PENCERAHPENCERAH
Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy IssuesIsu pakaian bekas atau thrifting telah menjadi perhatian signifikan bagi pemerintah dan publik luas, baik di media sosial maupun cetak. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, yang diimplementasikan untuk melindungi industri tekstil lokal dan mengurangi limbah tekstil. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi, temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, pedagang mengalami penurunan pendapatan dan sebagian terpaksa menutup usaha; secara sosial, akses masyarakat terhadap pakaian terjangkau berkurang dan muncul resistensi; secara politik, terdapat perdebatan mengenai keadilan kebijakan serta kurangnya keterlibatan publik dalam perumusannya yang langsung memengaruhi pedagang; dan secara lingkungan, kebijakan ini memiliki potensi positif dalam mengurangi limbah tekstil meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan lanjutan seperti penyediaan fasilitas. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan yang partisipatif dan inklusif dalam pelaksanaan larangan thrifting di Pasar Cimol Gedebage, Bandung, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi komunitas dan keberlanjutan lingkungan serta upaya agar tidak memarginalkan pedagang pakaian bekas.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki niat baik untuk melindungi industri domestik dan menjaga keberlanjutan lingkungan, pelaksanaannya di lapangan menimbulkan masalah kompleks.Dampak negatif yang paling signifikan terlihat pada dimensi ekonomi, di mana banyak pedagang kehilangan pendapatan tanpa dukungan transisi yang memadai, serta pada dimensi sosial, yang menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan karena tidak semua pihak memperoleh bantuan.Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali kebijakan dengan pendekatan yang lebih inklusif, dukungan transisi ekonomi, dan sistem pengelolaan limbah tekstil yang terintegrasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program transisi mata pencaharian bagi pedagang yang terdampak oleh larangan thrifting, dengan menguji apakah pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha dapat mengembalikan pendapatan serta meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, diperlukan studi pengembangan model pengelolaan limbah tekstil berbasis komunitas di sekitar Pasar Gedebage, yang menilai potensi daur ulang, fasilitas pengumpulan, dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi akumulasi pakaian bekas yang menjadi pencemar lingkungan. Selanjutnya, analisis komparatif pelaksanaan kebijakan larangan thrifting di berbagai wilayah Indonesia dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, khususnya mengenai partisipasi pemangku kepentingan, transparansi proses pembuatan kebijakan, dan dukungan institusional, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Penelitian-penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang kuat untuk memperbaiki kebijakan, mengurangi dampak sosial‑ekonomi negatif, dan memperkuat kontribusi kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam... doi.org/10.15575/jbpd.v7i2.38431Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam doi 10 15575 jbpd v7i2 38431
- ‘And the rest is implementation.’ Comparing approaches to what happens in policy processes... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0952076715598828AoAnd the rest is implementation Ao Comparing approaches to what happens in policy processes journals sagepub doi 10 1177 0952076715598828
| File size | 339.31 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlakuPenelitian ini mengungkapkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlaku
UIDUID Calon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistemCalon Kabupaten Kepulauan Selaut Besar adalah bakal Kabupaten Baru yang dipisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Simeulue) dan akan menjalankan sistem
DINASTIREVDINASTIREV Ketidakjelasan regulasi saat ini berpotensi menimbulkan konflik peran dan menghambat efektivitas otonomi daerah. Pengaturan yang ideal perlu menegaskanKetidakjelasan regulasi saat ini berpotensi menimbulkan konflik peran dan menghambat efektivitas otonomi daerah. Pengaturan yang ideal perlu menegaskan
BALIDWIPABALIDWIPA Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harusRegulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus
UNAIUNAI Sebagai bagian dari metode pengembangan, penerimaan sistem diuji menggunakan standar ISO/IEC 25010:2011. Penerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta denganSebagai bagian dari metode pengembangan, penerimaan sistem diuji menggunakan standar ISO/IEC 25010:2011. Penerimaan sistem dievaluasi oleh 38 peserta dengan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai mediator antara aksesibilitas laporan keuangan daerah
UNBARIUNBARI Potensi jika tidak dilaksanakan secara serentak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agendaPotensi jika tidak dilaksanakan secara serentak akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda
UADUAD Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak.Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak.
Useful /
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Hasil analisis regresi berganda juga menunjukkan jika stres dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Selain itu,Hasil analisis regresi berganda juga menunjukkan jika stres dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Selain itu,
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA 0, yang ditandai dengan penggunaan inovasi revolusi industri 4. 0 untuk mengatasi masalah sosial. Dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi0, yang ditandai dengan penggunaan inovasi revolusi industri 4. 0 untuk mengatasi masalah sosial. Dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Hasil dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui hukum menghadiri salat ied; (2). Untuk mengetahui tata cara salat ied; (3). Untuk mengetahui sunnah-sunnahHasil dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui hukum menghadiri salat ied; (2). Untuk mengetahui tata cara salat ied; (3). Untuk mengetahui sunnah-sunnah
MEDIKASUHERMANMEDIKASUHERMAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dengan IMS sedangkan statusKesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dengan IMS sedangkan status