DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menganalisis konflik yurisdiksi antara Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa internal di Desa Rano Jaya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012. Isu latar belakangnya adalah ketidakjelasan batas wewenang Posbakum yang memicu tumpang tindih dengan Pengadilan Negeri, mengancam kepastian hukum bagi warga desa. Penelitian bertujuan untuk mengkaji batas yurisdiksi kedua lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode statute, case, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Posbakum dibatasi pada peran asistensi dalam konsultasi dan pembelaan pidana ringan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, sementara Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi eksklusif atas interpretasi norma desa, pelanggaran adat, dan eksekusi aset. Kesimpulannya merekomendasikan revisi regulasi untuk harmonisasi wewenang, standardisasi koordinasi, dan pencegahan forum shopping untuk mencapai akses keadilan proporsional bagi warga desa.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa wewenang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa internal di Desa Rano Jaya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.88/PUU-X/2012, dibatasi pada peran asistensi, bukan adjudikatif, bagi Posbakum yang terbatas pada konsultasi dan pembelaan pidana ringan sesuai PERMA No.Sementara itu, Pengadilan Negeri tetap memiliki yurisdiksi eksklusif atas penentuan substantif pelanggaran adat, eksekusi aset, dan interpretasi norma.Intervensi Posbakum tanpa koordinasi pengadilan atau persetujuan pejabat terkait merupakan tindakan ultra vires yang mengancam kepastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mencegah forum shopping dan memastikan akses keadilan yang proporsional bagi warga desa.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas koordinasi antara Posbakum dan Pengadilan Negeri dalam praktik di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan koordinasi tersebut. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman warga desa terkait dengan penggunaan Posbakum dalam menyelesaikan sengketa internal, serta dampaknya terhadap akses keadilan dan kepastian hukum. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan model Posbakum di Indonesia dengan model penyediaan bantuan hukum di negara lain, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Posbakum di Indonesia. Pengembangan penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa internal di desa.
- Jurnal Hukum dan Peradilan. pengakuan non advokat pemberian bantuan politik peraturan perundang undangan... doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420Jurnal Hukum dan Peradilan pengakuan non advokat pemberian bantuan politik peraturan perundang undangan doi 10 25216 JHP 6 3 2017 399 420
- Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa | Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum... journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/2188Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Hukum Inovatif Jurnal Ilmu Hukum journal lpkd index php Humif article view 2188
| File size | 341.2 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Selain itu, tingginya tingkat kebutuhan akan barang konsumtif dan keterbatasan kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat untuk membeli secaraSelain itu, tingginya tingkat kebutuhan akan barang konsumtif dan keterbatasan kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat untuk membeli secara
GOACADEMICAGOACADEMICA Reformasi tata kelola digital, khususnya program Aadhaar di India, telah berdampak signifikan terhadap pelayanan publik dan inklusi keuangan. Aadhaar berhasilReformasi tata kelola digital, khususnya program Aadhaar di India, telah berdampak signifikan terhadap pelayanan publik dan inklusi keuangan. Aadhaar berhasil
DINASTIRESDINASTIRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan pertambangan lebih menekankan aspek ekonomi dan kurang memperhatikan dampak ekologis terhadap sumberTemuan penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan pertambangan lebih menekankan aspek ekonomi dan kurang memperhatikan dampak ekologis terhadap sumber
UVAYABJMUVAYABJM Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendelegitimasi kewenangan gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota, memperkuat peran Mahkamah AgungKesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendelegitimasi kewenangan gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota, memperkuat peran Mahkamah Agung
USIUSI Jaminan konstitusional atas hak ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Namun demikian,Jaminan konstitusional atas hak ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Namun demikian,
UCYUCY Reformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikianReformasi/rekonstruksi sistem hukum pidana militer harus dilakukan secara integral/menyeluruh yang meliputi substansi, struktur dan kultur, dengan demikian
UWPUWP Regulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syaratRegulasi peralihan hak waris adat atas tanah ketat dan kental bernuansa hukum waris islam dan perdata, dengan mensyaratkan kematian pewaris sebagai syarat
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali serta memahami nilai hukum dan rasaKewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali serta memahami nilai hukum dan rasa
Useful /
UPI YAIUPI YAI Instrumen pengukuran kecemasan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), serta didukung data hasil wawancara, observasi, dan tes psikologi. HasilInstrumen pengukuran kecemasan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), serta didukung data hasil wawancara, observasi, dan tes psikologi. Hasil
UYPUYP Studi ini berupaya untuk menguji dampak beban kerja dan conscientiousness pada work-family balance, sekaligus mengevaluasi efek moderasi family supportiveStudi ini berupaya untuk menguji dampak beban kerja dan conscientiousness pada work-family balance, sekaligus mengevaluasi efek moderasi family supportive
UWPUWP Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseranMasyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Adanya pergeseran
UNUHAUNUHA Salah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat menguasai matematika yaitu kemampuan pemecahan masalah. Lester (2003) menegaskan “Problem solvingSalah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat menguasai matematika yaitu kemampuan pemecahan masalah. Lester (2003) menegaskan “Problem solving