STPNSTPN
BHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanPemerintah telah menangani ketimpangan kepemilikan perkebunan kelapa sawit melalui model kemitraan Nucleus Estate Smallholder Plantation (PIR‑BUN) dengan skema inti‑plasma sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986, bertujuan mencapai reformasi agraria. Namun, dalam praktiknya skema inti‑plasma menimbulkan konflik lahan dan permasalahan, salah satunya terjadi di Desa Teluk Bakung, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder literatur dan data primer Putusan Mahkamah Agung No. 3661 K/PDT/2019 mengenai wanprestasi PT PALM dalam pembagian hasil pada lahan plasma. Temuan menunjukkan bahwa konflik lahan plasma disebabkan oleh perbedaan interpretasi ketentuan 20 % untuk pengembangan perkebunan masyarakat, kelemahan dukungan institusional dan proses program PIR‑BUN, serta kurangnya transparansi dari perusahaan inti. Konflik tersebut berdampak negatif pada aspek sosial‑ekonomi petani plasma di Teluk Bakung dan menghambat upaya reformasi agraria.
Skema PIR‑BUN yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit ternyata dalam praktiknya menimbulkan konflik agraria yang merugikan petani plasma, terutama akibat ketidaksesuaian interpretasi ketentuan 20 % lahan untuk perkebunan masyarakat serta kelemahan proses dan institusi pelaksana. 3661 K/PDT/2019 mengungkap bahwa PT PALM sebagai pemegang IUP tidak transparan dan lalai dalam kewajiban pengembangan lahan plasma, sehingga mengakibatkan kehilangan hak atas tanah, berkurangnya pendapatan, dan peningkatan kemiskinan bagi petani.Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi preventif yang menyatukan kebijakan sektoral serta pendekatan komprehensif dan integratif untuk menegakkan keadilan agraria dan mewujudkan reformasi agraria yang berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara perbandingan kerangka hukum yang mengatur lahan plasma pada kementerian pertanian, agraria, dan ATR/BPN serta dampaknya terhadap keadilan agraria, untuk mengidentifikasi celah‑celah regulasi yang memperparah konflik. Selanjutnya, studi empiris berbasis survei dan wawancara mendalam dapat menilai perubahan kesejahteraan ekonomi dan sosial petani plasma setelah penerapan PIR‑BUN, sehingga memberikan data kuantitatif dan kualitatif mengenai efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Terakhir, pengembangan model tata kelola partisipatif antara perusahaan inti, pemerintah daerah, dan komunitas plasma dapat diuji coba dalam pilot project di beberapa desa, dengan tujuan mengevaluasi bagaimana mekanisme pengambilan keputusan bersama, transparansi profit‑sharing, dan pelibatan masyarakat dapat memperkuat implementasi reformasi agraria secara berkelanjutan.
| File size | 390.75 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUBLITARUNUBLITAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Penyuluh Agama Islam bersifat administratif-asistif dan tidak memiliki dasar kewenangan atributif maupunHasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Penyuluh Agama Islam bersifat administratif-asistif dan tidak memiliki dasar kewenangan atributif maupun
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung NomorBerdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban koperasi dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa klausul non-competition merupakan prestasi negatif yang sah dan mengikat pekerja setelahPutusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa klausul non-competition merupakan prestasi negatif yang sah dan mengikat pekerja setelah
JOURNALSJOURNALS Akibatnya, kelompok Ankubas tidak hanya berhasil secara internal tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar berupa pemberdayaan ekonomi,Akibatnya, kelompok Ankubas tidak hanya berhasil secara internal tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar berupa pemberdayaan ekonomi,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakatNamun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan digitalisasi peradilan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiKondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan digitalisasi peradilan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargainingPengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargaining
4141 5% of the weight of cement. As a comparison concrete is made without the addition of fiber which is 0%. Concrete compressive strength testing is carried5% of the weight of cement. As a comparison concrete is made without the addition of fiber which is 0%. Concrete compressive strength testing is carried
Useful /
UNESAUNESA Hal ini memungkinkan aplikasi ULBI untuk menghasilkan pendapatan langsung dan memperluas potensi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasilHal ini memungkinkan aplikasi ULBI untuk menghasilkan pendapatan langsung dan memperluas potensi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil
UNESAUNESA Additionally, the study revealed that collaborative skills successfully mediate between interpersonal communication and engagement in correspondence learningAdditionally, the study revealed that collaborative skills successfully mediate between interpersonal communication and engagement in correspondence learning
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Red Notice merupakan mekanisme penting dalam kerja sama penegakan hukum internasional, efektivitasnya di IndonesiaPenelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Red Notice merupakan mekanisme penting dalam kerja sama penegakan hukum internasional, efektivitasnya di Indonesia
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu pree-test (68.05) dan post-test (74,44) sedangkan hasil belajar siswaData yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen yaitu pree-test (68.05) dan post-test (74,44) sedangkan hasil belajar siswa