IAIN CURUPIAIN CURUP
Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum IslamStudi ini bertujuan untuk menggambarkan respons masyarakat Muslim terhadap aturan usia pernikahan baru. Keberadaan aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena masyarakat dan pemerintah memahami usia pernikahan, khususnya masyarakat Muslim yang pada dasarnya memandang batas usia pernikahan sebagai ketika mereka telah mencapai pubertas. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan pendekatan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan mulai dari tingkat masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin komunitas, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya doktrin keagamaan yang kuat dan ketidaktahuan publik terhadap penerbitan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan aturan ini, banyak pasangan yang siap menikah terhambat. Mayoritas orang menunjukkan sikap tidak setuju terhadap batas usia 19 tahun untuk pernikahan. Bagi masyarakat, undang-undang ini tidak terlihat baik, terutama bagi yang belum berusia 19 tahun. Pemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapai pubertas, seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, bagi tokoh agama untuk menunjukkan sikap yang berlawanan, aturan hukum pernikahan usia 19 tahun sangat diperlukan karena melibatkan kesejahteraan emosional dan ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebenarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa lebih efektif jika Perma No. 15 Tahun 2019 juga disosialisasikan karena berkaitan dengan tujuan dan alasan batas usia pernikahan yang dimaksudkan.
Kebanyakan masyarakat Muslim Sulawesi Utara tidak mengetahui tujuan batas usia pernikahan sebagaimana dibuktikan oleh ketidaksetujuan mereka terhadap penerbitan undang-undang ini.Sebagian kecil masyarakat Muslim memandang batas usia 19 tahun sulit bagi pasangan yang siap menikah.Pernyataan ini didukung oleh respons sejumlah pemimpin komunitas yang mengungkapkan bahwa masyarakat Muslim merasa siap karena aturan agama telah mencapai pubertas.Berbeda dengan tokoh agama, mereka merespons bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sangat dibutuhkan dalam masyarakat.Masyarakat, khususnya orang tua yang menikahkan anak-anaknya sebelum mencapai usia 19 tahun, memiliki dampak pada aspek emosional dan ekonomi yang tidak stabil sehingga mudah bagi kedua pasangan memilih perceraian.Meskipun sosialisasi telah dilakukan, penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Sulawesi Utara tidak efektif.Masyarakat dan bahkan pemimpin komunitas secara umum tidak memahami undang-undang tersebut, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam pernikahan di bawah umur.Penyelamatan bagi peneliti adalah karena regulasi yang mendukung aturan ini tidak disampaikan kepada publik.Meskipun regulasi ini mengandung dispensasi pernikahan yang memberikan jalan bagi orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, ada tujuan dan alasan mengapa ada batas usia untuk menikah.16 Tahun 2019 dimaksudkan untuk melindungi hak anak dan kelangsungan hidupnya.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang aturan usia pernikahan terhadap dinamika masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Kedua, studi tentang faktor budaya yang memengaruhi kepatuhan terhadap aturan ini, terutama di daerah dengan tradisi pernikahan dini. Ketiga, perlu dilakukan perbandingan penerapan aturan usia pernikahan di berbagai daerah Indonesia untuk mengidentifikasi variasi dalam implementasi dan efektivitasnya.
| File size | 633.35 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Untuk memuaskan minat mereka, materi ini dapat diposting dan diakses lebih lanjut. Selain orang dewasa, anak-anak juga terlibat dalam kekerasan seksualUntuk memuaskan minat mereka, materi ini dapat diposting dan diakses lebih lanjut. Selain orang dewasa, anak-anak juga terlibat dalam kekerasan seksual
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah,siapa pemiliknya,apa haknya,berapa luasnya,untukPendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah,siapa pemiliknya,apa haknya,berapa luasnya,untuk
KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU Wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dalam fikih Islam. Berdasarkan pembahasan dalamWali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dalam fikih Islam. Berdasarkan pembahasan dalam
DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan norma hukum perlu diiringi dengan komitmen pelaksanaan yang kuat dan berkesinambungan agar hak anakDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan norma hukum perlu diiringi dengan komitmen pelaksanaan yang kuat dan berkesinambungan agar hak anak
POLTEKES OSPOLTEKES OS Berdasarkan hasil tersebut, peneliti mengusulkan program berjudul “Penguatan Resiliensi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Kelompok Bantu DiriBerdasarkan hasil tersebut, peneliti mengusulkan program berjudul “Penguatan Resiliensi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Kelompok Bantu Diri
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Islam menggunakan anak zina sedangkan hukum positif memakai anak di luar nikah. Pemilihan istilah anak di luar nikah dalam hukum positif dimaksudkan menghindariIslam menggunakan anak zina sedangkan hukum positif memakai anak di luar nikah. Pemilihan istilah anak di luar nikah dalam hukum positif dimaksudkan menghindari
UPN VeteranUPN Veteran Kabupaten Nagan Raya berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan memperjuangkan hak-hak anak melalui implementasi 5 klaster konvensi hak anak melaluiKabupaten Nagan Raya berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan memperjuangkan hak-hak anak melalui implementasi 5 klaster konvensi hak anak melalui
UNISAYOGYAUNISAYOGYA Penggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan olehPenggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Padahal, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalahPadahal, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalah
UPN VeteranUPN Veteran Evaluasi mengungkap adanya ketidaksesuaian data penerima, kurangnya pengawasan, serta pelanggaran prosedur oleh agen e‑Warung, sehingga efektivitas programEvaluasi mengungkap adanya ketidaksesuaian data penerima, kurangnya pengawasan, serta pelanggaran prosedur oleh agen e‑Warung, sehingga efektivitas program
UPN VeteranUPN Veteran Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan Desa wisataMelalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan Desa wisata
UPN VeteranUPN Veteran 59 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dilihat dari: 1) dalam Komunikasi untuk berkoordinasi antara kantor Dinas Penanaman Modal dan Mal59 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dilihat dari: 1) dalam Komunikasi untuk berkoordinasi antara kantor Dinas Penanaman Modal dan Mal