MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiHukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu.dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap paper, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian mendalam mengenai efektivitas model Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam koordinasi penanganan tindak pidana pemilu, dengan fokus pada identifikasi hambatan dan solusi untuk meningkatkan sinergi antar lembaga terkait. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas penegakan hukum pidana pemilu, mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan sanksi. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pidana pemilu, serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
| File size | 507.04 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Keilmuan yang diperoleh dari kegiatan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dan dijadikan sumberKeilmuan yang diperoleh dari kegiatan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Pondok Labu dan dijadikan sumber
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM PKM peringatan Maulid Nabi di SMP Negeri 2 Sangatta Utara berhasil menumbuhkan kesadaran religius, memperkuat karakter, dan menanamkan toleransi melaluiPKM peringatan Maulid Nabi di SMP Negeri 2 Sangatta Utara berhasil menumbuhkan kesadaran religius, memperkuat karakter, dan menanamkan toleransi melalui
APPIHIAPPIHI Praktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasanPraktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasan
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,
APPIHIAPPIHI Proses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan denganProses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan dengan
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak mengurangi keseriusan tindak pidana pemalsuan, melainkan memberikan alternatif penyelesaianHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak mengurangi keseriusan tindak pidana pemalsuan, melainkan memberikan alternatif penyelesaian
OJSOJS Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,
Useful /
MKRIMKRI Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakimanPrinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman
MKRIMKRI Persoalan tersebut selanjutnya harus dikembalikan pada konteks karakteristik Mahkamah Konstitusi yang melahirkan konsep alinasi pengangkatan hakim konstitusi,Persoalan tersebut selanjutnya harus dikembalikan pada konteks karakteristik Mahkamah Konstitusi yang melahirkan konsep alinasi pengangkatan hakim konstitusi,
OJSOJS Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia melalui pengembangan strategi pembelajaranPerlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia melalui pengembangan strategi pembelajaran
OJSOJS Adapun hasil penelitian yang dilakukan Widiya Wahyu, dkk yang menjadi acuan atau referensi penulis menunjukkan bahwa ditunjukkan dengan analisis statistikAdapun hasil penelitian yang dilakukan Widiya Wahyu, dkk yang menjadi acuan atau referensi penulis menunjukkan bahwa ditunjukkan dengan analisis statistik