STPNSTPN
BHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanPemerintah telah menangani ketimpangan kepemilikan perkebunan kelapa sawit melalui model kemitraan Nucleus Estate Smallholder Plantation (PIR‑BUN) dengan skema inti‑plasma sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986, bertujuan mencapai reformasi agraria. Namun, dalam praktiknya skema inti‑plasma menimbulkan konflik lahan dan permasalahan, salah satunya terjadi di Desa Teluk Bakung, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder literatur dan data primer Putusan Mahkamah Agung No. 3661 K/PDT/2019 mengenai wanprestasi PT PALM dalam pembagian hasil pada lahan plasma. Temuan menunjukkan bahwa konflik lahan plasma disebabkan oleh perbedaan interpretasi ketentuan 20 % untuk pengembangan perkebunan masyarakat, kelemahan dukungan institusional dan proses program PIR‑BUN, serta kurangnya transparansi dari perusahaan inti. Konflik tersebut berdampak negatif pada aspek sosial‑ekonomi petani plasma di Teluk Bakung dan menghambat upaya reformasi agraria.
Skema PIR‑BUN yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit ternyata dalam praktiknya menimbulkan konflik agraria yang merugikan petani plasma, terutama akibat ketidaksesuaian interpretasi ketentuan 20 % lahan untuk perkebunan masyarakat serta kelemahan proses dan institusi pelaksana. 3661 K/PDT/2019 mengungkap bahwa PT PALM sebagai pemegang IUP tidak transparan dan lalai dalam kewajiban pengembangan lahan plasma, sehingga mengakibatkan kehilangan hak atas tanah, berkurangnya pendapatan, dan peningkatan kemiskinan bagi petani.Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi preventif yang menyatukan kebijakan sektoral serta pendekatan komprehensif dan integratif untuk menegakkan keadilan agraria dan mewujudkan reformasi agraria yang berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara perbandingan kerangka hukum yang mengatur lahan plasma pada kementerian pertanian, agraria, dan ATR/BPN serta dampaknya terhadap keadilan agraria, untuk mengidentifikasi celah‑celah regulasi yang memperparah konflik. Selanjutnya, studi empiris berbasis survei dan wawancara mendalam dapat menilai perubahan kesejahteraan ekonomi dan sosial petani plasma setelah penerapan PIR‑BUN, sehingga memberikan data kuantitatif dan kualitatif mengenai efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Terakhir, pengembangan model tata kelola partisipatif antara perusahaan inti, pemerintah daerah, dan komunitas plasma dapat diuji coba dalam pilot project di beberapa desa, dengan tujuan mengevaluasi bagaimana mekanisme pengambilan keputusan bersama, transparansi profit‑sharing, dan pelibatan masyarakat dapat memperkuat implementasi reformasi agraria secara berkelanjutan.
| File size | 390.75 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
ULBULB Perlindungan hukum di bidang kesehatan mencakup aspek preventif dan represif yang melibatkan pemerintah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Pemerintah danPerlindungan hukum di bidang kesehatan mencakup aspek preventif dan represif yang melibatkan pemerintah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan
UNESAUNESA Penelitian ini menekankan perlunya penguatan implementasi regulasi serta harmonisasi kerangka hukum untuk perlindungan hak ulayat yang efektif. PenelitianPenelitian ini menekankan perlunya penguatan implementasi regulasi serta harmonisasi kerangka hukum untuk perlindungan hak ulayat yang efektif. Penelitian
DWCUDWCU Melalui keresahan ini, penulis berusaha meninjau pergeseran relasi antara manusia, alam, dan Yang ilahi dan berupaya menenun kembali melalui tradisi sesajenMelalui keresahan ini, penulis berusaha meninjau pergeseran relasi antara manusia, alam, dan Yang ilahi dan berupaya menenun kembali melalui tradisi sesajen
DINASTIREVDINASTIREV Dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhanaDengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhana
PUBMEDIAPUBMEDIA The focus of this writing is to investigate how the right to life of the Rempang residents is safeguarded under existing laws and regulations. The researchThe focus of this writing is to investigate how the right to life of the Rempang residents is safeguarded under existing laws and regulations. The research
UNRIUNRI Upaya pemerintah melalui UPT KPH Bagansiapiapi diarahkan pada mediasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) terbukti efektifUpaya pemerintah melalui UPT KPH Bagansiapiapi diarahkan pada mediasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) terbukti efektif
STPNSTPN Model pengelolaan tanah komunal ini juga mendukung upaya konservasi yang sejalan dengan gaya hidup MHA. Suksesnya desa ini dalam melestarikan tanah adatnyaModel pengelolaan tanah komunal ini juga mendukung upaya konservasi yang sejalan dengan gaya hidup MHA. Suksesnya desa ini dalam melestarikan tanah adatnya
BDKJAKARTABDKJAKARTA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif teologi agraria dapat menyelaraskan upaya untuk mengaktualisasikan teks Kejadian 1. 26-30 sebaiknya dipahamiPenelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif teologi agraria dapat menyelaraskan upaya untuk mengaktualisasikan teks Kejadian 1. 26-30 sebaiknya dipahami
Useful /
ULBULB Permasalahan utama yang diangkat adalah tidak adanya kepastian hukum terkait status lahan setelah masa HGU berakhir, serta lemahnya pengawasan PemerintahPermasalahan utama yang diangkat adalah tidak adanya kepastian hukum terkait status lahan setelah masa HGU berakhir, serta lemahnya pengawasan Pemerintah
ULBULB Untuk menghindari perluasan penafsiran, penilaian makar harus mempertimbangkan unsur objektif, subjektif, objek perlindungan hukum, dan faktor penguatUntuk menghindari perluasan penafsiran, penilaian makar harus mempertimbangkan unsur objektif, subjektif, objek perlindungan hukum, dan faktor penguat
DINASTIREVDINASTIREV Digitalisasi rekam medis mendorong efisiensi dan kesinambungan layanan, tetapi meningkatkan risiko atas hak privasi pasien. Penelitian ini menelaah kerangkaDigitalisasi rekam medis mendorong efisiensi dan kesinambungan layanan, tetapi meningkatkan risiko atas hak privasi pasien. Penelitian ini menelaah kerangka
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Studi ini menyoroti kebutuhan yang semakin besar untuk mengeksplorasi dan memahami sikap keagamaan di kalangan mahasiswa dalam konteks pengaruh sosial,Studi ini menyoroti kebutuhan yang semakin besar untuk mengeksplorasi dan memahami sikap keagamaan di kalangan mahasiswa dalam konteks pengaruh sosial,