FHUKIFHUKI

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat

Abstrak: Percepatan digitalisasi layanan kesehatan telah meningkatkan efisiensi dalam mengelola informasi pasien namun secara bersamaan meningkatkan risiko pelanggaran data dan penggunaan tidak sah data pribadi sensitif. Risiko ini mengancam privasi pasien dan menimbulkan implikasi hukum signifikan bagi fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi pasien, mengidentifikasi bentuk pelanggaran data umum, dan memeriksa tanggung jawab hukum fasilitas kesehatan sebagai pengendali data sesuai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan OJK memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan data konsumen pada BPR di Kota Batam.Melalui mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung, OJK mampu mendorong BPR untuk meningkatkan tata kelola keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi.Penelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi turunan, pelatihan pegawai, dan mekanisme pelaporan insiden siber menjadi faktor kunci keberhasilan perlindungan data.Namun, keterbatasan sumber daya pengawas dan kesenjangan pemahaman antara bank dan konsumen terkait perlindungan data tetap menjadi tantangan.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penerapan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan data di BPR. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran literasi digital masyarakat dalam mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku kejahatan siber. Studi juga disarankan untuk menilai efektivitas regulasi micro-supervisi oleh OJK terhadap bank kecil dalam menghadapi ancaman serangan siber yang semakin kompleks.

  1. PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE | Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan... e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/DINAMIKAPUBLIK/article/view/237PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE Dinamika Publik Jurnal Manajemen dan e journal poltek kampar ac index php DINAMIKAPUBLIK article view 237
  2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas... doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas doi 10 34007 jehss v7i1 2292
  3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah... ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/6316Peran Otoritas Jasa Keuangan OJK Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ejournal2 undip ac index php lj article view 6316
  4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia | Refleksi... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Indonesia Refleksi ejournal uksw edu refleksihukum article view 2413
Read online
File size1.37 MB
Pages26
DMCAReport

Related /

JURIS Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency 2025More at 2025

UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya

JURIS Politik Hukum Pidana Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Pemegang Saham Berdasarkan Kuhp Nasional Criminal Law Policy Application of the Pri 2025More at 2025

UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar

JURIS Implementation of Civil Servant Discipline to The Public Works and Spatial Planning of Banggai Regency Based On Government Regulation Number 94 2021 Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Di 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

JURIS Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI Studi Putusan Nomor 144 Pdt 2021 Pt Dps Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Resul 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan

JURIS Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI terhadap Perempuan Kajian Hukum Pidana dan Kebijakan Digital Optimizing Law Enforcement against AI Based Cybercrimes against Women 2025More at 2025

UntikaUntika Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber transnasional,

JURIS Juridical Review of the Crime of Spreading Pornographic Content with the Motive of Revenge 2025More at 2025

FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU

JURIS Pelatihan Service Excellence Bagi Karyawan Lembaga Keuangan Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan 2025More at 2025

UNPERBAUNPERBA Selain itu, observasi dan umpan balik dari nasabah menujukkan peningkatan kualitas layanan setelah pelatihan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalahSelain itu, observasi dan umpan balik dari nasabah menujukkan peningkatan kualitas layanan setelah pelatihan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah

JURIS Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 2018 Pendekatan Hukum Ekonomi 2023More at 2023

SUMBARPROVSUMBARPROV Provinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatanProvinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatan

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data Pribadi 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelakuPerlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi terhadap pelaku

JURIS Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Layanan Internet Ditinjau Dari Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Dari hasil penelitian ini, diinterpretasikan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna penyedia layanan internet belum memiliki kepastian hukum dan akuntabilitasDari hasil penelitian ini, diinterpretasikan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna penyedia layanan internet belum memiliki kepastian hukum dan akuntabilitas

JURIS Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masingPelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masing

JURIS Keabsahan Penggunaan Situs Peer To Peer File Sharing Ditinjau Dari Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI This article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employingThis article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employing

ads-block-test