IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationThis article examines the dispute settlement mechanisms under the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the World Trade Organization (WTO) through a comparative legal analysis. The study aims to assess how both frameworks regulate international commercial disputes and promote legal certainty in cross-border trade relations. Employing a doctrinal and comparative legal approach, this research analyzes treaty provisions, institutional structures, procedural stages, and enforcement mechanisms governing dispute resolution under RCEP and the WTO Dispute Settlement Understanding. The findings indicate that while the WTO provides a more institutionalized and legally binding mechanism, RCEP emphasizes flexibility, consultation, and regional consensus. This article argues that RCEPs dispute settlement mechanism may complement the WTO framework by offering an alternative forum for resolving international commercial disputes, particularly within the Asia-Pacific region.
This study demonstrates that the WTO dispute settlement mechanism remains the most institutionalized and legally authoritative framework, offering a high degree of legal certainty.In contrast, RCEP adopts a more flexible and cooperation-oriented approach prioritizing consultation and consensus among member states.The coexistence of both systems reflects a pluralistic model of international trade governance, where global and regional frameworks jointly contribute to the stability and effectiveness of international commerce.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa RCEP secara empiris melalui studi kasus dan analisis data, mengingat mekanisme ini relatif baru. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa RCEP dapat diintegrasikan dengan sistem penyelesaian sengketa WTO untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan koheren dalam tata kelola perdagangan internasional. Terakhir, penting untuk meneliti dampak mekanisme penyelesaian sengketa RCEP terhadap negara-negara berkembang dan pelaku bisnis kecil, serta bagaimana mekanisme ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan kapasitas mereka, sehingga memastikan akses yang adil dan merata terhadap keadilan perdagangan.
| File size | 205.22 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Given that perceived risk plays a less significant role than previously theorized, institutions should focus on promoting user-friendly, impactful AI solutionsGiven that perceived risk plays a less significant role than previously theorized, institutions should focus on promoting user-friendly, impactful AI solutions
IJBLEIJBLE The decision establishes constitutional standards for limiting freedom of expression, emphasizing legality, legitimate purpose, necessity, and proportionality.The decision establishes constitutional standards for limiting freedom of expression, emphasizing legality, legitimate purpose, necessity, and proportionality.
IJBLEIJBLE Sintesis temuan juga mengonfirmasi bahwa model pemasaran afiliasi yang sukses di era palsu dapat memperkuat daya saing ekonomi UMKM, berkontribusi padaSintesis temuan juga mengonfirmasi bahwa model pemasaran afiliasi yang sukses di era palsu dapat memperkuat daya saing ekonomi UMKM, berkontribusi pada
IJBLEIJBLE Badan hukum yang terintegrasi seperti Perseroan Terbatas (PT) diperlukan untuk memastikan perlindungan investor, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalamBadan hukum yang terintegrasi seperti Perseroan Terbatas (PT) diperlukan untuk memastikan perlindungan investor, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam
IJBLEIJBLE Keseimbangan kerja‑hidup secara langsung meningkatkan kinerja pegawai dan juga melakukannya secara tidak langsung melalui peningkatan kepuasan kerja,Keseimbangan kerja‑hidup secara langsung meningkatkan kinerja pegawai dan juga melakukannya secara tidak langsung melalui peningkatan kepuasan kerja,
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Koneksi politik tidak memoderasi pengaruh transaksi dengan pihak berelasi maupun thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Namun, koneksi politikKoneksi politik tidak memoderasi pengaruh transaksi dengan pihak berelasi maupun thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Namun, koneksi politik
STPNSTPN Identifikasi kesesuaian lahan pertanian diperlukan untuk menanggapi kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertumbuhan penduduk, pencemaran lingkungan,Identifikasi kesesuaian lahan pertanian diperlukan untuk menanggapi kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertumbuhan penduduk, pencemaran lingkungan,
UNDIKMAUNDIKMA This research is a Research and Development study that uses the development steps developed by Borg and Gall including: 1) Needs Analysis; 2) TeachingThis research is a Research and Development study that uses the development steps developed by Borg and Gall including: 1) Needs Analysis; 2) Teaching
Useful /
STAIALHIKMAHPARIANGANSTAIALHIKMAHPARIANGAN Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memberikan keuntungan signifikan dalam mendukung pembelajaran bahasa Arab di pendidikan tinggi,Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memberikan keuntungan signifikan dalam mendukung pembelajaran bahasa Arab di pendidikan tinggi,
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Kemajuan teknologi semakin berkembang membuat mahasiswa semakin mudah untuk melakukan transaksi, juga mendorong peningkatan perilaku konsumtif karena promoKemajuan teknologi semakin berkembang membuat mahasiswa semakin mudah untuk melakukan transaksi, juga mendorong peningkatan perilaku konsumtif karena promo
STPNSTPN Several factors, including the communitys lack of understanding about the empowerment objectives of the agrarian reform access program, have preventedSeveral factors, including the communitys lack of understanding about the empowerment objectives of the agrarian reform access program, have prevented
STPNSTPN Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa telah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi serta mengajukan kuota pendaftaran tanah melalui programUntuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa telah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi serta mengajukan kuota pendaftaran tanah melalui program