, bentuk interaksi yang baik dengan tetangga, serta bagaimana menghadapi tetangga yang memperlakukan kita dengan tidak baik, seharusnya diterapkanKetiga, bentuk interaksi yang baik dengan tetangga, serta bagaimana menghadapi tetangga yang memperlakukan kita dengan tidak baik, seharusnya diterapkan
UMSJUMSJ Nilai-nilai Islam seperti empati, tanggung jawab, dan kesadaran diri dijadikan landasan utama dalam upaya pembinaan serta penyelesaian konflik sosial diNilai-nilai Islam seperti empati, tanggung jawab, dan kesadaran diri dijadikan landasan utama dalam upaya pembinaan serta penyelesaian konflik sosial di
MUTIARAHATIMOESLEMMUTIARAHATIMOESLEM Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR menunjukkan berbagai bentuk perilakuPengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR menunjukkan berbagai bentuk perilaku
UntikaUntika Perubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, danPerubahan regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik, namun menimbulkan tantangan terkait pengawasan, penanganan konflik, dan
UntikaUntika Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidanaBerlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakan hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Pasal 49 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana
UntikaUntika Metode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil padaMetode penelitian yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada
UntikaUntika 5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian5 Tahun 1960) yang membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian
UntikaUntika Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secaraSebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara
Useful /
UMNUMN Financial distress diukur dengan Altman Z-score. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method dan data sekunder dianalisisFinancial distress diukur dengan Altman Z-score. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method dan data sekunder dianalisis
UMSJUMSJ Informan dalam penelitian ini yakni aparat Pemerintah Desa sebagai Informan Utama, Kepala Adat dan Masyarakat Karang Kenik sebagai Informan Pendukung.Informan dalam penelitian ini yakni aparat Pemerintah Desa sebagai Informan Utama, Kepala Adat dan Masyarakat Karang Kenik sebagai Informan Pendukung.
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Hal ini menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek formil dan materiil, termasuk penggunaan akta otentik, somasi, serta mekanisme jaminan pelaksanaanHal ini menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek formil dan materiil, termasuk penggunaan akta otentik, somasi, serta mekanisme jaminan pelaksanaan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA 1713 K/Pdt/2010 menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari HKI. Putusan ini juga menekankan kewajiban pengadilan1713 K/Pdt/2010 menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari HKI. Putusan ini juga menekankan kewajiban pengadilan