FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatRegional autonomy grants regional governments the authority to manage and optimize their resources, including through cooperation with other regions and third parties. In practice, regional cooperation requires clear legal regulation, particularly concerning the authority and role of the Regional Peoples Representative Council (DPRD) in granting approval. This study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regional governments. The purpose of this paper is to examine the legal framework governing DPRD authority and to analyze its role in the implementation of regional cooperation. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by field data as complementary material. Data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the authority of the DPRD in regional cooperation is regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 28 of 2018, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020. The study further finds that DPRD approval is not required for all forms of regional cooperation, but only for cooperation that imposes financial or social burdens on the community and the region and/or whose funding has not been allocated in the Regional Revenue and Expenditure Budget for the current fiscal year.
Pengaturan kerja sama daerah telah disusun secara berjenjang dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh daerah.Peran DPRD dalam kerja sama daerah bersifat selektif dan tidak bersifat mutlak, hanya diperlukan jika kerja sama menimbulkan beban bagi masyarakat atau pendanaannya belum dialokasikan dalam APBD.Diperlukan peningkatan koordinasi dan pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD agar kerja sama daerah tidak terhambat.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Permendagri No. 22 Tahun 2020 di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi kendala dan solusi yang relevan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model kerjasama daerah di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem otonomi daerah serupa, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi adaptasi. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak kerjasama daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, dengan menggunakan metode evaluasi yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik kerjasama daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa depan. Dengan demikian, kerjasama daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat otonomi daerah di Indonesia.
| File size | 1.11 MB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep adaptive governance dalam penanggulangan bencana banjir dalam Kabupaten Bojonegoro, penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep adaptive governance dalam penanggulangan bencana banjir dalam Kabupaten Bojonegoro, penelitian
UNAMAUNAMA Selain itu, aplikasi ini juga mempercepat kinerja dalam hal absensi dan pengolahan data presensi. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantuSelain itu, aplikasi ini juga mempercepat kinerja dalam hal absensi dan pengolahan data presensi. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantu
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara formal, masih terdapat potensi tumpang tindih danHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara formal, masih terdapat potensi tumpang tindih dan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuanNamun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan
UNBARIUNBARI Pemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkanPemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan
KOMPETIFKOMPETIF Pengawasan Inspektorat bukan hanya sekadar alat kontrol, tetapi juga motor penggerak reformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola. Tata Kelola PemerintahanPengawasan Inspektorat bukan hanya sekadar alat kontrol, tetapi juga motor penggerak reformasi birokrasi melalui penguatan tata kelola. Tata Kelola Pemerintahan
AMSIRAMSIR Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasiMenggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi
UMMUMM Temuan menunjukkan adanya hambatan seperti inkonsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan kurangnya inisiatif legislatif. PenelitianTemuan menunjukkan adanya hambatan seperti inkonsistensi regulasi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan kurangnya inisiatif legislatif. Penelitian
Useful /
UNAMAUNAMA Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan laporan ini sebagai referensi pemilihan program aplikasi yang akan digunakan pada setiap sistem operasi. DenganHal ini dapat dilakukan dengan menjadikan laporan ini sebagai referensi pemilihan program aplikasi yang akan digunakan pada setiap sistem operasi. Dengan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil menunjukkan penambahan 10% abu sekam padi dan 1% serat bambu meningkatkan kuat tekan dan lentur secara signifikan. Kuat lentur tertinggi diperolehHasil menunjukkan penambahan 10% abu sekam padi dan 1% serat bambu meningkatkan kuat tekan dan lentur secara signifikan. Kuat lentur tertinggi diperoleh
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Pemeriksaan CT-Scan non kontras saat ini menjadi modalitas pencitraan yang paling akurat dalam menilai karakteristik batu ginjal, termasuk ukuran, lokasi,Pemeriksaan CT-Scan non kontras saat ini menjadi modalitas pencitraan yang paling akurat dalam menilai karakteristik batu ginjal, termasuk ukuran, lokasi,
UMBJMUMBJM Data sekunder diperoleh dari dokumentasi retrospektif dan dianalisis kualitatif sesuai Standar Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016. Hasil menunjukkan metodeData sekunder diperoleh dari dokumentasi retrospektif dan dianalisis kualitatif sesuai Standar Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016. Hasil menunjukkan metode