NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPada tanggal 6 Januari tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai dasar hukum dalam upaya penanganan kejahatan terorisme. Penerapan Perpres ini menghadapi tantangan karena karakteristik beragam di setiap wilayah Indonesia. Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah desa, seperti Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama, dalam implementasi Perpres RAN PE dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan.
7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di tingkat desa merupakan upaya strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.Efektivitas implementasi RAN PE di tingkat desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kolaborasi antara 4 pilar utama, yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama.Tantangan utama meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi yang lemah antara pemerintah desa dan masyarakat.Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.Koordinasi yang lebih erat antara pilar-pilar desa, pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE di tingkat desa, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi lintas sektoral. Pertama, perlu ada koordinasi yang lebih erat antara Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama. Keempat pilar ini harus bekerja sama secara terintegrasi dalam berbagi informasi, pemetaan wilayah yang rentan terhadap radikalisme, dan penanganan dini ancaman ekstremisme. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi masing-masing pilar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dini, mediasi konflik, dan memahami dinamika sosial di wilayah desa. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang bahaya ekstremisme berbasis kekerasan juga perlu ditingkatkan. Pemerintah desa harus melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal dalam kampanye pencegahan radikalisme. Terakhir, pemerintah pusat perlu memberikan ruang bagi desa-desa untuk menyesuaikan implementasi RAN PE dengan kondisi sosial, budaya, dan adat setempat. Pendekatan berbasis komunitas lokal dapat meningkatkan penerimaan kebijakan dan mempermudah proses implementasinya.
| File size | 483.92 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
LP3MZHLP3MZH Pelatihan ini dilakukan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap UMKM yang ada didesa tersebut sehingga masih tingginya persentase pengangguran masyarakatPelatihan ini dilakukan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap UMKM yang ada didesa tersebut sehingga masih tingginya persentase pengangguran masyarakat
LP3MZHLP3MZH Resistensi antibiotik menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan terapi infeksi, diperburuk oleh tingginya angka penggunaan antibiotik tanpa resep yangResistensi antibiotik menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan terapi infeksi, diperburuk oleh tingginya angka penggunaan antibiotik tanpa resep yang
AFEKSIAFEKSI Penelitian ini mengkaji praktik penangkapan ikan menggunakan pestisida di Kelurahan Mendahara Ilir dan implikasinya dalam perspektif fiqh muamalah sertaPenelitian ini mengkaji praktik penangkapan ikan menggunakan pestisida di Kelurahan Mendahara Ilir dan implikasinya dalam perspektif fiqh muamalah serta
UMNUMN Kegiatan pengabdian ini mampu memberikan stimulus positif terhadap masyarakat akan pentingnya hutan mangrove di daerah pesisir, hal ini berdampak padaKegiatan pengabdian ini mampu memberikan stimulus positif terhadap masyarakat akan pentingnya hutan mangrove di daerah pesisir, hal ini berdampak pada
UMPOUMPO Namun, dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang.Namun, dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota Kupang.
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Kajian ini berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas dan perubahan paradigma terkait perundungan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel iniKajian ini berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas dan perubahan paradigma terkait perundungan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Penguasaan dan pembawaan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penguasaan senjataPenguasaan dan pembawaan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penguasaan senjata
STIAMISTIAMI Selain itu, penanganan perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan saja tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta.Selain itu, penanganan perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan saja tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta.
Useful /
UMNUMN Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur penting bagi perkembangan dan keberlangsungan perusahaan, karena tanpa pengembangan SDM yang baik, kinerjaPengembangan sumber daya manusia merupakan unsur penting bagi perkembangan dan keberlangsungan perusahaan, karena tanpa pengembangan SDM yang baik, kinerja
UMNUMN Kami menekankan bahwa pencatatan yang baik merupakan langkah awal yang penting untuk mengelola keuangan usaha dengan lebih efektif. Setelah pemahaman dasarKami menekankan bahwa pencatatan yang baik merupakan langkah awal yang penting untuk mengelola keuangan usaha dengan lebih efektif. Setelah pemahaman dasar
NEOLECTURANEOLECTURA Analisis terhadap kontrak perbankan diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, menghindari potensi sengketa, dan melindungi hak-hakAnalisis terhadap kontrak perbankan diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, menghindari potensi sengketa, dan melindungi hak-hak
NEOLECTURANEOLECTURA 16/2021 dan POJK No. 57/2020. Dengan kemajuan teknologi yang mendorong inovasi pendanaan, SCF menawarkan alternatif bagi investor untuk berpartisipasi16/2021 dan POJK No. 57/2020. Dengan kemajuan teknologi yang mendorong inovasi pendanaan, SCF menawarkan alternatif bagi investor untuk berpartisipasi