DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menganalisis konflik yurisdiksi antara Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa internal di Desa Rano Jaya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012. Isu latar belakangnya adalah ketidakjelasan batas wewenang Posbakum yang memicu tumpang tindih dengan Pengadilan Negeri, mengancam kepastian hukum bagi warga desa. Penelitian bertujuan untuk mengkaji batas yurisdiksi kedua lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode statute, case, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Posbakum dibatasi pada peran asistensi dalam konsultasi dan pembelaan pidana ringan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, sementara Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi eksklusif atas interpretasi norma desa, pelanggaran adat, dan eksekusi aset. Kesimpulannya merekomendasikan revisi regulasi untuk harmonisasi wewenang, standardisasi koordinasi, dan pencegahan forum shopping untuk mencapai akses keadilan proporsional bagi warga desa.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa wewenang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa internal di Desa Rano Jaya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.88/PUU-X/2012, dibatasi pada peran asistensi, bukan adjudikatif, bagi Posbakum yang terbatas pada konsultasi dan pembelaan pidana ringan sesuai PERMA No.Sementara itu, Pengadilan Negeri tetap memiliki yurisdiksi eksklusif atas penentuan substantif pelanggaran adat, eksekusi aset, dan interpretasi norma.Intervensi Posbakum tanpa koordinasi pengadilan atau persetujuan pejabat terkait merupakan tindakan ultra vires yang mengancam kepastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mencegah forum shopping dan memastikan akses keadilan yang proporsional bagi warga desa.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas koordinasi antara Posbakum dan Pengadilan Negeri dalam praktik di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan koordinasi tersebut. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman warga desa terkait dengan penggunaan Posbakum dalam menyelesaikan sengketa internal, serta dampaknya terhadap akses keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan model Posbakum di Indonesia dengan model penyediaan bantuan hukum di negara lain, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Posbakum di Indonesia. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa internal di desa.
- Jurnal Hukum dan Peradilan. pengakuan non advokat pemberian bantuan politik peraturan perundang undangan... doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420Jurnal Hukum dan Peradilan pengakuan non advokat pemberian bantuan politik peraturan perundang undangan doi 10 25216 JHP 6 3 2017 399 420
- Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa | Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum... journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/2188Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Hukum Inovatif Jurnal Ilmu Hukum journal lpkd index php Humif article view 2188
| File size | 341.2 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES The closed electoral system was used to implement elections in Indonesia, beginning with the New Order Election in 1955 and continuing until the 1999 Election.The closed electoral system was used to implement elections in Indonesia, beginning with the New Order Election in 1955 and continuing until the 1999 Election.
DINASTIRESDINASTIRES Weak enforcement mechanisms and low paternal compliance are major legal challenges, while economic disparities and low parental awareness hinder effectiveWeak enforcement mechanisms and low paternal compliance are major legal challenges, while economic disparities and low parental awareness hinder effective
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusanPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan
DINASTIRESDINASTIRES Studi kasus sukses seperti Smart Kampung Banyuwangi, kemitraan publik-swasta di Pangandaran, dan adopsi telemedisin dan platform e-learning menunjukkanStudi kasus sukses seperti Smart Kampung Banyuwangi, kemitraan publik-swasta di Pangandaran, dan adopsi telemedisin dan platform e-learning menunjukkan
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa MRP memiliki legitimasi legal-rasional yang berasal dari atribusi statuta, sedangkan DAP memiliki legitimasi tradisional yangTemuan menunjukkan bahwa MRP memiliki legitimasi legal-rasional yang berasal dari atribusi statuta, sedangkan DAP memiliki legitimasi tradisional yang
DINASTIRESDINASTIRES 2) Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kepemilikan tanah pertanian absentee di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan2) Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kepemilikan tanah pertanian absentee di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan
DINASTIRESDINASTIRES Sebaliknya, struktur regulasi di Filipina cenderung memisahkan regulasi terkait obligasi hijau dari instrumen obligasi tematik lainnya. Hal ini jelas terlihatSebaliknya, struktur regulasi di Filipina cenderung memisahkan regulasi terkait obligasi hijau dari instrumen obligasi tematik lainnya. Hal ini jelas terlihat
JOURNALMPCIJOURNALMPCI Berbagai faktor seperti etnis, kondisi lingkungan, usia, budaya, paritas, nilai gizi, dan status sosioekonomi dapat memengaruhi kejadian anemia selamaBerbagai faktor seperti etnis, kondisi lingkungan, usia, budaya, paritas, nilai gizi, dan status sosioekonomi dapat memengaruhi kejadian anemia selama
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Pencapaian kesetaraan gender di kawasan pesisir memerlukan reformasi dalam pengakuan hukum, pendidikan, dan implementasi kebijakan agar hak perempuan sebagaiPencapaian kesetaraan gender di kawasan pesisir memerlukan reformasi dalam pengakuan hukum, pendidikan, dan implementasi kebijakan agar hak perempuan sebagai
JOURNALMPCIJOURNALMPCI Paparan kronis serbuk kapas dalam industri tekstil telah menjadi faktor risiko potensial untuk obstruksi paru. Namun, tidak banyak studi yang menelitiPaparan kronis serbuk kapas dalam industri tekstil telah menjadi faktor risiko potensial untuk obstruksi paru. Namun, tidak banyak studi yang meneliti
JOURNALMPCIJOURNALMPCI Salah satu bakteri yang umum ditemukan adalah Enterobacter, yang dapat bersifat patogen dan resisten terhadap berbagai antibiotik. Tinjauan ini bertujuanSalah satu bakteri yang umum ditemukan adalah Enterobacter, yang dapat bersifat patogen dan resisten terhadap berbagai antibiotik. Tinjauan ini bertujuan
JOURNALMPCIJOURNALMPCI Buah-buahan seperti mangga, jeruk, dan buah naga mengandung nutrisi yang dapat mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh. Studi ini bertujuan untuk menelitiBuah-buahan seperti mangga, jeruk, dan buah naga mengandung nutrisi yang dapat mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh. Studi ini bertujuan untuk meneliti