DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat sejati konsep error in persona dan aberatio ictus dari perspektif dogma hukum serta penerapannya dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, serta membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif baru tentang konsep-konsep tersebut dan penerapan praktisnya, serta mengkaji implikasinya dalam hukum pidana. Konsep error in persona dan aberatio ictus tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi teks tersebut secara jelas membagi suatu perbuatan menjadi dua aspek kesengajaan: disengaja dan tidak disengaja.
Konsep error in persona dan aberatio ictus, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, memiliki relevansi penting dalam membedakan aspek kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana.Analisis komparatif menunjukkan bahwa banyak negara dengan sistem hukum sipil mengakui konsep-konsep ini, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.Oleh karena itu, klarifikasi dan pengaturan lebih lanjut mengenai konsep-konsep ini dalam KUHP Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.
Berdasarkan analisis terhadap konsep error in persona dan aberatio ictus, serta implikasinya dalam hukum pidana Indonesia, beberapa arah penelitian lanjutan dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hakim-hakim di Indonesia saat ini menerapkan prinsip-prinsip kesalahan dalam kasus-kasus pidana, khususnya yang melibatkan kesalahan identitas korban atau penyimpangan akibat. Penelitian ini dapat menggunakan metode studi kasus dan wawancara dengan hakim untuk memahami praktik-praktik yang ada dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan sistematis antara KUHP Indonesia dengan KUHP negara-negara lain yang telah secara eksplisit mengatur konsep error in persona dan aberatio ictus, seperti Jerman dan Italia. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam konteks hukum yang berbeda dan mengidentifikasi model yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji implikasi penerapan konsep-konsep ini terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam menentukan tingkat kesalahan dan besaran hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan filosofis dan normatif untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional.
| File size | 337.99 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaanHasil penelitian mengungkap bahwa pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal karena masih ditemukan praktik pengalihdayaan pada pekerjaan
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakanOleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak memenuhi parameter legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas karena merupakan victimlessHasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak memenuhi parameter legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas karena merupakan victimless
DAARULHUDADAARULHUDA Sebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihanSebagai kreditor konkuren, mereka berada pada prioritas terakhir dalam pembagian harta pailit dan terikat pada rencana perdamaian, yang mengubah hak penagihan
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi,Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, status kepegawaian yang berbasis perjanjian kerja menyebabkan posisi mereka kerap dianggap kurang stabil bila dibandingkan dengan pegawai tetap.Namun, status kepegawaian yang berbasis perjanjian kerja menyebabkan posisi mereka kerap dianggap kurang stabil bila dibandingkan dengan pegawai tetap.
DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan usia kerja masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian hukum, terutama terkait larangan mempekerjakanKetentuan usia kerja masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian hukum, terutama terkait larangan mempekerjakan
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari negara, penegak hukum, dan masyarakat sipil agar prinsip- prinsip konstitusional dapat diwujudkanOleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari negara, penegak hukum, dan masyarakat sipil agar prinsip- prinsip konstitusional dapat diwujudkan
Useful /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Hasil penelitian: Kondisi awal ke siklus 2 terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik dari ke-empat aspek yang dinilai yaitu: Aspek kehadiran tetapHasil penelitian: Kondisi awal ke siklus 2 terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik dari ke-empat aspek yang dinilai yaitu: Aspek kehadiran tetap
ONERESEARCHONERESEARCH These findings demonstrate how film can serve as a critical medium for reading gender ideology in local communities. The semiotic analysis of Sehers filmThese findings demonstrate how film can serve as a critical medium for reading gender ideology in local communities. The semiotic analysis of Sehers film
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Jenis penelitian pada studi adalah studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku primer tentang karya dan pemikiran Ahmad Syafii Maarif baik yang ditulisnyaJenis penelitian pada studi adalah studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku primer tentang karya dan pemikiran Ahmad Syafii Maarif baik yang ditulisnya
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Produksi batik ini dipasarkan sebagian besar di dalam negeri. Dengan meningkatnya pariwisata di wilayah Surakarta, secara tidak langsung mengembangkanProduksi batik ini dipasarkan sebagian besar di dalam negeri. Dengan meningkatnya pariwisata di wilayah Surakarta, secara tidak langsung mengembangkan