STPNSTPN
BHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanPemerintah telah menangani ketimpangan kepemilikan perkebunan kelapa sawit melalui model kemitraan Nucleus Estate Smallholder Plantation (PIR‑BUN) dengan skema inti‑plasma sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986, bertujuan mencapai reformasi agraria. Namun, dalam praktiknya skema inti‑plasma menimbulkan konflik lahan dan permasalahan, salah satunya terjadi di Desa Teluk Bakung, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder literatur dan data primer Putusan Mahkamah Agung No. 3661 K/PDT/2019 mengenai wanprestasi PT PALM dalam pembagian hasil pada lahan plasma. Temuan menunjukkan bahwa konflik lahan plasma disebabkan oleh perbedaan interpretasi ketentuan 20 % untuk pengembangan perkebunan masyarakat, kelemahan dukungan institusional dan proses program PIR‑BUN, serta kurangnya transparansi dari perusahaan inti. Konflik tersebut berdampak negatif pada aspek sosial‑ekonomi petani plasma di Teluk Bakung dan menghambat upaya reformasi agraria.
Skema PIR‑BUN yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit ternyata dalam praktiknya menimbulkan konflik agraria yang merugikan petani plasma, terutama akibat ketidaksesuaian interpretasi ketentuan 20 % lahan untuk perkebunan masyarakat serta kelemahan proses dan institusi pelaksana. 3661 K/PDT/2019 mengungkap bahwa PT PALM sebagai pemegang IUP tidak transparan dan lalai dalam kewajiban pengembangan lahan plasma, sehingga mengakibatkan kehilangan hak atas tanah, berkurangnya pendapatan, dan peningkatan kemiskinan bagi petani.Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi preventif yang menyatukan kebijakan sektoral serta pendekatan komprehensif dan integratif untuk menegakkan keadilan agraria dan mewujudkan reformasi agraria yang berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara perbandingan kerangka hukum yang mengatur lahan plasma pada kementerian pertanian, agraria, dan ATR/BPN serta dampaknya terhadap keadilan agraria, untuk mengidentifikasi celah‑celah regulasi yang memperparah konflik. Selanjutnya, studi empiris berbasis survei dan wawancara mendalam dapat menilai perubahan kesejahteraan ekonomi dan sosial petani plasma setelah penerapan PIR‑BUN, sehingga memberikan data kuantitatif dan kualitatif mengenai efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Terakhir, pengembangan model tata kelola partisipatif antara perusahaan inti, pemerintah daerah, dan komunitas plasma dapat diuji coba dalam pilot project di beberapa desa, dengan tujuan mengevaluasi bagaimana mekanisme pengambilan keputusan bersama, transparansi profit‑sharing, dan pelibatan masyarakat dapat memperkuat implementasi reformasi agraria secara berkelanjutan.
| File size | 390.75 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika, khususnya dalam geometri. IndikatorPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika, khususnya dalam geometri. Indikator
DAARULHUDADAARULHUDA PHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentangPHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjaminPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjamin
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Ketidakmampuan terdakwa memberikan penjelasan yang sah memperkuat dasar penjatuhan sanksi pidana. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnyaKetidakmampuan terdakwa memberikan penjelasan yang sah memperkuat dasar penjatuhan sanksi pidana. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakatNamun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
UADUAD Badan-badan yudisial di berbagai tingkat telah bergeser dari fokus pada atribusi kesalahan ke pengakuan realitas substantif keruntuhan pernikahan, mencerminkanBadan-badan yudisial di berbagai tingkat telah bergeser dari fokus pada atribusi kesalahan ke pengakuan realitas substantif keruntuhan pernikahan, mencerminkan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batasMahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas
LIMM PUBLIMM PUB Keberhasilan ini didukung oleh visi dan misi untuk mensejahterakan petani serta kemampuan pemimpin dalam memberikan inspirasi dan kepedulian. Kendala yangKeberhasilan ini didukung oleh visi dan misi untuk mensejahterakan petani serta kemampuan pemimpin dalam memberikan inspirasi dan kepedulian. Kendala yang
Useful /
JOURNAL GEHUJOURNAL GEHU This study underscores the importance of spiritual well-being as a psychological resource in understanding mental health conditions among university students.This study underscores the importance of spiritual well-being as a psychological resource in understanding mental health conditions among university students.
LIMM PUBLIMM PUB Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan seorang pengusahaPendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan seorang pengusaha
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Namun, tantangan seperti sistem perawatan kesehatan yang terfragmentasi, sumber daya yang terbatas, stigma, dan kesenjangan pelatihan perlu diatasi. ArahNamun, tantangan seperti sistem perawatan kesehatan yang terfragmentasi, sumber daya yang terbatas, stigma, dan kesenjangan pelatihan perlu diatasi. Arah
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Selain itu, mendukung pertanian lokal mendorong pengembangan masyarakat dengan mendukung ekonomi lokal, mempromosikan kohesi sosial, dan meningkatkan keterlibatanSelain itu, mendukung pertanian lokal mendorong pengembangan masyarakat dengan mendukung ekonomi lokal, mempromosikan kohesi sosial, dan meningkatkan keterlibatan