UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumArus persebaran informasi semakin mudah terutama pada persebaran informasi pribadi. Informasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, hukum telah berperan dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi, di Indonesia yaitu melalui Pasal 26 UU ITE, untuk lingkup internasional menggunakan EU General Data Protection. Dapat diketahui bahwa setiap kasus pelanggaran ditindak dengan hukum sesuai tingkat pelanggarannya, setiap negara memiliki hukum masing-masing untuk melindungi warga negara.
Masih belum ada standar internasional yang seragam untuk penerapan hukum privasi data, sehingga penanganan kasus pelanggaran privasi masih bervariasi antar negara.Berdasarkan kajian General Data Protection Regulation (GDPR), regulasi tersebut hanya berlaku di Uni Eropa dan tidak mencakup negara lain, termasuk Indonesia.Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi perlindungan data yang detail dan sinkron dengan standar internasional serta penegakan hukum yang efektif di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan efektivitas penerapan UU ITE dengan GDPR dalam menangani pelanggaran privasi di Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing‑masing regulasi. Selain itu, diperlukan studi empiris mengenai tingkat kesadaran dan sikap publik Indonesia terhadap hak privasi data serta prosedur hukum yang tersedia, guna memahami hambatan praktis dalam menuntut pelanggaran. Selanjutnya, dapat dikembangkan kerangka kerja standar internasional yang dapat diadopsi oleh negara‑negara Asia Tenggara, termasuk mekanisme harmonisasi regulasi, implementasi, dan pengawasan, sehingga perlindungan data pribadi menjadi lebih konsisten dan efektif di tingkat regional.
| File size | 645.33 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penolakan ini didasarkan pada inkonsistensi dengan konstitusi, hasil survei yang menunjukkan keinginan pergantian kepemimpinan nasional, kekhawatiran terhadapPenolakan ini didasarkan pada inkonsistensi dengan konstitusi, hasil survei yang menunjukkan keinginan pergantian kepemimpinan nasional, kekhawatiran terhadap
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Hampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negara Islam memiliki ketentuan hukum untuk memastikan kesejahteraan anak. Namun demikian, elemen-elemenHampir semua undang-undang keluarga Islam di negara-negara Islam memiliki ketentuan hukum untuk memastikan kesejahteraan anak. Namun demikian, elemen-elemen
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Gerakan guru memengaruhi proses demokratisasi Indonesia. Gerakan guru telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan demokrasiGerakan guru memengaruhi proses demokratisasi Indonesia. Gerakan guru telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan demokrasi
UINUIN Studi ini mengubah pemahaman mengenai peran hukum Islam dalam proses naturalisasi di tiga kawasan utama. Di Timur Tengah, hukum Islam tetap menjadi pusatStudi ini mengubah pemahaman mengenai peran hukum Islam dalam proses naturalisasi di tiga kawasan utama. Di Timur Tengah, hukum Islam tetap menjadi pusat
UMMUMM Penelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. PenelitianPenelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian
UPIUPI Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari analisis konten representasi baik alat analitis completor lextutor maupun pendekatan bibliometrik.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari analisis konten representasi baik alat analitis completor lextutor maupun pendekatan bibliometrik.
UMMUMM Kebijakan pemerintah seringkali tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi suku indigenous, bahkan dengan industrialisasi yang pesat, banyak dariKebijakan pemerintah seringkali tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi suku indigenous, bahkan dengan industrialisasi yang pesat, banyak dari
UMMUMM Hak recall partai politik dapat membatasi hak politik anggota dewan, sekaligus memindahkan kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai. Prosedur recall bagiHak recall partai politik dapat membatasi hak politik anggota dewan, sekaligus memindahkan kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai. Prosedur recall bagi
Useful /
UINUIN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. MetodePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan wilayah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Metode
UINUIN Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis; data sekunder meliputi media sosial seperti Instagram, Twitter,Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis; data sekunder meliputi media sosial seperti Instagram, Twitter,
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO [2] urf bisa menjadi tolok ukur diakui atau tidaknya sebuah tradisi untuk menjadi landasan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum syara atau nilai-nilai[2] urf bisa menjadi tolok ukur diakui atau tidaknya sebuah tradisi untuk menjadi landasan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum syara atau nilai-nilai
UM SURABAYAUM SURABAYA Hal tersebut di wujudkan salah satunya dengan menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang akan menjadi salah satu unsur keberhasilan perlindungan hukumHal tersebut di wujudkan salah satunya dengan menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang akan menjadi salah satu unsur keberhasilan perlindungan hukum