DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikBentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.
Untuk mencegah perbuatan melawan hukum, notaris wajib senantiasa mengikuti perkembangan peraturan, menjunjung tinggi standar etika, dan melaksanakan uji tuntas secara komprehensif, meliputi verifikasi identitas serta legalitas dokumen.Notaris juga harus ekstra hati-hati dalam menangani transaksi berisiko tinggi, seperti sengketa tanah, dan tidak ragu mencari nasihat hukum profesional bila diperlukan.Dengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
Penelitian ini telah menyoroti urgensi peran dan tanggung jawab notaris dalam transaksi tanah adat, serta potensi sanksi akibat pelanggaran. Namun, masih banyak celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum dan integritas profesi notaris. Untuk penelitian selanjutnya, akan sangat bermanfaat jika dilakukan studi empiris mendalam mengenai efektivitas penerapan sanksi perdata, administratif, dan pidana yang telah dijatuhkan kepada notaris yang terlibat dalam penjualan tanah adat secara ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat meliputi sejauh mana sanksi-sanksi tersebut benar-benar mampu menciptakan efek jera dan mengembalikan kerugian korban, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakannya. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam antara kerangka hukum pertanahan formal dengan praktik hukum adat terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, khususnya dalam konteks tanah yang belum bersertifikat. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi dan menyusun rekomendasi konkret untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, demi menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan pihak-pihak yang bertransaksi. Terakhir, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat adat, penelitian dapat mengeksplorasi model-model kolaborasi yang inovatif antara notaris, pemerintah daerah, dan komunitas adat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme preventif yang memastikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dalam setiap transaksi tanah adat, sekaligus meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran hak di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.
- Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
- Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya... ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2725Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya ejournal insuriponorogo ac index php almanhaj article view 2725
| File size | 291.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Dalam BIG SMILE Indonesia ini Rumah Zakat juga menambahkan program Senyum Lestari sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup. PengelolaanDalam BIG SMILE Indonesia ini Rumah Zakat juga menambahkan program Senyum Lestari sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup. Pengelolaan
DINASTIREVDINASTIREV Notaris tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional OSS, karena sistem ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mendaftarkan badan usaha.meskipunNotaris tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional OSS, karena sistem ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mendaftarkan badan usaha.meskipun
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum kelembagaan penyuluhan di daerah tidak cukup kuat akibat perubahan kewenangan dalam Undang-Undang PemerintahanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum kelembagaan penyuluhan di daerah tidak cukup kuat akibat perubahan kewenangan dalam Undang-Undang Pemerintahan
DINASTIREVDINASTIREV 18 Tahun 2021 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka18 Tahun 2021 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistemHasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang masih eksis sesuai kriteria Permendagri No. 52/2014, dengan sistem
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian didapati bahwa keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan akan diragukan dan beresiko, karena rentan dapat melakukan perbuatanHasil penelitian didapati bahwa keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan akan diragukan dan beresiko, karena rentan dapat melakukan perbuatan
DINASTIREVDINASTIREV Politik uang yang disertai kampanye hitam terbukti merusak persepsi publik terhadap demokrasi, menggeser nilai-nilai demokrasi menjadi pragmatisme. PenelitianPolitik uang yang disertai kampanye hitam terbukti merusak persepsi publik terhadap demokrasi, menggeser nilai-nilai demokrasi menjadi pragmatisme. Penelitian
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa mekanisme mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih efektif dibandingkan jalurKesimpulan penelitian ini adalah bahwa mekanisme mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih efektif dibandingkan jalur
Useful /
STISASABANGSTISASABANG Jual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera olehJual beli ini merupakan suatu akad dengan pengiriman pemesanan barang oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan dan pelunasannya dilakukan segera oleh
DINASTIREVDINASTIREV Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atauDemi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau
DINASTIREVDINASTIREV Hasil dari penelitiannya adalah bahwa setiap korporasi wajib untuk menyampaikan beneficial ownership karena pemilik beneficial ownership merupakan pihakHasil dari penelitiannya adalah bahwa setiap korporasi wajib untuk menyampaikan beneficial ownership karena pemilik beneficial ownership merupakan pihak
DINASTIREVDINASTIREV Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganFenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan