MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiHukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu.dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap paper, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian mendalam mengenai efektivitas model Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam koordinasi penanganan tindak pidana pemilu, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan solusi untuk meningkatkan sinergi antar lembaga terkait. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas penegakan hukum pidana pemilu, mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan sanksi. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu, serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
| File size | 507.04 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Secara yuridis, terdapat kesalahan pengamalan muatan pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat dalam UUD 1945, UU KK dan UU MK. SementaraSecara yuridis, terdapat kesalahan pengamalan muatan pengaturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat dalam UUD 1945, UU KK dan UU MK. Sementara
MKRIMKRI Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakatPutusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat
IBLAMIBLAM Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID. MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan,Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID. MDN, ternyata hakim dalam putusannya perpedoman kepada Undang-Undang di atas sehingga hakim memutuskan,
STISIPOLP12STISIPOLP12 Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi pengawasan administratif dan kepatuhan ketat terhadap prosedur sangat penting untuk menjaga legitimasi prosesStudi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi pengawasan administratif dan kepatuhan ketat terhadap prosedur sangat penting untuk menjaga legitimasi proses
IBLAMIBLAM Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjagaPutusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga
UNCMUNCM Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media gambar dalam pembelajaran geometri pada mata pelajaran Matematika dapat meningkatkan pemahaman dan dayaPenelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media gambar dalam pembelajaran geometri pada mata pelajaran Matematika dapat meningkatkan pemahaman dan daya
UNCMUNCM Indikator keberhasilan yang ditetapkan dengan target ketuntasan keaktifan belajar sebesar 80 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediaIndikator keberhasilan yang ditetapkan dengan target ketuntasan keaktifan belajar sebesar 80 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media
UCYUCY keputusan MK menjadi landasan hukum penting bagi perwujudan UU Pemilu 2017 serta berfungsi sebagai election court dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.keputusan MK menjadi landasan hukum penting bagi perwujudan UU Pemilu 2017 serta berfungsi sebagai election court dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.
Useful /
IBLAMIBLAM Dan bagaimanakah penyelesaian Change Order tersebut. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatiDan bagaimanakah penyelesaian Change Order tersebut. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapati
IBLAMIBLAM Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta penyalahgunaanTim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta penyalahgunaan
IBLAMIBLAM The study aims to identify an ideal framework for online lending limits to combat defaults and over-indebtedness. Findings show Indonesia lacks sufficientThe study aims to identify an ideal framework for online lending limits to combat defaults and over-indebtedness. Findings show Indonesia lacks sufficient
IBSIBS Penelitian ini menguji pengaruh Operating Capacity, Profitability, Sales Growth terhadap Financial Distress. Penelitian ini melakukan perbandingan duaPenelitian ini menguji pengaruh Operating Capacity, Profitability, Sales Growth terhadap Financial Distress. Penelitian ini melakukan perbandingan dua