Publisher

RCF INDONESIARCF INDONESIA

Journal Journal of Science Education and Management BusinessJournal of Science Education and Management Business Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan indikator kemiskinan di Provinsi Riau periode 2021–2024. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Fokus utama diberikan pada proporsi PBJ yang bersifat padat karya, swakelola berbasis masyarakat, serta alokasi untuk infrastruktur dasar, sebagai proksi kebijakan pro-poor. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun total belanja PBJ di Riau relatif besar, desain alokasinya belum sepenuhnya mendorong penurunan kemiskinan secara merata. Terdapat ketimpangan spasial: wilayah perkotaan mengalami penurunan kemiskinan, sementara kabupaten pedalaman seperti Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi justru stagnan atau memburuk. Temuan ini mengindikasikan bahwa PBJ di Riau masih rentan dan kurang mengalirkan manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PBJ dalam pengentasan kemiskinan tidak ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh orientasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang inklusif.

Conclusion

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Provinsi Riau memiliki potensi sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi kemiskinan, namun potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena desain dan orientasi kebijakan yang belum konsisten pro‑poor.Analisis menunjukkan bahwa meskipun anggaran PBJ relatif besar, proporsi pengadaan padat karya dan swakelola berbasis masyarakat masih rendah, sehingga manfaat ekonomi tidak merata dan penurunan kemiskinan hanya terjadi di wilayah perkotaan sementara daerah pedalaman tetap stagnan.Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan PBJ yang menekankan partisipasi masyarakat miskin, peningkatan peran UMKM, serta transparansi dan akuntabilitas guna menjadikan pengadaan sebagai alat redistribusi ekonomi yang inklusif.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif bagaimana mekanisme pengadaan padat karya dan swakelola berbasis masyarakat mempengaruhi penurunan kemiskinan di kabupaten perkotaan versus pedalaman Riau melalui survei lapangan dan analisis statistik panel. Selanjutnya, diperlukan studi kualitatif yang menginvestigasi peran dan motivasi perusahaan perkebunan serta sektor migas dalam praktik corporate social responsibility (CSR) sebagai mitra pengadaan, untuk menilai apakah kolaborasi tersebut dapat memperluas manfaat ekonomi kepada komunitas miskin. Selain itu, peneliti dapat mengembangkan model evaluasi dampak sosial berbasis indikator capability approach yang mengintegrasikan data SiRUP, BPS, dan wawancara dengan penerima manfaat, guna menghasilkan alat ukur yang dapat dipakai oleh pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan pro‑poor procurement secara berkelanjutan. Penelitian ini sebaiknya menggunakan pendekatan campuran (mixed‑methods) dengan desain longitudinal selama lima tahun untuk mengidentifikasi perubahan dinamis dalam partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat. Selain itu, analisis jaringan antara lembaga pemerintah, BUMDes, dan pelaku usaha mikro dapat mengungkap struktur kekuasaan yang mempengaruhi alokasi dana pengadaan. Penelitian juga dapat menguji hipotesis bahwa peningkatan transparansi pengadaan melalui platform digital terbuka meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi elite capture di daerah rawan. Keseluruhan, temuan dari studi‑studi tersebut diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin di Riau.

Metadata

File size	267.54 KB
Pages	7
DMCA	Report