MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiHukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu.dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap paper, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian mendalam mengenai efektivitas model Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam koordinasi penanganan tindak pidana pemilu, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan solusi untuk meningkatkan sinergi antar lembaga terkait. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas penegakan hukum pidana pemilu, mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan sanksi. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu, serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
| File size | 507.04 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
USUUSU Dengan menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggambarkan fakta-fakta transformasi kelembagaan dan kenegarawananDengan menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggambarkan fakta-fakta transformasi kelembagaan dan kenegarawanan
PUBMEDIAPUBMEDIA This study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024This study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024
PUBMEDIAPUBMEDIA Tekanan dari masyarakat sipil, meskipun aktif dan vokal, belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk membatasi atau membatalkan kebijakan publikTekanan dari masyarakat sipil, meskipun aktif dan vokal, belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk membatasi atau membatalkan kebijakan publik
YAYASANBHZYAYASANBHZ Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum, termasuk perluasan ruang lingkup pengujian, peningkatan efektivitas eksekusi putusan MK, serta peningkatanArtikel ini merekomendasikan reformasi hukum, termasuk perluasan ruang lingkup pengujian, peningkatan efektivitas eksekusi putusan MK, serta peningkatan
UNSUNS Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagaiPutusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa calon kepala dan wakil daerah harus memiliki usia yang memenuhi syarat pencalonan sebelum ditetapkan sebagai
PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negaraHal ini, sebagai upaya strategis negara untuk menyusun, merevisi, atau mencabut peraturan hukum secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan negara
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, konsep ini menjadi topik perdebatan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, pernyataan, dan perilaku. Falsum berfungsi untuk memperbaiki keputusanNamun, konsep ini menjadi topik perdebatan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, pernyataan, dan perilaku. Falsum berfungsi untuk memperbaiki keputusan
UNSURUNSUR Selain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan PemiluSelain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu
Useful /
MKRIMKRI Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi No.Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi No.
IBSIBS (1) Variabel Interest Income memiliki hasil berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). (2) Variabel Fee Based Income memiliki hasil tidak berpengaruh(1) Variabel Interest Income memiliki hasil berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). (2) Variabel Fee Based Income memiliki hasil tidak berpengaruh
STIKESLHOKSEUMAWESTIKESLHOKSEUMAWE Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa mayoritas pengetahuan masyarakat baik yaituInstrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa mayoritas pengetahuan masyarakat baik yaitu
STIKESLHOKSEUMAWESTIKESLHOKSEUMAWE Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan desain cross sectional, dengan jumlah Sampel penelitian ini adalah pekerja pabrik sebanyak yaitu 34Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan desain cross sectional, dengan jumlah Sampel penelitian ini adalah pekerja pabrik sebanyak yaitu 34