PENCERAHPENCERAH
Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy IssuesIsu pakaian bekas atau thrifting telah menjadi perhatian signifikan bagi pemerintah dan publik luas, baik di media sosial maupun cetak. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, yang diimplementasikan untuk melindungi industri tekstil lokal dan mengurangi limbah tekstil. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi, temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, pedagang mengalami penurunan pendapatan dan sebagian terpaksa menutup usaha; secara sosial, akses masyarakat terhadap pakaian terjangkau berkurang dan muncul resistensi; secara politik, terdapat perdebatan mengenai keadilan kebijakan serta kurangnya keterlibatan publik dalam perumusannya yang langsung memengaruhi pedagang; dan secara lingkungan, kebijakan ini memiliki potensi positif dalam mengurangi limbah tekstil meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan lanjutan seperti penyediaan fasilitas. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan yang partisipatif dan inklusif dalam pelaksanaan larangan thrifting di Pasar Cimol Gedebage, Bandung, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi komunitas dan keberlanjutan lingkungan serta upaya agar tidak memarginalkan pedagang pakaian bekas.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki niat baik untuk melindungi industri domestik dan menjaga keberlanjutan lingkungan, pelaksanaannya di lapangan menimbulkan masalah kompleks.Dampak negatif yang paling signifikan terlihat pada dimensi ekonomi, di mana banyak pedagang kehilangan pendapatan tanpa dukungan transisi yang memadai, serta pada dimensi sosial, yang menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan karena tidak semua pihak memperoleh bantuan.Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali kebijakan dengan pendekatan yang lebih inklusif, dukungan transisi ekonomi, dan sistem pengelolaan limbah tekstil yang terintegrasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program transisi mata pencaharian bagi pedagang yang terdampak oleh larangan thrifting, dengan menguji apakah pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha dapat mengembalikan pendapatan serta meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, diperlukan studi pengembangan model pengelolaan limbah tekstil berbasis komunitas di sekitar Pasar Gedebage, yang menilai potensi daur ulang, fasilitas pengumpulan, dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi akumulasi pakaian bekas yang menjadi pencemar lingkungan. Selanjutnya, analisis komparatif pelaksanaan kebijakan larangan thrifting di berbagai wilayah Indonesia dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, khususnya mengenai partisipasi pemangku kepentingan, transparansi proses pembuatan kebijakan, dan dukungan institusional, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Penelitian-penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang kuat untuk memperbaiki kebijakan, mengurangi dampak sosial‑ekonomi negatif, dan memperkuat kontribusi kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam... doi.org/10.15575/jbpd.v7i2.38431Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam doi 10 15575 jbpd v7i2 38431
- ‘And the rest is implementation.’ Comparing approaches to what happens in policy processes... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0952076715598828AoAnd the rest is implementation Ao Comparing approaches to what happens in policy processes journals sagepub doi 10 1177 0952076715598828
| File size | 339.31 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publikUntuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik
UmriUmri Pendampingan berhasil mendorong pengembangan identitas usaha melalui pembuatan logo dan spanduk. Program ini juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkanPendampingan berhasil mendorong pengembangan identitas usaha melalui pembuatan logo dan spanduk. Program ini juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan
UMMUUMMU Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptualMetode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
BALIDWIPABALIDWIPA Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harusRegulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus
CASSRCASSR Pilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk kePilkada telah membawa tentang munculnya politik koalisi, ideologi atau aliran politik, munculnya raja kecil, meningkatnya jumlah pengusaha yang masuk ke
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis
UIBUIB Sebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerahSebelumnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenal Kepala Daerah dan perangkat daerah
Useful /
UAIUAI Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah mahasiswa perlu lebih banyak diajak diskusi dan menalar untuk meningkatkan pengetahuan bagaimanaSaran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah mahasiswa perlu lebih banyak diajak diskusi dan menalar untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana
ADAIADAI Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 192 mahasiswa di Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan dan Universitas Lambung Mangkurat. Hasil analisisData primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 192 mahasiswa di Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan dan Universitas Lambung Mangkurat. Hasil analisis
UNSUNS Pengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur definisi non-alutsista dalam ketentuan umum dan belum menjadi tugas utama TNI dalam operasi militerPengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur definisi non-alutsista dalam ketentuan umum dan belum menjadi tugas utama TNI dalam operasi militer
UNSUNS Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, polisi,Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, polisi,