IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamStudi ini bertujuan untuk menggambarkan respons masyarakat Muslim terhadap aturan usia pernikahan baru. Keberadaan aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena masyarakat dan pemerintah memahami usia pernikahan, khususnya masyarakat Muslim yang pada dasarnya memandang batas usia pernikahan sebagai ketika mereka telah mencapai pubertas. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan pendekatan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan mulai dari tingkat masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin komunitas, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya doktrin keagamaan yang kuat dan ketidaktahuan publik terhadap penerbitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan aturan ini, banyak pasangan yang siap menikah terhambat. Mayoritas orang menunjukkan sikap tidak setuju terhadap batas usia 19 tahun untuk pernikahan. Bagi masyarakat, undang-undang ini tidak terlihat baik, terutama bagi yang belum berusia 19 tahun. Pemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapai pubertas, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkan kesejahteraan emosional dan ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuan dan alasan batas usia pernikahan yang dimaksudkan.
Kebanyakan masyarakat Muslim Sulawesi Utara tidak mengetahui tujuan batas usia pernikahan sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksetujuan mereka terhadap penerbitan undang-undang ini.Sebagian kecil masyarakat Muslim memandang batas usia 19 tahun sulit bagi pasangan yang siap menikah.Pernyataan ini didukung oleh respons sejumlah pemimpin komunitas yang mengungkapkan bahwa masyarakat Muslim merasa siap karena aturan agama telah mencapai pubertas.Berbeda dengan tokoh agama, mereka merespons bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sangat dibutuhkan dalam masyarakat.Masyarakat, khususnya orang tua yang menikahkan anak-anaknya sebelum mencapai usia 19 tahun, memiliki dampak pada aspek emosional dan ekonomi yang tidak stabil sehingga mudah bagi kedua pasangan memilih perceraian.Meskipun sosialisasi telah dilakukan, penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Sulawesi Utara tidak efektif.Masyarakat dan bahkan pemimpin komunitas secara umum tidak memahami undang-undang tersebut, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam pernikahan di bawah umur.Penyelamatan bagi peneliti adalah karena regulasi yang mendukung aturan ini tidak disampaikan kepada publik.Meskipun regulasi ini mengandung dispensasi pernikahan yang memberikan jalan bagi orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, ada tujuan dan alasan mengapa ada batas usia untuk menikah.16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk melindungi hak anak dan kelangsungan hidupnya.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang aturan usia pernikahan terhadap dinamika masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Kedua, studi tentang faktor budaya yang memengaruhi kepatuhan terhadap aturan ini, terutama di daerah dengan tradisi pernikahan dini. Ketiga, perlu dilakukan perbandingan penerapan aturan usia pernikahan di berbagai daerah Indonesia untuk mengidentifikasi variasi dalam implementasi dan efektivitasnya.
| File size | 633.35 KB |
| Pages | 20 |
| Short Link | https://juris.id/p-GX |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. SyaratHasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Syarat
IAIN CURUPIAIN CURUP Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution. However, effective law enforcementDespite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution. However, effective law enforcement
NURSCIENCEINSTITUTENURSCIENCEINSTITUTE Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel harga dan citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produkDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel harga dan citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk
IAIN CURUPIAIN CURUP Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori hermeneutik Emelio Betti, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, dan Paul Ricoeur dengan metodeData yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori hermeneutik Emelio Betti, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, dan Paul Ricoeur dengan metode
IAIN CURUPIAIN CURUP Di era reformasi, hukum Islam berkembang melalui peraturan daerah, namun penerapannya masih bersifat parsial dan mencakup aspek publik maupun privat. KeDi era reformasi, hukum Islam berkembang melalui peraturan daerah, namun penerapannya masih bersifat parsial dan mencakup aspek publik maupun privat. Ke
IAIN CURUPIAIN CURUP Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam tentang adanya saksi mahkota dalam penemuan kebenaran kasus pidana di Indonesia. DalamArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam tentang adanya saksi mahkota dalam penemuan kebenaran kasus pidana di Indonesia. Dalam
IAIN CURUPIAIN CURUP 18/2001 tentang Otonomi Khusus NAD; UU No. 18/2003 tentang Advokat, dan sebagainya. Kedua, pengakuan substansial hukum yang selaras dengan Maqashid Shariah,18/2001 tentang Otonomi Khusus NAD; UU No. 18/2003 tentang Advokat, dan sebagainya. Kedua, pengakuan substansial hukum yang selaras dengan Maqashid Shariah,
IUSIUS Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih lanjut di atur dalam PP No. 24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untukPendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih lanjut di atur dalam PP No. 24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
STAINUPASTAINUPA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar melalui pendekatan deep learning dalamPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar melalui pendekatan deep learning dalam
YBPINDOYBPINDO Dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa susunan material pada gudang RWH (Raw material Warehouse) di seksi SMB (Smelter Material and BerthDari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa susunan material pada gudang RWH (Raw material Warehouse) di seksi SMB (Smelter Material and Berth
IUSIUS Konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi PerseroKonsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero