DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesKeterlambatan penerbitan sertifikat tanah setelah pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi debitur. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Bank Tabungan Negara dan Badan Pertanahan Nasional, menelaah apakah keterlambatan tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi debitur. Dengan metode yuridis normatif dan analisis kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara memiliki tanggung jawab moral dan administratif, sedangkan Badan Pertanahan Nasional bertugas mengawasi proses penerbitan sertifikat. Keterlambatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi administratif apabila terdapat kelalaian, dan dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika mengakibatkan kerugian bagi debitur. Penguatan akuntabilitas melalui pembentukan Tim Satuan Tugas, optimalisasi Hak Tanggungan Elektronik, Sertifikat Tanah Elektronik, serta penerapan Perjanjian Tingkat Layanan sangat penting untuk menjamin penyelesaian sengketa yang efektif, kepastian hukum, dan perlindungan bagi debitur.
Tanggung jawab hukum antara Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah setelah pelunasan KPR perlu dijalankan secara sinergis untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur.Secara formal, kewenangan penerbitan sertifikat berada di tangan BPN, sehingga BTN tidak dapat langsung dipersalahkan atas keterlambatan tersebut.Namun, BTN tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam memastikan proses pelepasan hak tanggungan dan pengiriman dokumen dilakukan sesuai ketentuan.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA) antara bank, notaris, dan BPN dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat pasca pelunasan KPR, termasuk mekanisme sanksi jika terjadi keterlambatan. Kedua, perlu dikaji efektivitas integrasi sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan Sertifikat Elektronik dengan sistem internal bank dan BPN dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada debitur secara real-time. Ketiga, perlu dievaluasi pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan bank, BPN, dan pengembang untuk mengatasi akar masalah keterlambatan secara sistematis, termasuk peran pengawasan aktif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Ombudsman dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Studi-studi ini dapat mengungkap celah koordinasi antar lembaga, mengukur dampak digitalisasi pelayanan pertanahan, serta merancang model kolaborasi multi-pihak yang lebih responsif dan berpihak pada konsumen. Dengan pendekatan penelitian yang terintegrasi, diharapkan dapat dirancang sistem pelayanan sertifikasi tanah pasca KPR yang lebih efisien, transparan, dan adil, sehingga mencegah terulangnya kasus keterlambatan yang merugikan masyarakat. Penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi persepsi debitur terhadap kepastian hukum pasca pelunasan, serta faktor-faktor non-teknis seperti budaya birokrasi dan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan reformasi sistem pertanahan. Temuan dari ide-ide penelitian ini dapat menjadi dasar kuat bagi kebijakan regulasi yang lebih tegas dan pelaksanaan yang lebih konsisten di masa depan.
| File size | 354.35 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) Faktor kebijakan bank, yang umumnya didasarkan pada peraturan internal atau keputusan direksi; (2) Faktor risiko kredit,Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) Faktor kebijakan bank, yang umumnya didasarkan pada peraturan internal atau keputusan direksi; (2) Faktor risiko kredit,
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA, ROE, dan NPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PBV. Sebaliknya, EPS berpengaruh signifikanHasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA, ROE, dan NPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PBV. Sebaliknya, EPS berpengaruh signifikan
STPI PAJAKSTPI PAJAK 3) Strategy Pengembangan SDM secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Revolusi Industri 4. 4) Manajemen Talenta Digital secara tidak3) Strategy Pengembangan SDM secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Revolusi Industri 4. 4) Manajemen Talenta Digital secara tidak
UNIRAYAUNIRAYA Pasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan terdakwa serta saksi dapat membuktikannya dengan surat kepemilikan tanahPasangan ini mengaku memiliki tanah tempat terjadinya tindak pidana tersebut, dan terdakwa serta saksi dapat membuktikannya dengan surat kepemilikan tanah
UMNYARSIUMNYARSI Studi ini menunjukkan korelasi signifikan antara waktu tunggu pengambilan obat non racikan dan kepuasan pasien di Instalasi Farmasi RS Islam Ibnu SinaStudi ini menunjukkan korelasi signifikan antara waktu tunggu pengambilan obat non racikan dan kepuasan pasien di Instalasi Farmasi RS Islam Ibnu Sina
UNIMAUNIMA Rasionalisasi, kesempatan, dan religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan keuangan menurut kedua kelompok auditor, dengan pengaruh yang lebih kuat dirasakanRasionalisasi, kesempatan, dan religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan keuangan menurut kedua kelompok auditor, dengan pengaruh yang lebih kuat dirasakan
POLTESAPOLTESA Berdasarkan metode Elbow, jumlah cluster yang optimal untuk analisis data mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika menggunakan algoritma K-Means ClusteringBerdasarkan metode Elbow, jumlah cluster yang optimal untuk analisis data mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika menggunakan algoritma K-Means Clustering
UMSBUMSB Hasil: Berdasarkan hasil penelitian terhadap 63 responden, sebanyak 61 responden (96,1%) memiliki pengetahuan baik tentang SDKI, SIKI dan SLKI. SedangkanHasil: Berdasarkan hasil penelitian terhadap 63 responden, sebanyak 61 responden (96,1%) memiliki pengetahuan baik tentang SDKI, SIKI dan SLKI. Sedangkan
Useful /
UMSUMS Kebijakan yang memprioritaskan penggunaan layanan BPJS Kesehatan menghambat kebebasan peserta untuk memilih jaminan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhanKebijakan yang memprioritaskan penggunaan layanan BPJS Kesehatan menghambat kebebasan peserta untuk memilih jaminan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan
GUNUNGSARIGUNUNGSARI Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu yang baik mengenai imunisasi berhubungan positif dengan kelengkapan imunisasi dasar anak. Selain itu, sikapHasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu yang baik mengenai imunisasi berhubungan positif dengan kelengkapan imunisasi dasar anak. Selain itu, sikap
UMSUMS Studi ini berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang AI dan kekayaan intelektual, dengan menyoroti kebutuhan kerangka hukum yang menyeimbangkanStudi ini berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang AI dan kekayaan intelektual, dengan menyoroti kebutuhan kerangka hukum yang menyeimbangkan
UNIMAUNIMA Penelitian ini bertujuan untuk menguji. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selamaPenelitian ini bertujuan untuk menguji. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama