DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan akta jual beli tanah, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Permasalahan muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, terutama ketika seorang Notaris sekaligus menjabat sebagai PPAT dalam pengalihan hak atas tanah. Fungsi ganda ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai validitas akta, legitimasi pejabat yang berwenang, serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Sistem hukum Indonesia belum secara tegas membatasi batas kewenangan antara kantor Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan dan penetapan pedoman pelaksanaan yang jelas untuk memisahkan kewenangan Notaris dan PPAT. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan profesional dan akuntabilitas guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan standar perlindungan hukum yang konsisten bagi masyarakat.
Interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencerminkan ketegangan hukum yang belum terselesaikan dalam kerangka regulasi Indonesia.Ketidakjelasan batas kewenangan menyebabkan konflik prosedural dan ketidakpastian hukum terhadap validitas akta, meskipun keduanya merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik.Perlunya harmonisasi regulasi melalui peraturan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem hukum nasional.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas mekanisme pengawasan gabungan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT, untuk mengevaluasi apakah sistem pengawasan saat ini sudah cukup mencegah penyimpangan kewenangan. Kedua, penting untuk meneliti persepsi masyarakat dan pihak-pihak dalam transaksi tanah terhadap validitas akta yang dibuat oleh Notaris dengan atau tanpa kewenangan PPAT, guna memahami sejauh mana ketidakjelasan regulasi memengaruhi kepercayaan publik terhadap akta otentik. Ketiga, perlu dikaji secara empiris penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam putusan pengadilan terkait sengketa akta tanah, khususnya dalam kasus di mana Notaris bertindak di luar kewenangan PPAT, untuk melihat konsistensi penafsiran hukum oleh yurisprudensi dan memberikan dasar bagi penyusunan pedoman yudisial yang seragam. Temuan dari ketiga arah penelitian ini dapat menjadi landasan kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adil dalam administrasi akta tanah di Indonesia.
| File size | 303.05 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruhBerdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh
STISASABANGSTISASABANG Konsep penyelesaian Perkara di Aceh dilakukan oleh Ule Jurong, Tuha Peut, Keuchiek, Imam yang ada disetiap gampong. Dan jika tidak selesai di tingkat gampongKonsep penyelesaian Perkara di Aceh dilakukan oleh Ule Jurong, Tuha Peut, Keuchiek, Imam yang ada disetiap gampong. Dan jika tidak selesai di tingkat gampong
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam kasus alih pemilikan pohonBerdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli tanah dalam kasus alih pemilikan pohon
STISASABANGSTISASABANG Namun, tantangan utama terletak pada kecenderungan santri mudah lupa, keterbatasan waktu, rendahnya minat belajar Al‑Quran, kurangnya tenaga pengajarNamun, tantangan utama terletak pada kecenderungan santri mudah lupa, keterbatasan waktu, rendahnya minat belajar Al‑Quran, kurangnya tenaga pengajar
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana implementasinya di dalam sistem hukum Indonesia. HasilPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana implementasinya di dalam sistem hukum Indonesia. Hasil
UMMUMM Tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai spiritual bagi pemiliknya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, semakin pula timbulTanah memiliki nilai ekonomi dan nilai spiritual bagi pemiliknya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, semakin pula timbul
IUSIUS Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui peralihan hak atas jual beli di Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan Peraturan Pemerintah NomorPelaksanaan pendaftaran tanah melalui peralihan hak atas jual beli di Kecamatan Jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan Peraturan Pemerintah Nomor
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian dogmatis dan menganalisis secara mendalam konsistensi vertikal dan horizontal antara norma hukum dan praktikPenelitian ini menggunakan metode penelitian dogmatis dan menganalisis secara mendalam konsistensi vertikal dan horizontal antara norma hukum dan praktik
LAAROIBALAAROIBA Populasi penelitian adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019, 2020 dan 2021 di Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataPopulasi penelitian adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019, 2020 dan 2021 di Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
LAAROIBALAAROIBA Sedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ditemukanSedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ditemukan
UNEJUNEJ Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatur hak privasi dan perlindungan data telah menyebabkan kesulitanPenelitian ini menemukan bahwa kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatur hak privasi dan perlindungan data telah menyebabkan kesulitan