IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamStudi ini bertujuan untuk menggambarkan respons masyarakat Muslim terhadap aturan usia pernikahan baru. Keberadaan aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena masyarakat dan pemerintah memahami usia pernikahan, khususnya masyarakat Muslim yang pada dasarnya memandang batas usia pernikahan sebagai ketika mereka telah mencapai pubertas. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan pendekatan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan mulai dari tingkat masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin komunitas, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya doktrin keagamaan yang kuat dan ketidaktahuan publik terhadap penerbitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan aturan ini, banyak pasangan yang siap menikah terhambat. Mayoritas orang menunjukkan sikap tidak setuju terhadap batas usia 19 tahun untuk pernikahan. Bagi masyarakat, undang-undang ini tidak terlihat baik, terutama bagi yang belum berusia 19 tahun. Pemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapai pubertas, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkan kesejahteraan emosional dan ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuan dan alasan batas usia pernikahan yang dimaksudkan.
Kebanyakan masyarakat Muslim Sulawesi Utara tidak mengetahui tujuan batas usia pernikahan sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksetujuan mereka terhadap penerbitan undang-undang ini.Sebagian kecil masyarakat Muslim memandang batas usia 19 tahun sulit bagi pasangan yang siap menikah.Pernyataan ini didukung oleh respons sejumlah pemimpin komunitas yang mengungkapkan bahwa masyarakat Muslim merasa siap karena aturan agama telah mencapai pubertas.Berbeda dengan tokoh agama, mereka merespons bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sangat dibutuhkan dalam masyarakat.Masyarakat, khususnya orang tua yang menikahkan anak-anaknya sebelum mencapai usia 19 tahun, memiliki dampak pada aspek emosional dan ekonomi yang tidak stabil sehingga mudah bagi kedua pasangan memilih perceraian.Meskipun sosialisasi telah dilakukan, penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Sulawesi Utara tidak efektif.Masyarakat dan bahkan pemimpin komunitas secara umum tidak memahami undang-undang tersebut, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam pernikahan di bawah umur.Penyelamatan bagi peneliti adalah karena regulasi yang mendukung aturan ini tidak disampaikan kepada publik.Meskipun regulasi ini mengandung dispensasi pernikahan yang memberikan jalan bagi orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, ada tujuan dan alasan mengapa ada batas usia untuk menikah.16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk melindungi hak anak dan kelangsungan hidupnya.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang aturan usia pernikahan terhadap dinamika masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Kedua, studi tentang faktor budaya yang memengaruhi kepatuhan terhadap aturan ini, terutama di daerah dengan tradisi pernikahan dini. Ketiga, perlu dilakukan perbandingan penerapan aturan usia pernikahan di berbagai daerah Indonesia untuk mengidentifikasi variasi dalam implementasi dan efektivitasnya.
| File size | 633.35 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi lapangan, dan telaah dokumen untukKajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi lapangan, dan telaah dokumen untuk
DINASTIRESDINASTIRES This study recommends strengthening the synergy between customary mechanisms and the national legal system to ensure legal certainty while preserving theThis study recommends strengthening the synergy between customary mechanisms and the national legal system to ensure legal certainty while preserving the
DINASTIRESDINASTIRES Addressing this requires a comprehensive approach integrating formal legal systems with local values, restorative justice, and community-based initiativesAddressing this requires a comprehensive approach integrating formal legal systems with local values, restorative justice, and community-based initiatives
DINASTIRESDINASTIRES Pengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 TahunPengaturan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pernikahan di bawah umur menimbulkan risiko kompleks yang mencakup aspek biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial, yang dapat merugikan pasangan,Pernikahan di bawah umur menimbulkan risiko kompleks yang mencakup aspek biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial, yang dapat merugikan pasangan,
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dengan demikian, relevansi Maqashid Syariah dalam penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sistematis, meskipun potensinyaDengan demikian, relevansi Maqashid Syariah dalam penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sistematis, meskipun potensinya
POLTEKBANGPLGPOLTEKBANGPLG Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas overrun dan undershoot di SSK II adalah 0,66 x 10-7, sedangkan di RHF adalah 2,98 x 10-7. Hal iniHasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas overrun dan undershoot di SSK II adalah 0,66 x 10-7, sedangkan di RHF adalah 2,98 x 10-7. Hal ini
IUSIUS Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih lanjut di atur dalam PP No. 24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untukPendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih lanjut di atur dalam PP No. 24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
Useful /
STAINUPASTAINUPA Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkanData diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Penelitian ini menganalisis peran wanita karir dalam pengasuhan anak dari perspektif hukum keluarga Islam, termasuk dampak karir terhadap perkembanganPenelitian ini menganalisis peran wanita karir dalam pengasuhan anak dari perspektif hukum keluarga Islam, termasuk dampak karir terhadap perkembangan
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Through a qualitative approach, this article analyzes the needs and challenges associated with pre-marital education and provides policy recommendationsThrough a qualitative approach, this article analyzes the needs and challenges associated with pre-marital education and provides policy recommendations
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Tradisi ini tetap berakar kuat dalam masyarakat Jawa, terutama melalui perhitungan berbasis primbon sebelum upacara pernikahan. Dalam kepercayaan Jawa,Tradisi ini tetap berakar kuat dalam masyarakat Jawa, terutama melalui perhitungan berbasis primbon sebelum upacara pernikahan. Dalam kepercayaan Jawa,