DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesKeterlambatan penerbitan sertifikat tanah setelah pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi debitur. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Bank Tabungan Negara dan Badan Pertanahan Nasional, menelaah apakah keterlambatan tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi debitur. Dengan metode yuridis normatif dan analisis kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara memiliki tanggung jawab moral dan administratif, sedangkan Badan Pertanahan Nasional bertugas mengawasi proses penerbitan sertifikat. Keterlambatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi administratif apabila terdapat kelalaian, dan dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika mengakibatkan kerugian bagi debitur. Penguatan akuntabilitas melalui pembentukan Tim Satuan Tugas, optimalisasi Hak Tanggungan Elektronik, Sertifikat Tanah Elektronik, serta penerapan Perjanjian Tingkat Layanan sangat penting untuk menjamin penyelesaian sengketa yang efektif, kepastian hukum, dan perlindungan bagi debitur.
Tanggung jawab hukum antara Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah setelah pelunasan KPR perlu dijalankan secara sinergis untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur.Secara formal, kewenangan penerbitan sertifikat berada di tangan BPN, sehingga BTN tidak dapat langsung dipersalahkan atas keterlambatan tersebut.Namun, BTN tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam memastikan proses pelepasan hak tanggungan dan pengiriman dokumen dilakukan sesuai ketentuan.
Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA) antara bank, notaris, dan BPN dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat pasca pelunasan KPR, termasuk mekanisme sanksi jika terjadi keterlambatan. Kedua, perlu dikaji efektivitas integrasi sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan Sertifikat Elektronik dengan sistem internal bank dan BPN dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada debitur secara real-time. Ketiga, perlu dievaluasi pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan bank, BPN, dan pengembang untuk mengatasi akar masalah keterlambatan secara sistematis, termasuk peran pengawasan aktif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Ombudsman dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Studi-studi ini dapat mengungkap celah koordinasi antar lembaga, mengukur dampak digitalisasi pelayanan pertanahan, serta merancang model kolaborasi multi-pihak yang lebih responsif dan berpihak pada konsumen. Dengan pendekatan penelitian yang terintegrasi, diharapkan dapat dirancang sistem pelayanan sertifikasi tanah pasca KPR yang lebih efisien, transparan, dan adil, sehingga mencegah terulangnya kasus keterlambatan yang merugikan masyarakat. Penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi persepsi debitur terhadap kepastian hukum pasca pelunasan, serta faktor-faktor non-teknis seperti budaya birokrasi dan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan reformasi sistem pertanahan. Temuan dari ide-ide penelitian ini dapat menjadi dasar kuat bagi kebijakan regulasi yang lebih tegas dan pelaksanaan yang lebih konsisten di masa depan.
| File size | 354.35 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Artikel ini membahas diplomasi paralel yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Program Little Bandung sebagai strategi pemasaran bagi UsahaArtikel ini membahas diplomasi paralel yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Program Little Bandung sebagai strategi pemasaran bagi Usaha
DINASTIRESDINASTIRES Kondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan sukarela dan inefisiensi dalam pengumpulan pendapatan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untukKondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan sukarela dan inefisiensi dalam pengumpulan pendapatan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
DINASTIRESDINASTIRES Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital,Validitas hukum sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada kerangka normatif, tetapi juga didukung oleh kepercayaan publik, integritas sistem digital,
KPUKPU Permasalahan logistik dan sampah pada Pemilu di Indonesia memerlukan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Logistik Pemilu yang sebagian besarPermasalahan logistik dan sampah pada Pemilu di Indonesia memerlukan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Logistik Pemilu yang sebagian besar
UNIPEMUNIPEM Penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal di Bank BJB Tbk cabang Rangkasbitung,Penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal di Bank BJB Tbk cabang Rangkasbitung,
UNSURIUNSURI Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak tanggungan harus berdasarkan pada status pemilik tanah yang masih hidup. Setelah pemilik tanahHasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak tanggungan harus berdasarkan pada status pemilik tanah yang masih hidup. Setelah pemilik tanah
UNIMAUNIMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor eksternal menilai tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kompetensi, dan religiusitas sebagai faktor signifikan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor eksternal menilai tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kompetensi, dan religiusitas sebagai faktor signifikan,
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL Perlu adanya pengaturan posisi hukum sertifikat elektronik secara lebih jelas serta perubahan sistem pendaftaran tanah di Indonesia menuju sistem positifPerlu adanya pengaturan posisi hukum sertifikat elektronik secara lebih jelas serta perubahan sistem pendaftaran tanah di Indonesia menuju sistem positif
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Perlindungan berupa pembebasan tanggung jawab hukum bagi notaris yang tidak mencantumkan atau mencantumkan secara keliru informasi BO didasarkan pada konsistensiPerlindungan berupa pembebasan tanggung jawab hukum bagi notaris yang tidak mencantumkan atau mencantumkan secara keliru informasi BO didasarkan pada konsistensi
UNIPEMUNIPEM Hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal (p=0,435). Secara parsial, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap PBV (p=0,046), sedangkanHasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal (p=0,435). Secara parsial, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap PBV (p=0,046), sedangkan
STITRADENWIJAYASTITRADENWIJAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi siswa untuk berprestasi. Pembelajaran berbasis pendekatanHasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi siswa untuk berprestasi. Pembelajaran berbasis pendekatan
STITRADENWIJAYASTITRADENWIJAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran literasi yang efektif untuk pendidikan kecakapan hidup pada buku pelajaran Bahasa Inggris.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran literasi yang efektif untuk pendidikan kecakapan hidup pada buku pelajaran Bahasa Inggris.