PENCERAHPENCERAH
Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy IssuesIsu pakaian bekas atau thrifting telah menjadi perhatian signifikan bagi pemerintah dan publik luas, baik di media sosial maupun cetak. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, yang diimplementasikan untuk melindungi industri tekstil lokal dan mengurangi limbah tekstil. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi, temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, pedagang mengalami penurunan pendapatan dan sebagian terpaksa menutup usaha; secara sosial, akses masyarakat terhadap pakaian terjangkau berkurang dan muncul resistensi; secara politik, terdapat perdebatan mengenai keadilan kebijakan serta kurangnya keterlibatan publik dalam perumusannya yang langsung memengaruhi pedagang; dan secara lingkungan, kebijakan ini memiliki potensi positif dalam mengurangi limbah tekstil meskipun masih memerlukan dukungan kebijakan lanjutan seperti penyediaan fasilitas. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan yang partisipatif dan inklusif dalam pelaksanaan larangan thrifting di Pasar Cimol Gedebage, Bandung, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi komunitas dan keberlanjutan lingkungan serta upaya agar tidak memarginalkan pedagang pakaian bekas.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kebijakan pelarangan penjualan pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki niat baik untuk melindungi industri domestik dan menjaga keberlanjutan lingkungan, pelaksanaannya di lapangan menimbulkan masalah kompleks.Dampak negatif yang paling signifikan terlihat pada dimensi ekonomi, di mana banyak pedagang kehilangan pendapatan tanpa dukungan transisi yang memadai, serta pada dimensi sosial, yang menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan karena tidak semua pihak memperoleh bantuan.Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali kebijakan dengan pendekatan yang lebih inklusif, dukungan transisi ekonomi, dan sistem pengelolaan limbah tekstil yang terintegrasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program transisi mata pencaharian bagi pedagang yang terdampak oleh larangan thrifting, dengan menguji apakah pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha dapat mengembalikan pendapatan serta meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Selain itu, diperlukan studi pengembangan model pengelolaan limbah tekstil berbasis komunitas di sekitar Pasar Gedebage, yang menilai potensi daur ulang, fasilitas pengumpulan, dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi akumulasi pakaian bekas yang menjadi pencemar lingkungan. Selanjutnya, analisis komparatif pelaksanaan kebijakan larangan thrifting di berbagai wilayah Indonesia dapat mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, khususnya mengenai partisipasi pemangku kepentingan, transparansi proses pembuatan kebijakan, dan dukungan institusional, sehingga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Penelitian-penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang kuat untuk memperbaiki kebijakan, mengurangi dampak sosial‑ekonomi negatif, dan memperkuat kontribusi kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam... doi.org/10.15575/jbpd.v7i2.38431Tranformasi Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Pelayanan Publik Terkait Infrastruktur di Kabupaten Penajam doi 10 15575 jbpd v7i2 38431
- ‘And the rest is implementation.’ Comparing approaches to what happens in policy processes... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0952076715598828AoAnd the rest is implementation Ao Comparing approaches to what happens in policy processes journals sagepub doi 10 1177 0952076715598828
| File size | 339.31 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UMBERAUUMBERAU Pembangunan daerah yang berhasil tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kontribusi setara dari perempuan maupun laki-laki. Kabupaten Berau, denganPembangunan daerah yang berhasil tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kontribusi setara dari perempuan maupun laki-laki. Kabupaten Berau, dengan
UntikaUntika Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhiSelain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi perubahan terhadap perundang-undangan yang berlaku atau menciptakan norma baru serta mempengaruhi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah KonstitusiKeterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnyaKedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnya
UNIRAYAUNIRAYA Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah mengatur eksplorasi yang sah dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah. BahanJenis pemeriksaan yang digunakan adalah mengatur eksplorasi yang sah dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah. Bahan
STIEKNSTIEKN Penelitian ini mengkaji peran investasi modal manusia melalui mekanisme peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya mengurangi kemiskinanPenelitian ini mengkaji peran investasi modal manusia melalui mekanisme peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya mengurangi kemiskinan
MORIAHMORIAH 18-23 tidak ada pemberian pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Keduanya tidak hanya sekedar setara dalam keberbedaan, karena mereka18-23 tidak ada pemberian pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Keduanya tidak hanya sekedar setara dalam keberbedaan, karena mereka
UNBARIUNBARI Berbagai permasalahan hukum muncul mulai dari masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak. PenelitianBerbagai permasalahan hukum muncul mulai dari masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak. Penelitian
Useful /
UNBARIUNBARI Dengan pendekatan yuridis normatif, Peneliti bermaksud untuk menguraikan aspek-aspek kebijakan pemerintah yang telah ada mengenai pembatasan pemilikanDengan pendekatan yuridis normatif, Peneliti bermaksud untuk menguraikan aspek-aspek kebijakan pemerintah yang telah ada mengenai pembatasan pemilikan
UMBERAUUMBERAU Hasil penelitian menunjukkan peran sentral mahasiswa dalam memotivasi, membantu, dan menghubungkan masyarakat, yang berdampak positif pada peningkatanHasil penelitian menunjukkan peran sentral mahasiswa dalam memotivasi, membantu, dan menghubungkan masyarakat, yang berdampak positif pada peningkatan
UMSUUMSU Penelitian ini merekomendasikan penggunaan sabun sulfur sebagai solusi terjangkau dan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri anak-anakPenelitian ini merekomendasikan penggunaan sabun sulfur sebagai solusi terjangkau dan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri anak-anak
UNBARIUNBARI Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu terdapat perbedaan persyaratan administrasi calon kepala desa di masing-masing daerah,Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu terdapat perbedaan persyaratan administrasi calon kepala desa di masing-masing daerah,