USIUSI
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanJurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPenelitian ini membahas posisi strategis hak kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia serta tantangan aktual pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, praktik perbandingan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, hasil kajian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dalam Pasal 28E, 28I, dan Pasal 29 UUD 1945, yang diperkuat melalui ratifikasi ICCPR, belum sepenuhnya terlaksana secara merata. Masih terdapat kendala berupa regulasi yang eksklusif, praktik birokrasi yang diskriminatif, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dari negara untuk menghadirkan perlindungan hukum yang inklusif, selaras dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
Hak atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan paling fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena dikategorikan sebagai non-derogable rights, yakni hak yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau ditangguhkan dalam keadaan apa pun.Jaminan konstitusional atas hak ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.Namun demikian, realitas empiris menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi di tingkat praktik.Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang sejalan dengan prinsip non-derogability, evaluasi terhadap regulasi diskriminatif, serta penguatan budaya toleransi agar hak kebebasan beragama benar-benar terwujud secara substantif, adil, dan konstitusional.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi komparatif implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia dengan negara lain yang memiliki keragaman agama tinggi, guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjamin keadilan dan kesetaraan. Selain itu, penelitian kualitatif mendalam mengenai dampak regulasi sektoral terhadap kelompok minoritas dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hambatan struktural yang perlu diatasi. Terakhir, penelitian yang mengeksplorasi peran pendidikan dalam menumbuhkan toleransi dan pemahaman antar-umat beragama dapat menjadi dasar pengembangan program-program inklusif yang efektif dalam mencegah diskriminasi dan konflik.
- Joint NDT Image Restoration and Segmentation Using Gauss–Markov–Potts Prior Models and Variational... ieeexplore.ieee.org/document/5445046Joint NDT Image Restoration and Segmentation Using GaussAeMarkovAePotts Prior Models and Variational ieeexplore ieee document 5445046
- How easy is matching 2D line models using local search? | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore.... ieeexplore.ieee.org/document/601245How easy is matching 2D line models using local search IEEE Journals Magazine IEEE Xplore ieeexplore ieee document 601245
- Perancangan Sistem Kendali pada Alat Listrik Rumah Tangga Menggunakan Media Pesan Singkat (SMS) | Imron... jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12658Perancangan Sistem Kendali pada Alat Listrik Rumah Tangga Menggunakan Media Pesan Singkat SMS Imron jtsiskom undip ac index php jtsiskom article view 12658
| File size | 441.26 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Pengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerjaPengaturan struktur dan skala upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja
PUBMEDIAPUBMEDIA Implementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensiImplementasi awal kebijakan ini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang progresif. Kebijakan ini berpotensi
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-UndangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum warga negara asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif dapat dijadikan dasar yang
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara lembaga negara di Indonesia selama masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, khususnyaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara lembaga negara di Indonesia selama masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, khususnya
UNESAUNESA Aturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini seringAturan mengenai keterlambatan diatur oleh sejumlah peraturan legislatif, termasuk UNCITRAL dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, ketentuan ini sering
UNESAUNESA Sebagai langkah hukum, Hadiyansyah mengajukan gugatan ke PHI. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan Hadiyansyah tidak memiliki dasar hukumSebagai langkah hukum, Hadiyansyah mengajukan gugatan ke PHI. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan Hadiyansyah tidak memiliki dasar hukum
UNSURUNSUR Kewenangan sebagaimana telah tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang telah secara jelas mengatakan bahwa Mahkamah KonstitusiKewenangan sebagaimana telah tertulis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang telah secara jelas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
Useful /
JQWHJQWH Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang menyusui, mendapatkan dukungan yang memadai dari suami,Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang menyusui, mendapatkan dukungan yang memadai dari suami,
UNESAUNESA Domestic workers in Indonesia are legally entitled to receive a Holiday Allowance (THR), but the current regulations lack specific guidance on the amount,Domestic workers in Indonesia are legally entitled to receive a Holiday Allowance (THR), but the current regulations lack specific guidance on the amount,
UNESAUNESA Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Bahwa alasan pemutusanBerdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Bahwa alasan pemutusan
UNESAUNESA The termination of employment relationship carried out by PT Synerga Tata Internasional to Muhammad Nasir on the grounds of efficiency in preventing lossesThe termination of employment relationship carried out by PT Synerga Tata Internasional to Muhammad Nasir on the grounds of efficiency in preventing losses