DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikBentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundungan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.
Untuk mencegah perbuatan melawan hukum, notaris wajib senantiasa mengikuti perkembangan peraturan, menjunjung tinggi standar etika, dan melaksanakan uji tuntas secara komprehensif, meliputi verifikasi identitas serta legalitas dokumen.Notaris juga harus ekstra hati-hati dalam menangani transaksi berisiko tinggi, seperti sengketa tanah, dan tidak ragu mencari nasihat hukum profesional bila diperlukan.Dengan menjalankan kewajiban hukum dan etika, notaris secara signifikan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum pertanahan yang transparan, adil, dan dapat dipercaya bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.
Penelitian ini telah menyoroti urgensi peran dan tanggung jawab notaris dalam transaksi tanah adat, serta potensi sanksi akibat pelanggaran. Namun, masih banyak celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum dan integritas profesi notaris. Untuk penelitian selanjutnya, akan sangat bermanfaat jika dilakukan studi empiris mendalam mengenai efektivitas penerapan sanksi perdata, administratif, dan pidana yang telah dijatuhkan kepada notaris yang terlibat dalam penjualan tanah adat secara ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat meliputi sejauh mana sanksi-sanksi tersebut benar-benar mampu menciptakan efek jera dan mengembalikan kerugian korban, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakannya. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam antara kerangka hukum pertanahan formal dengan praktik hukum adat terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, khususnya dalam konteks tanah yang belum bersertifikat. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi dan menyusun rekomendasi konkret untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, demi menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan pihak-pihak yang bertransaksi. Terakhir, mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat adat, penelitian dapat mengeksplorasi model-model kolaborasi yang inovatif antara notaris, pemerintah daerah, dan komunitas adat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme preventif yang memastikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dalam setiap transaksi tanah adat, sekaligus meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran hak di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.
- Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
- Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya... ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2725Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Harga Sebenarnya ejournal insuriponorogo ac index php almanhaj article view 2725
| File size | 291.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Hutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnyaHutan harus dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjaga kelestariannya, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya
DINASTIREVDINASTIREV Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan BPSK dan kekuatan hukum putusannya dalam konteks perlindungan konsumen.Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan BPSK dan kekuatan hukum putusannya dalam konteks perlindungan konsumen.
STFTKIJNESTFTKIJNE Melalui pendekatan kontekstual, artikel ini memetakan dinamika sosial-budaya masyarakat Batak dan kondisi Indonesia yang menjadi medan aktual pelayananMelalui pendekatan kontekstual, artikel ini memetakan dinamika sosial-budaya masyarakat Batak dan kondisi Indonesia yang menjadi medan aktual pelayanan
STIBASTIBA Dengan demikian, Majelis Adat Gayo menjadi aktor penting dalam harmonisasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam praktik pernikahan masyarakatDengan demikian, Majelis Adat Gayo menjadi aktor penting dalam harmonisasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam praktik pernikahan masyarakat
UNIPASUNIPAS Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadapPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap
UM SURABAYAUM SURABAYA Kolaborasi antara peran dan dorongan sub-motor dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Peran masyarakat dalam kegiatan program merupakanKolaborasi antara peran dan dorongan sub-motor dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Peran masyarakat dalam kegiatan program merupakan
UNIRAYAUNIRAYA Apabila dalam kebiasaan-kebiasaan itu terdapat orang yang melanggar, atau melawan hokum adat, maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat memilih penyelesaianApabila dalam kebiasaan-kebiasaan itu terdapat orang yang melanggar, atau melawan hokum adat, maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat memilih penyelesaian
ISI DPSISI DPS Sejak adanya kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda mengenai larangan penebangan pohon secara liar, masyarakat mulai kesulitan membangun rumah tradisionalSejak adanya kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda mengenai larangan penebangan pohon secara liar, masyarakat mulai kesulitan membangun rumah tradisional
Useful /
IAIN CURUPIAIN CURUP Berdasarkan hasil penelitian, persepsi siswa MAN Curup dan MA Ar-Rahmah terhadap Prodi KPI Jurusan Dakwah STAIN Curup, antara lain. Prodi KPI sudah cukupBerdasarkan hasil penelitian, persepsi siswa MAN Curup dan MA Ar-Rahmah terhadap Prodi KPI Jurusan Dakwah STAIN Curup, antara lain. Prodi KPI sudah cukup
IAIN CURUPIAIN CURUP Isi media Talk Show kebugaran bersama Ade Rai berpengaruh baik secara langsung terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pendengar radio, mapun secara tidakIsi media Talk Show kebugaran bersama Ade Rai berpengaruh baik secara langsung terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pendengar radio, mapun secara tidak
STIBASTIBA Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi yang lebih baik antar institusi penegak hukum untuk meningkatkanOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, serta sinergi yang lebih baik antar institusi penegak hukum untuk meningkatkan
STIBASTIBA Perlindungan hukum atas harta waris anak yatim oleh wali telah diatur secara normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang menekankanPerlindungan hukum atas harta waris anak yatim oleh wali telah diatur secara normatif baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang menekankan