DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan akta jual beli tanah, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Permasalahan muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam praktik, terutama ketika seorang Notaris sekaligus menjabat sebagai PPAT dalam pengalihan hak atas tanah. Fungsi ganda ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai validitas akta, legitimasi pejabat yang berwenang, serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Sistem hukum Indonesia belum secara tegas membatasi batas kewenangan antara kantor Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan dan penetapan pedoman pelaksanaan yang jelas untuk memisahkan kewenangan Notaris dan PPAT. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan profesional dan akuntabilitas guna mencegah konflik kewenangan serta memastikan standar perlindungan hukum yang konsisten bagi masyarakat.
Interaksi kewenangan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mencerminkan ketegangan hukum yang belum terselesaikan dalam kerangka regulasi Indonesia.Ketidakjelasan batas kewenangan menyebabkan konflik prosedural dan ketidakpastian hukum terhadap validitas akta, meskipun keduanya merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik.Perlunya harmonisasi regulasi melalui peraturan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem hukum nasional.
Pertama, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas mekanisme pengawasan gabungan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT, untuk mengevaluasi apakah sistem pengawasan saat ini sudah cukup mencegah penyimpangan kewenangan. Kedua, penting untuk meneliti persepsi masyarakat dan pihak-pihak dalam transaksi tanah terhadap validitas akta yang dibuat oleh Notaris dengan atau tanpa kewenangan PPAT, guna memahami sejauh mana ketidakjelasan regulasi memengaruhi kepercayaan publik terhadap akta otentik. Ketiga, perlu dikaji secara empiris penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam putusan pengadilan terkait sengketa akta tanah, khususnya dalam kasus di mana Notaris bertindak di luar kewenangan PPAT, untuk melihat konsistensi penafsiran hukum oleh yurisprudensi dan memberikan dasar bagi penyusunan pedoman yudisial yang seragam. Temuan dari ketiga arah penelitian ini dapat menjadi landasan kuat bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih terpadu, transparan, dan adil dalam administrasi akta tanah di Indonesia.
| File size | 303.05 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan tersebut menegaskan bahwa PPJB yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan kepadaPutusan tersebut menegaskan bahwa PPJB yang dibuat secara sah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan kepada
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian Wawancara dan StudiMetode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian Wawancara dan Studi
STISASABANGSTISASABANG Dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang menfokuskan untuk mendidik anak-anak. Oleh sebab itu dayah sangat berperan penting bagi seorangDayah merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang menfokuskan untuk mendidik anak-anak. Oleh sebab itu dayah sangat berperan penting bagi seorang
UntikaUntika Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUHasil penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian nominee merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU
NEOLECTURANEOLECTURA Dalam Putusan terkait kedudukan dan keabsahan jual beli tanah dan bangunan rumah bahwa meskipun over kredit rumah tidak dilakukan dihadapan PPAT namunDalam Putusan terkait kedudukan dan keabsahan jual beli tanah dan bangunan rumah bahwa meskipun over kredit rumah tidak dilakukan dihadapan PPAT namun
UMMUMM Kedua, konsekuensi hukum dari jual beli tanah atas tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah batal demi hukum. Tanah warisan yang menjadiKedua, konsekuensi hukum dari jual beli tanah atas tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah batal demi hukum. Tanah warisan yang menjadi
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,
IUSIUS Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan manfaat dari sertipikat tanah, kurangnyaFaktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status kepemilikan tanah dan manfaat dari sertipikat tanah, kurangnya
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Ketidakharmonisan dalam peraturan yang mengatur program magang di Indonesia telah menyebabkan ambiguitas mengenai status hukum peserta magang, yang berakibatKetidakharmonisan dalam peraturan yang mengatur program magang di Indonesia telah menyebabkan ambiguitas mengenai status hukum peserta magang, yang berakibat
DINASTIRESDINASTIRES 27 of 2022 on Personal Data Protection is a significant step towards a comprehensive legal framework. Effective implementation requires an independent27 of 2022 on Personal Data Protection is a significant step towards a comprehensive legal framework. Effective implementation requires an independent
LAAROIBALAAROIBA Populasi penelitian adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019, 2020 dan 2021 di Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataPopulasi penelitian adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019, 2020 dan 2021 di Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
LAAROIBALAAROIBA Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Adapun subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas VII di MTs Darul Muttaqien. Dalam pengumpulanPenelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Adapun subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas VII di MTs Darul Muttaqien. Dalam pengumpulan