DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat sejati konsep error in persona dan aberatio ictus dari perspektif dogma hukum serta penerapannya dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, serta membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif baru tentang konsep-konsep tersebut dan penerapan praktisnya, serta mengkaji implikasinya dalam hukum pidana. Konsep error in persona dan aberatio ictus tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi teks tersebut secara jelas membagi suatu perbuatan menjadi dua aspek kesengajaan: disengaja dan tidak disengaja.
Konsep error in persona dan aberatio ictus, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, memiliki relevansi penting dalam membedakan aspek kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana.Analisis komparatif menunjukkan bahwa banyak negara dengan sistem hukum sipil mengakui konsep-konsep ini, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.Oleh karena itu, klarifikasi dan pengaturan lebih lanjut mengenai konsep-konsep ini dalam KUHP Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.
Berdasarkan analisis terhadap konsep error in persona dan aberatio ictus, serta implikasinya dalam hukum pidana Indonesia, beberapa arah penelitian lanjutan dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hakim-hakim di Indonesia saat ini menerapkan prinsip-prinsip kesalahan dalam kasus-kasus pidana, khususnya yang melibatkan kesalahan identitas korban atau penyimpangan akibat. Penelitian ini dapat menggunakan metode studi kasus dan wawancara dengan hakim untuk memahami praktik-praktik yang ada dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistematis antara KUHP Indonesia dengan KUHP negara-negara lain yang telah secara eksplisit mengatur konsep error in persona dan aberatio ictus, seperti Jerman dan Italia. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam konteks hukum yang berbeda dan mengidentifikasi model yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji implikasi penerapan konsep-konsep ini terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam menentukan tingkat kesalahan dan besaran hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan filosofis dan normatif untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional.
| File size | 337.99 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Korupsi terbukti melanggar hak konstitusional. Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi regulasi energi dan pembenahan fundamental tata kelola (GCG)Korupsi terbukti melanggar hak konstitusional. Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi regulasi energi dan pembenahan fundamental tata kelola (GCG)
DAARULHUDADAARULHUDA Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal seperti sistem birokrasi yang lemah. Penanggulangan korupsi harus dilakukanPenyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal seperti sistem birokrasi yang lemah. Penanggulangan korupsi harus dilakukan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, kemudahan tersebut juga membuka ruang bagi meningkatnya peredaran barang tiruan, terutama pada sektor fashion, yang menimbulkan kerugian baik secaraNamun, kemudahan tersebut juga membuka ruang bagi meningkatnya peredaran barang tiruan, terutama pada sektor fashion, yang menimbulkan kerugian baik secara
DAARULHUDADAARULHUDA Peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara administrasi dan teknis terkait dengan langkah-langkah pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihanPeraturan perundang-undangan sudah mengatur secara administrasi dan teknis terkait dengan langkah-langkah pencegahan, upaya penanggulangan, dan upaya pemulihan
DAARULHUDADAARULHUDA Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No. 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi,Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, dan UU No. 5/2014 menuntut integritas serta kebebasan dari korupsi,
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadapHasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadap
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapatPerlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapat
DAARULHUDADAARULHUDA Strategi penetapan harga predator di sektor e-commerce Indonesia, khususnya melalui TikTok Shop, telah memicu diskusi terkait masa depan UMKM sebagai pilarStrategi penetapan harga predator di sektor e-commerce Indonesia, khususnya melalui TikTok Shop, telah memicu diskusi terkait masa depan UMKM sebagai pilar
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah sosial. Melalui pendekatan hermeneutika FazlurPrinsip-prinsip ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah sosial. Melalui pendekatan hermeneutika Fazlur
DAARULHUDADAARULHUDA Artikel ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban dalam sistem hukumArtikel ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban dalam sistem hukum
UNSRATUNSRAT Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi video pembelajaran energi panas bumi telah berjalan efektif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, danHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi video pembelajaran energi panas bumi telah berjalan efektif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
UNSRATUNSRAT Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi energi terbarukan di kalangan peserta, keberhasilan perakitan sistem panelHasil pelaksanaan PKM menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi energi terbarukan di kalangan peserta, keberhasilan perakitan sistem panel