STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG
JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahJAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-SyakhsiyyahKompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi referensi utama dalam penyelesaian kasus hukum keluarga di pengadilan agama Indonesia, terutama terkait perceraian, nafkah, dan hak anak. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan substantif yang mempengaruhi perlindungan pihak rentan pasca-perceraian dan menghambat realisasi optimal prinsip-prinsip keadilan dalam keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dalam implementasi KHI dalam kasus keluarga dan mengevaluasi relevansinya dengan Maqāṣid al-Sharīʿah sebagai pendekatan normatif yang menjamin kesejahteraan umum (maṣlaḥah) dan keadilan substantif.
Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara perceraian, nafkah, dan hak anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi normatif, struktural, maupun sosiologis.Ketidakefektifan pelaksanaan putusan pengadilan, bias gender dalam praktik yudisial, dan kekakuan dalam penafsiran pasal-pasal KHI menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan substantif.Prinsip Maqashid Syariah belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai kerangka normatif utama dalam pengambilan keputusan peradilan agama, meskipun terdapat indikasi pemanfaatan nilai-nilai maslahat dalam beberapa kasus tertentu.Dengan demikian, relevansi Maqashid Syariah dalam penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sistematis, meskipun potensinya sangat besar untuk mereformasi pendekatan hukum agar lebih adaptif terhadap kepentingan anak, perempuan, dan keadilan sosial secara menyeluruh.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan studi komparatif antarwilayah atau antarnegara dengan pendekatan kualitatif-lapangan untuk mengidentifikasi sejauh mana Maqashid Syariah diinternalisasi dalam praktik peradilan keluarga Islam. Selain itu, perlu diteliti bagaimana pelatihan hakim dan penyuluh hukum dapat diperkuat untuk meningkatkan pemahaman konseptual terhadap Maqashid Syariah dalam pengambilan keputusan hukum keluarga. Penelitian empiris berbasis lapangan terhadap ragam putusan peradilan agama di berbagai wilayah juga direkomendasikan untuk mengukur tingkat konsistensi dan pemahaman hakim dalam menerapkan Maqashid dalam praktik, serta evaluasi kelembagaan terhadap efektivitas instrumen pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian dan hak anak.
- Sawwa: Jurnal Studi Gender. gender equality islamic marriage law maq al shar perspective study woman... journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/22641Sawwa Jurnal Studi Gender gender equality islamic marriage law maq al shar perspective study woman journal walisongo ac index php sawwa article view 22641
- Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari’ah Perspective... doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid SyariAoah Perspective doi 10 30659 akta v12i1 43809
| File size | 589.67 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIDAUNIDA Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Dengan sampel 100 orang dari unsur masyarakat dan 32 pegawai. Data dikumpulkan melalui teknik dataMetode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Dengan sampel 100 orang dari unsur masyarakat dan 32 pegawai. Data dikumpulkan melalui teknik data
AMORFATIAMORFATI Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik hukuman fisik dalam pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh interaksiSecara keseluruhan, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik hukuman fisik dalam pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh interaksi
UNSULTRAUNSULTRA Desa Morome dapat menjadi contoh bagaimana regulasi nasional diimplementasikan di tingkat lokal melalui literasi hukum, penguatan kelembagaan, dan partisipasiDesa Morome dapat menjadi contoh bagaimana regulasi nasional diimplementasikan di tingkat lokal melalui literasi hukum, penguatan kelembagaan, dan partisipasi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulanJenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan
IAIN CURUPIAIN CURUP Kedua, teori hermeneutika Emilio Betti adalah bahwa penafsiran ayat atau teks adalah applicable atau dapat diterapkan di zaman kita saat ini, disini danKedua, teori hermeneutika Emilio Betti adalah bahwa penafsiran ayat atau teks adalah applicable atau dapat diterapkan di zaman kita saat ini, disini dan
IAIN CURUPIAIN CURUP Berbeda dengan tokoh agama, mereka merespons bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Masyarakat, khususnya orang tuaBerbeda dengan tokoh agama, mereka merespons bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Masyarakat, khususnya orang tua
UNISAYOGYAUNISAYOGYA Penggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan olehPenggunaan teknologi informasi di Era Digital 4. 0 saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh
UINUIN Tulisan ini menganalisis beberapa aspek hukum keluarga yang terdapat di dalam HAM, baik HAM Universal maupun HAM Islam seperti nikah, waris dan hadanah.Tulisan ini menganalisis beberapa aspek hukum keluarga yang terdapat di dalam HAM, baik HAM Universal maupun HAM Islam seperti nikah, waris dan hadanah.
Useful /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memperbolehkan wanita bekerja asalkan tanggung jawab utama sebagai ibu dan istri tetap terpenuhi, dan menekankanPenelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memperbolehkan wanita bekerja asalkan tanggung jawab utama sebagai ibu dan istri tetap terpenuhi, dan menekankan
UINUIN Hampir seluruh negara-negara Muslim melakukan upaya mempersempit ruang bagi praktik poligami dengan memberikan sanksi bagi para pelakunya, termasuk NegaraHampir seluruh negara-negara Muslim melakukan upaya mempersempit ruang bagi praktik poligami dengan memberikan sanksi bagi para pelakunya, termasuk Negara
UINUIN Berada di Antara Regulasi dan Inovasi: Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan alternatif, kini diterima secara luasBerada di Antara Regulasi dan Inovasi: Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan alternatif, kini diterima secara luas
UINUIN Pembacaan ulang terhadap sumber hukum fikih murtad menunjukkan bahwa kemurtadan bukanlah kejahatan pidana, melainkan pelanggaran teologis yang sanksinyaPembacaan ulang terhadap sumber hukum fikih murtad menunjukkan bahwa kemurtadan bukanlah kejahatan pidana, melainkan pelanggaran teologis yang sanksinya