NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATPada tanggal 6 Januari tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai dasar hukum dalam upaya penanganan kejahatan terorisme. Penerapan Perpres ini menghadapi tantangan karena karakteristik beragam di setiap wilayah Indonesia. Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah desa, seperti Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama, dalam implementasi Perpres RAN PE dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan.
7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di tingkat desa merupakan upaya strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.Efektivitas implementasi RAN PE di tingkat desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kolaborasi antara 4 pilar utama, yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama.Tantangan utama meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi yang lemah antara pemerintah desa dan masyarakat.Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.Koordinasi yang lebih erat antara pilar-pilar desa, pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE.
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE di tingkat desa, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi lintas sektoral. Pertama, perlu ada koordinasi yang lebih erat antara Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama. Keempat pilar ini harus bekerja sama secara terintegrasi dalam berbagi informasi, pemetaan wilayah yang rentan terhadap radikalisme, dan penanganan dini ancaman ekstremisme. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi masing-masing pilar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dini, mediasi konflik, dan memahami dinamika sosial di wilayah desa. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang bahaya ekstremisme berbasis kekerasan juga perlu ditingkatkan. Pemerintah desa harus melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal dalam kampanye pencegahan radikalisme. Terakhir, pemerintah pusat perlu memberikan ruang bagi desa-desa untuk menyesuaikan implementasi RAN PE dengan kondisi sosial, budaya, dan adat setempat. Pendekatan berbasis komunitas lokal dapat meningkatkan penerimaan kebijakan dan mempermudah proses implementasinya.
| File size | 483.92 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukumKekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukum
DINASTIRESDINASTIRES Penanganan pecandu narkoba di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat ketidakselarasan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi denganPenanganan pecandu narkoba di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat ketidakselarasan antara norma hukum yang menekankan rehabilitasi dengan
DINASTIREVDINASTIREV Tidak hanya menjalankan fungsi administratif, notaris juga bertindak sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung hak-hak para ahli waris. Peran iniTidak hanya menjalankan fungsi administratif, notaris juga bertindak sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung hak-hak para ahli waris. Peran ini
DINASTIREVDINASTIREV Penyesuaian norma Undang-Undang Tipikor dan penguatan aturan teknis diperlukan guna mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal dan berkeadilan.Penyesuaian norma Undang-Undang Tipikor dan penguatan aturan teknis diperlukan guna mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal dan berkeadilan.
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahanMetode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Data dianalisis secara univariat menggunakan Zung-Self Rating Scale (SAS/SRAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan mengalami kecemasanData dianalisis secara univariat menggunakan Zung-Self Rating Scale (SAS/SRAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan mengalami kecemasan
UNHAJUNHAJ Berdasarkan hasil kegiatan ini dapat disimpulkan adanya peningkatan pengetahuan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tb. Paru pada Masyarakat KelurahanBerdasarkan hasil kegiatan ini dapat disimpulkan adanya peningkatan pengetahuan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tb. Paru pada Masyarakat Kelurahan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persentase populasi terinfeksi Covid-19 terhadap ketahanan pangan paling besar di wilayah selatan KabupatenHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persentase populasi terinfeksi Covid-19 terhadap ketahanan pangan paling besar di wilayah selatan Kabupaten
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini mengkaji pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian iniPenelitian ini mengkaji pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini
DINASTIRESDINASTIRES Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara memecahkan masalah penelitian pada objek penelitian, yaitu mengenaiMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara memecahkan masalah penelitian pada objek penelitian, yaitu mengenai
DINASTIRESDINASTIRES No significant technical barriers were identified in its implementation. However, the case file access feature is neither a core component of the systemsNo significant technical barriers were identified in its implementation. However, the case file access feature is neither a core component of the systems
DINASTIRESDINASTIRES This condition is attributable to inadequate coordination, compounded by limited understanding and the insufficient quality of policy formulation. TheThis condition is attributable to inadequate coordination, compounded by limited understanding and the insufficient quality of policy formulation. The