DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan akta jual beli tanah, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Permasalahan muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, terutama ketika seorang Notaris sekaligus menjabat sebagai PPAT dalam pengalihan hak atas tanah. Fungsi ganda ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai validitas akta, legitimasi pejabat yang berwenang, serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Sistem hukum Indonesia belum secara tegas membatasi batas kewenangan antara kantor Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan dan penetapan pedoman pelaksanaan yang jelas untuk memisahkan kewenangan Notaris dan PPAT. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan profesional dan akuntabilitas guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan standar perlindungan hukum yang konsisten bagi masyarakat.
Interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencerminkan ketegangan hukum yang belum terselesaikan dalam kerangka regulasi Indonesia.Ketidakjelasan batas kewenangan menyebabkan konflik prosedural dan ketidakpastian hukum terhadap validitas akta, meskipun keduanya merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik.Perlunya harmonisasi regulasi melalui peraturan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem hukum nasional.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas mekanisme pengawasan gabungan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT, untuk mengevaluasi apakah sistem pengawasan saat ini sudah cukup mencegah penyimpangan kewenangan. Kedua, penting untuk meneliti persepsi masyarakat dan pihak-pihak dalam transaksi tanah terhadap validitas akta yang dibuat oleh Notaris dengan atau tanpa kewenangan PPAT, guna memahami sejauh mana ketidakjelasan regulasi memengaruhi kepercayaan publik terhadap akta otentik. Ketiga, perlu dikaji secara empiris penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam putusan pengadilan terkait sengketa akta tanah, khususnya dalam kasus di mana Notaris bertindak di luar kewenangan PPAT, untuk melihat konsistensi penafsiran hukum oleh yurisprudensi dan memberikan dasar bagi penyusunan pedoman yudisial yang seragam. Temuan dari ketiga arah penelitian ini dapat menjadi landasan kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adil dalam administrasi akta tanah di Indonesia.
| File size | 303.05 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketika ahli waris menolak menyelesaikan peralihan hak atas tanah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Putusan hakim menegaskanKetika ahli waris menolak menyelesaikan peralihan hak atas tanah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (cidera janji). Putusan hakim menegaskan
INTEKOMINTEKOM Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran negatif, di mana sertifikat tanah yang diterbitkan tidak memberikan jaminan kepemilikanSistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran negatif, di mana sertifikat tanah yang diterbitkan tidak memberikan jaminan kepemilikan
DINASTIREVDINASTIREV Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara tegas dengan wilayah jabatanNotaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara tegas dengan wilayah jabatan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan di Kecamatan Gunung Raya masih menjadi pilihan utama masyarakat karena pertimbanganPenelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan di Kecamatan Gunung Raya masih menjadi pilihan utama masyarakat karena pertimbangan
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
DINASTIREVDINASTIREV Notaris juga harus ekstra hati-hati dalam menangani transaksi berisiko tinggi, seperti sengketa tanah, dan tidak ragu mencari nasihat hukum profesionalNotaris juga harus ekstra hati-hati dalam menangani transaksi berisiko tinggi, seperti sengketa tanah, dan tidak ragu mencari nasihat hukum profesional
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasiKontribusi utama penelitian ini terhadap literatur adalah penekanan pada mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien dan harmonis dibandingkan litigasi
UMMUMM Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana posisi jual beli tanah atas tanah warisan tanpa persetujuanOleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana posisi jual beli tanah atas tanah warisan tanpa persetujuan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Dengan semakin meningkatnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kebijakan magang, pemerintah harus memprioritaskanDengan semakin meningkatnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kebijakan magang, pemerintah harus memprioritaskan
LAAROIBALAAROIBA 534 artinya sebesar 53,4%. Perbedaan indikator motivasi membuat nilai Adjusted R square pada penelitian ini lebih kecil dari penelitian sebelumnya. Terdapat534 artinya sebesar 53,4%. Perbedaan indikator motivasi membuat nilai Adjusted R square pada penelitian ini lebih kecil dari penelitian sebelumnya. Terdapat
LAAROIBALAAROIBA Adanya kemajuan teknologi menuntut pendidik untuk dapat beradaptasi dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis media sosial. Namun, pada pelaksanaaanyaAdanya kemajuan teknologi menuntut pendidik untuk dapat beradaptasi dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis media sosial. Namun, pada pelaksanaaanya
UNEJUNEJ Di bawah Proses Bali, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN memulai kerja sama untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan, mengadopsi pendekatan berpusatDi bawah Proses Bali, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN memulai kerja sama untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan, mengadopsi pendekatan berpusat