FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatAbstrak: Percepatan digitalisasi layanan kesehatan telah meningkatkan efisiensi dalam mengelola informasi pasien namun secara bersamaan meningkatkan risiko pelanggaran data dan penggunaan tidak sah data pribadi sensitif. Risiko ini mengancam privasi pasien dan menimbulkan implikasi hukum signifikan bagi fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi pasien, mengidentifikasi bentuk pelanggaran data umum, dan memeriksa tanggung jawab hukum fasilitas kesehatan sebagai pengendali data sesuai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan OJK memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas perlindungan data konsumen pada BPR di Kota Batam.Melalui mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung, OJK mampu mendorong BPR untuk meningkatkan tata kelola keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi.Penelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi turunan, pelatihan pegawai, dan mekanisme pelaporan insiden siber menjadi faktor kunci keberhasilan perlindungan data.Namun, keterbatasan sumber daya pengawas dan kesenjangan pemahaman antara bank dan konsumen terkait perlindungan data tetap menjadi tantangan.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penerapan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan data di BPR. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran literasi digital masyarakat dalam mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku kejahatan siber. Studi juga disarankan untuk menilai efektivitas regulasi micro-supervisi oleh OJK terhadap bank kecil dalam menghadapi ancaman serangan siber yang semakin kompleks.
- PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE | Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan... e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/DINAMIKAPUBLIK/article/view/237PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA BAGI KONSUMEN ONLINE MARKETPLACE Dinamika Publik Jurnal Manajemen dan e journal poltek kampar ac index php DINAMIKAPUBLIK article view 237
- Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas... doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2292Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas doi 10 34007 jehss v7i1 2292
- Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah... ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/6316Peran Otoritas Jasa Keuangan OJK Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ejournal2 undip ac index php lj article view 6316
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia | Refleksi... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Indonesia Refleksi ejournal uksw edu refleksihukum article view 2413
| File size | 1.37 MB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI UU ITE hanya mengatur pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilanUU ITE hanya mengatur pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilan
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai
UntikaUntika Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukanAdapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukan
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaianOleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi mewajibkan bank untuk menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, melaksanakan literasi keuangan,11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi mewajibkan bank untuk menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, melaksanakan literasi keuangan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Orisinalitasnya terletak pada pengusulan strategi hukum inovatif untuk secara proaktif mengatasi ancaman digital yang muncul. Analisis ini menyoroti ketiadaanOrisinalitasnya terletak pada pengusulan strategi hukum inovatif untuk secara proaktif mengatasi ancaman digital yang muncul. Analisis ini menyoroti ketiadaan
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siapSebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siap
Useful /
UMSBUMSB Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengacu pada teori Harvard JFK School of Government yang menyebutkan tiga elemenPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengacu pada teori Harvard JFK School of Government yang menyebutkan tiga elemen
UntikaUntika Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinyaTemuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban;