FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatRegional autonomy grants regional governments the authority to manage and optimize their resources, including through cooperation with other regions and third parties. In practice, regional cooperation requires clear legal regulation, particularly concerning the authority and role of the Regional Peoples Representative Council (DPRD) in granting approval. This study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regional governments. The purpose of this paper is to examine the legal framework governing DPRD authority and to analyze its role in the implementation of regional cooperation. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by field data as complementary material. Data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the authority of the DPRD in regional cooperation is regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 28 of 2018, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020. The study further finds that DPRD approval is not required for all forms of regional cooperation, but only for cooperation that imposes financial or social burdens on the community and the region and/or whose funding has not been allocated in the Regional Revenue and Expenditure Budget for the current fiscal year.
Pengaturan kerja sama daerah telah disusun secara berjenjang dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh daerah.Peran DPRD dalam kerja sama daerah bersifat selektif dan tidak bersifat mutlak, hanya diperlukan jika kerja sama menimbulkan beban bagi masyarakat atau pendanaannya belum dialokasikan dalam APBD.Diperlukan peningkatan koordinasi dan pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD agar kerja sama daerah tidak terhambat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Permendagri No. 22 Tahun 2020 di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi kendala dan solusi yang relevan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model kerjasama daerah di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem otonomi daerah serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak kerjasama daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, dengan menggunakan metode evaluasi yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik kerjasama daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa depan. Dengan demikian, kerjasama daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat otonomi daerah di Indonesia.
| File size | 1.11 MB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UPDMUPDM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Bali selama periode 2022–2024 mengalami perkembangan positif. Rasio kemandirian fiskal beradaHasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Bali selama periode 2022–2024 mengalami perkembangan positif. Rasio kemandirian fiskal berada
UNIVSMUNIVSM Sinergi tersebut tampak dalam kurikulum berbasis lokal, program riset terapan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau komunitas terpencil.Sinergi tersebut tampak dalam kurikulum berbasis lokal, program riset terapan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau komunitas terpencil.
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi pernikahan dini, yaitu a). Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menanggulangi pernikahan dini. AdanyaTantangan yang dihadapi dalam menanggulangi pernikahan dini, yaitu a). Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menanggulangi pernikahan dini. Adanya
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif dan data lapangan melalui wawancara dengan pemilik ternak, korbanPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis normatif dan data lapangan melalui wawancara dengan pemilik ternak, korban
BALIDWIPABALIDWIPA Kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang‑undangan.Kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang‑undangan.
POLITANI SAMARINDAPOLITANI SAMARINDA Pemerintah Kabupaten Mimika sebaiknya memprioritaskan gaya dan kecanggihan situs web, menyajikan informasi secara real-time secara berkala, serta memastikanPemerintah Kabupaten Mimika sebaiknya memprioritaskan gaya dan kecanggihan situs web, menyajikan informasi secara real-time secara berkala, serta memastikan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatianBeberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian
UNTAGUNTAG Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutanNamun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan
Useful /
FHUKIFHUKI Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menetapkan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Telekomunikasi, serta meningkatkanPemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menetapkan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Telekomunikasi, serta meningkatkan
STIKESRSHUSADASTIKESRSHUSADA Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu yang berhubungan dengan kejadian IMS adalah faktor umur dan lama bekerja, sedangkan faktor statusHasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu yang berhubungan dengan kejadian IMS adalah faktor umur dan lama bekerja, sedangkan faktor status
POLITANI SAMARINDAPOLITANI SAMARINDA This research successfully developed a web-based system and API for managing parking transactions in Samarinda. The system allows for user registration,This research successfully developed a web-based system and API for managing parking transactions in Samarinda. The system allows for user registration,
POLITANI SAMARINDAPOLITANI SAMARINDA Sistem ini membantu pembuatan laporan harian dan bulanan, serta pencarian data dengan lebih cepat dan akurat. Evaluasi sistem secara berkala dan penambahanSistem ini membantu pembuatan laporan harian dan bulanan, serta pencarian data dengan lebih cepat dan akurat. Evaluasi sistem secara berkala dan penambahan