UBAYAUBAYA
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILANJURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILANUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak secara khusus mengatur pengelolaan harta kekayaan hasil TPPU. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengembalian benda sitaan pada perkara TPPU sebagai salah satu hal yang wajib dilakukan dalam hukum acara pidana. Pengembalian benda sitaan harus memenuhi unsur benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Problematika yang timbul adalah pengembalian benda sitaan kepada korban yang tidak berhak atas harta yang tidak didapatkan dari hasil tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan dalam pengembalian benda sitaan oleh aparat penegak hukum, yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga hak Terdakwa atas hartanya terampas. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan pemahaman mendalam bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia.
Penyitaan terhadap harta kekayaan bukan hasil tindak pidana asal dalam TPPU tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Barang bukti yang dapat disita adalah benda yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan.Belum adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur perampasan aset menjadi kendala dalam penyitaan atau perampasan aset dalam kasus TPPU.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai mekanisme pengembalian aset yang bukan merupakan hasil tindak pidana dalam kasus TPPU, dengan fokus pada perlindungan hak milik terdakwa dan korban yang sah. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi RUU Perampasan Aset dalam memberantas TPPU dan memastikan keadilan bagi korban. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah memiliki sistem perampasan aset yang efektif untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum dan kebijakan terkait TPPU, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.
| File size | 339.26 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara selalu dipandang sebagai pusat ekonomi komoditas strategisBerbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara selalu dipandang sebagai pusat ekonomi komoditas strategis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembanganHukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktek bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis, mengacu kepada hukum Perdata khususnya Pasal 1313
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sebagaimana dalam adat Minangkabau ini masih terpacu pada nilai dan norma dari agama Islam. Dimana diketahui agama Islam tidak menerima keberadaan transeksualSebagaimana dalam adat Minangkabau ini masih terpacu pada nilai dan norma dari agama Islam. Dimana diketahui agama Islam tidak menerima keberadaan transeksual
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH BUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). PermasalahannyaBUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). Permasalahannya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini menggambarkan dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Temuan menyoroti kompleksitas regulasi,Penelitian ini menggambarkan dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Temuan menyoroti kompleksitas regulasi,
Useful /
UBAYAUBAYA Rekomendasi dapat diberikan kepada penyedia OFDS untuk memperhatikan faktor kenyamanan, layanan, pemenuhan pesanan, dan kualitas makanan yang dikirimkan,Rekomendasi dapat diberikan kepada penyedia OFDS untuk memperhatikan faktor kenyamanan, layanan, pemenuhan pesanan, dan kualitas makanan yang dikirimkan,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikanHukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dilapangan.Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dilapangan.
UBAYAUBAYA Papua sebagai daerah khusus juga mendapatkan keistimewaan, desentralisasi asimetris yang diberikan negara kepada Papua yang berbeda dengan provinsi lainnyaPapua sebagai daerah khusus juga mendapatkan keistimewaan, desentralisasi asimetris yang diberikan negara kepada Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya