UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANDalam upaya pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup manusia yang cenderung beragam dan kompetitif, pola interaksi akomodatif sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum akan hak dan kewajiban setiap orang. Jaminan dan kepastian hukum menjadi instrumen fundamental demi pencapaian dan terciptanya kenyamanan dan keteraturan hidup bersama. Persoalannya adalah bagaimana kajian terhadap sebuah kontrak ditinjau dari perspektif filsafat hukum? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch), pendekatan analitis (analitical approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi kontrak dalam perspektif filsafat hukum, terletak pada terbangunnya pemahaman dasar setiap orang (masing-masing pihak) untuk tunduk dan taat pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan lahirnya (munculnya) itikat baik dan/atau ketulusan yang memandang bahwa kontrak adalah suatu asas norma yang fundamental. Jika tidak demikian, maka keadaan ini dapat (sering) membuka peluang bagi penguasa dan/atau pemilik modal untuk berlaku ingkar dari suatu kontak guna mengeruk keuntungan dan merugikan pihak yang lemah.
Kontrak dalam perspektif filsafat hukum haruslah mengacu pada azas konsesualisme, azas kebebasan berkontrak, azas pacta sunt servanda, azas itikad baik dan azas kepribadian (personalitas).Kesahihan suatu perjanjian/perikatan (kontrak) harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya aturan khusus yang mengatur perjanjian/perikatan kontrak, terutama dalam bidang asuransi dan perkreditan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Kedua, perlu adanya mekanisme pendaftaran setiap kontrak di Kepaniteraan pengadilan negeri setempat, sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap perjanjian/kontrak yang bertentangan dengan hukum, nilai kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga, penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar mengedepankan aspek rasa malu sebagai instrumen interaksi sosial yang sehat, sehingga tercipta kepatuhan terhadap hukum yang lebih baik.
| File size | 424.96 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasionalDimulai dari sistem perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan terhadap para pekerja tambang dan beberapa hal lainnya baik perusahaan nasional
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakanDampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Implementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagiImplementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Waralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciriWaralaba Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasukKemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Minangkabau telah digunakannya sistem pewarisan kolektif yang mana juga menggunakan kekerabatan matrilineal sehingga perempuan ialah pewaris. DalamDi Minangkabau telah digunakannya sistem pewarisan kolektif yang mana juga menggunakan kekerabatan matrilineal sehingga perempuan ialah pewaris. Dalam
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dari kajian tentang resesi ekonomi dan implikasinya dalam persektif hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa dari sekian solusi yang yang tawarkan sebagaiDari kajian tentang resesi ekonomi dan implikasinya dalam persektif hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa dari sekian solusi yang yang tawarkan sebagai
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Namun meningkatnya perkembangan masyarakat dan perdagangan, terdapat kebutuhan untuk memiliki aturan hukum yang lebih formal untuk mengatur perikatan danNamun meningkatnya perkembangan masyarakat dan perdagangan, terdapat kebutuhan untuk memiliki aturan hukum yang lebih formal untuk mengatur perikatan dan
Useful /
STITPNSTITPN Sedangkan, kesalahan operasi yang dilakukan yaitu dalam menghitung hasil penyerderhanaan perbandingan. faktor penyebab kesalahan siswa antara lain kurangnyaSedangkan, kesalahan operasi yang dilakukan yaitu dalam menghitung hasil penyerderhanaan perbandingan. faktor penyebab kesalahan siswa antara lain kurangnya
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan wisatawan berkunjung ke Taman Nasional Komodo adalah faktor alam dan harga paket (34,939%),Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan wisatawan berkunjung ke Taman Nasional Komodo adalah faktor alam dan harga paket (34,939%),
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsungKekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara, yakni uang negara yang dipisahkan pada pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal secara langsung