DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan akta jual beli tanah, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Permasalahan muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, terutama ketika seorang Notaris sekaligus menjabat sebagai PPAT dalam pengalihan hak atas tanah. Fungsi ganda ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai validitas akta, legitimasi pejabat yang berwenang, serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Sistem hukum Indonesia belum secara tegas membatasi batas kewenangan antara kantor Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan dan penetapan pedoman pelaksanaan yang jelas untuk memisahkan kewenangan Notaris dan PPAT. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan profesional dan akuntabilitas guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan standar perlindungan hukum yang konsisten bagi masyarakat.
Interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencerminkan ketegangan hukum yang belum terselesaikan dalam kerangka regulasi Indonesia.Ketidakjelasan batas kewenangan menyebabkan konflik prosedural dan ketidakpastian hukum terhadap validitas akta, meskipun keduanya merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik.Perlunya harmonisasi regulasi melalui peraturan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem hukum nasional.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas mekanisme pengawasan gabungan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT, untuk mengevaluasi apakah sistem pengawasan saat ini sudah cukup mencegah penyimpangan kewenangan. Kedua, penting untuk meneliti persepsi masyarakat dan pihak-pihak dalam transaksi tanah terhadap validitas akta yang dibuat oleh Notaris dengan atau tanpa kewenangan PPAT, guna memahami sejauh mana ketidakjelasan regulasi memengaruhi kepercayaan publik terhadap akta otentik. Ketiga, perlu dikaji secara empiris penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam putusan pengadilan terkait sengketa akta tanah, khususnya dalam kasus di mana Notaris bertindak di luar kewenangan PPAT, untuk melihat konsistensi penafsiran hukum oleh yurisprudensi dan memberikan dasar bagi penyusunan pedoman yudisial yang seragam. Temuan dari ketiga arah penelitian ini dapat menjadi landasan kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adil dalam administrasi akta tanah di Indonesia.
| File size | 303.05 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi bagi pihak penjual di samping rugi juga menguntungkan, begitu juga dengan pihak pembeli yang juga mendapatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi bagi pihak penjual di samping rugi juga menguntungkan, begitu juga dengan pihak pembeli yang juga mendapatkan
DINASTIRESDINASTIRES Meskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, danMeskipun memiliki dasar hukum kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur digital terbatas, tingkat literasi publik rendah, dan
JITERAJITERA Melalui analisisnya, peneliti menganalisis dan mengkategorikan seluruh tuturan ke dalam pendekatan maksim kesopanan dari Leech, yang meliputi maksim kebijaksanaan,Melalui analisisnya, peneliti menganalisis dan mengkategorikan seluruh tuturan ke dalam pendekatan maksim kesopanan dari Leech, yang meliputi maksim kebijaksanaan,
IAIN CURUPIAIN CURUP Transformasi digital ini meningkatkan kepastian hukum melalui efisiensi dan akurasi, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam keamanan data, privasi,Transformasi digital ini meningkatkan kepastian hukum melalui efisiensi dan akurasi, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam keamanan data, privasi,
UYPUYP Aligned with these findings, six alternative strategies were formulated through SWOT analysis. optimizing superior products, strengthening digital promotion,Aligned with these findings, six alternative strategies were formulated through SWOT analysis. optimizing superior products, strengthening digital promotion,
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Future efforts should focus on collecting primary data, using a mixed-methods approach, and exploring the role of technology in enhancing transparency.Future efforts should focus on collecting primary data, using a mixed-methods approach, and exploring the role of technology in enhancing transparency.
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Padahal, hukum dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat signifikan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan kajian ini menggunakan dialektikaPadahal, hukum dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat signifikan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan kajian ini menggunakan dialektika
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Dimana jual beli tanpa sertifikasi ini pada pelaksanaannya kadang terjadi permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak diantaranya pembeli. BerdasarkanDimana jual beli tanpa sertifikasi ini pada pelaksanaannya kadang terjadi permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak diantaranya pembeli. Berdasarkan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Secara formal, kewenangan penerbitan sertifikat berada di tangan BPN, sehingga BTN tidak dapat langsung dipersalahkan atas keterlambatan tersebut. Namun,Secara formal, kewenangan penerbitan sertifikat berada di tangan BPN, sehingga BTN tidak dapat langsung dipersalahkan atas keterlambatan tersebut. Namun,
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem common law telah mengembangkan tiga model tanggung jawab - perpetration-via-another, natural-probable-consequenceHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem common law telah mengembangkan tiga model tanggung jawab - perpetration-via-another, natural-probable-consequence
DINASTIRESDINASTIRES The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection marks a significant step in strengthening legal safeguards for digital privacy. It mustThe enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection marks a significant step in strengthening legal safeguards for digital privacy. It must
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode penelitian dogmatis dan menganalisis secara mendalam konsistensi vertikal dan horizontal antara norma hukum dan praktikPenelitian ini menggunakan metode penelitian dogmatis dan menganalisis secara mendalam konsistensi vertikal dan horizontal antara norma hukum dan praktik