DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikBentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.
Untuk mencegah perbuatan melawan hukum, notaris wajib senantiasa mengikuti perkembangan peraturan, menjunjung tinggi standar etika, dan melaksanakan uji tuntas secara komprehensif, meliputi verifikasi identitas serta legalitas dokumen.Notaris juga harus ekstra hati-hati dalam menangani transaksi berisiko tinggi, seperti sengketa tanah, dan tidak ragu mencari nasihat hukum profesional bila diperlukan.Dengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
Penelitian ini telah menyoroti urgensi peran dan tanggung jawab notaris dalam transaksi tanah adat, serta potensi sanksi akibat pelanggaran. Namun, masih banyak celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum dan integritas profesi notaris. Untuk penelitian selanjutnya, akan sangat bermanfaat jika dilakukan studi empiris mendalam mengenai efektivitas penerapan sanksi perdata, administratif, dan pidana yang telah dijatuhkan kepada notaris yang terlibat dalam penjualan tanah adat secara ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat meliputi sejauh mana sanksi-sanksi tersebut benar-benar mampu menciptakan efek jera dan mengembalikan kerugian korban, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakannya. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam antara kerangka hukum pertanahan formal dengan praktik hukum adat terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, khususnya dalam konteks tanah yang belum bersertifikat. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi dan menyusun rekomendasi konkret untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, demi menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan pihak-pihak yang bertransaksi. Terakhir, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat adat, penelitian dapat mengeksplorasi model-model kolaborasi yang inovatif antara notaris, pemerintah daerah, dan komunitas adat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme preventif yang memastikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dalam setiap transaksi tanah adat, sekaligus meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran hak di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.
- Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
- Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya... ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2725Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya ejournal insuriponorogo ac index php almanhaj article view 2725
| File size | 291.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Hal ini dilakukan karena adanya kasus ketidakpahaman dari masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode pelaksanaan pengabdian ini meliputiHal ini dilakukan karena adanya kasus ketidakpahaman dari masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode pelaksanaan pengabdian ini meliputi
IAIN CURUPIAIN CURUP Hutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnyaHutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya
UNIPASUNIPAS 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadap Surat Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng oleh Kepala Kantor4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadap Surat Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng oleh Kepala Kantor
RCRSRCRS Dalam perspektif Mazmur, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum agraria, melainkan penolakan teologis terhadap kedaulatan Allah atas tanah. DenganDalam perspektif Mazmur, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum agraria, melainkan penolakan teologis terhadap kedaulatan Allah atas tanah. Dengan
STFTKIJNESTFTKIJNE Tulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang istilah perempuan tanah, yang selama ini kerap dimaknai secara peyoratif dalam interaksi sosial masyarakatTulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang istilah perempuan tanah, yang selama ini kerap dimaknai secara peyoratif dalam interaksi sosial masyarakat
STFTKIJNESTFTKIJNE Konsep diakonia transformatif dianalisis sebagai bentuk pelayanan yang tidak berhenti pada belas kasihan, tetapi mendorong perubahan struktural dan keadilanKonsep diakonia transformatif dianalisis sebagai bentuk pelayanan yang tidak berhenti pada belas kasihan, tetapi mendorong perubahan struktural dan keadilan
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makluk sosial. Keluarga juga memberikan dasarKeluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makluk sosial. Keluarga juga memberikan dasar
MKRIMKRI Perlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam PasalPerlindungan hukum terhadap eksistensi nilai hukum dalam dalihan natolu sebagai hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal
Useful /
IAIN CURUPIAIN CURUP Perkembangan ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ProdiPerkembangan ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Prodi
STIAMISTIAMI Hasil uji f menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel cita rasa (X1) dan harga (X2) terhadap variabel kepuasan konsumen (Y) secara simultan.Hasil uji f menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel cita rasa (X1) dan harga (X2) terhadap variabel kepuasan konsumen (Y) secara simultan.
UM SURABAYAUM SURABAYA Hukum Islam tidak hanya berlandaskan al-Quran, hadits, ijma, dan qiyas, tetapi juga qawaid fiqhiyyah. Dalam qawaid fiqhiyyah tentunya terdapat kaidah-kaidahHukum Islam tidak hanya berlandaskan al-Quran, hadits, ijma, dan qiyas, tetapi juga qawaid fiqhiyyah. Dalam qawaid fiqhiyyah tentunya terdapat kaidah-kaidah
UM SURABAYAUM SURABAYA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan