UMAUMA
JPPUMA: Journal of Governmental and Political Science University of Medan AreaJPPUMA: Journal of Governmental and Political Science University of Medan AreaPenelitian ini bertujuan untuk melihat peran tata usaha bagian umum kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari mutu pelayanan yang diberikan, di mana mutu terbaik dikenal sebagai pelayanan prima, yaitu bentuk pelayanan yang melebihi atau melampaui pelayanan sebelumnya atau dari pihak lain. Kantor tata usaha bagian umum merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan publik dan harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat Deli Serdang menyebabkan publik semakin kritis terhadap pelayanan pemerintah yang dirasakan belum optimal, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan aparatur pemerintah, khususnya tata usaha bagian umum, mampu memberikan pelayanan terbaik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan adanya kelemahan-kelemahan pada aparatur pemerintahan daerah dalam mewujudkan kinerja maksimal.
Aparatur pemerintah dinilai kurang disiplin dan belum memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga belum mampu mewujudkan pemerintahan yang baik.Pelayanan yang diberikan masih belum memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam aspek ketepatan dan kecepatan.Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta komunikasi yang kurang efektif antara aparatur dan masyarakat dalam proses surat-menyurat.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan sistem pelayanan berbasis digital di bagian umum kantor Bupati Deli Serdang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang rentan terjadi kesalahan dan keterlambatan. Kedua, perlu dikaji bagaimana pelatihan berkelanjutan tentang budaya pelayanan prima dan kompetensi administrasi dapat membentuk perilaku aparatur yang lebih responsif dan profesional dalam melayani masyarakat. Ketiga, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas peran kecamatan sebagai mediator informasi dalam memperbaiki komunikasi antara masyarakat dan tata usaha bagian umum, khususnya dalam menyampaikan prosedur administrasi dan hak warga, guna mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. Ide-ide ini saling melengkapi dengan menggabungkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan komunikasi untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan mendorong inovasi dari dalam sistem pemerintahan, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Pendekatan ini juga mempertimbangkan keterbatasan yang ada saat ini dan berusaha mengoptimalkan potensi yang tersedia melalui integrasi antar level pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur. Hasil penelitian di masa depan dapat menjadi dasar bagi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan publik di wilayah Deli Serdang secara berkelanjutan.
| File size | 154.89 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
BPKBPK Starting from the Local Financial Administration Manual (MAKUDA) and now implementing the accrual basis accounting system. Each of the accounting methodsStarting from the Local Financial Administration Manual (MAKUDA) and now implementing the accrual basis accounting system. Each of the accounting methods
KALBISKALBIS Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,Penelitian ini mengembangkan Model 10P, yaitu kerangka konseptual yang memperluas bauran pemasaran tradisional menjadi sepuluh dimensi—Process, Partnership,
UIDUID Pembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputiPembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputi
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptualMetode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
BALIDWIPABALIDWIPA Undang‑Undang No. 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimanaUndang‑Undang No. 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerah
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. Penelitian
UNTAGUNTAG Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiriDalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri
Useful /
BINAMANDIRIBINAMANDIRI Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kondisi pasar yang dinamis menuntut UKM untuk meraih keunggulan bersaingUsaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kondisi pasar yang dinamis menuntut UKM untuk meraih keunggulan bersaing
BINAMANDIRIBINAMANDIRI Dari sisi kebijakan, pemerintah dan asosiasi industri kecantikan juga dapat berperan dengan menyediakan regulasi serta insentif yang mendukung pengembanganDari sisi kebijakan, pemerintah dan asosiasi industri kecantikan juga dapat berperan dengan menyediakan regulasi serta insentif yang mendukung pengembangan
UMSUMS Akar masalahnya terletak pada adanya kesenjangan sepanjang koridor yang tidak tunduk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini bertujuan untukAkar masalahnya terletak pada adanya kesenjangan sepanjang koridor yang tidak tunduk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini bertujuan untuk
UIDUID Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi kendala utama. Solusi mencakup peningkatan sosialisasi, penerapan sanksi administratif, dan mekanisme penyelesaianFaktor ekonomi dan komunikasi menjadi kendala utama. Solusi mencakup peningkatan sosialisasi, penerapan sanksi administratif, dan mekanisme penyelesaian