IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini menganalisis bahwa hukum pidana di Indonesia secara fundamental diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukum utama yang menetapkan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Prinsip sentral tersebut adalah Asas Legalitas dalam sistem hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkara pidana dalam KUHP serta menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal untuk menelaah norma hukum dan prinsip yang relevan. Asas Legalitas memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, khususnya dalam merespons perkembangan kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan dan adaptif dengan tetap menjaga konsistensi terhadap Asas Legalitas guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil.
Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.Sebagai prinsip fundamental negara hukum, asas legalitas menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya, sekaligus membuka ruang bagi hakim sebagai penemu dan pembentuk hukum dalam perkara yang belum diatur secara jelas.Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat.
Berdasarkan analisis terhadap perkembangan kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai regulasi kejahatan siber lintas negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan Asas Legalitas dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisir, dengan mempertimbangkan aspek kerjasama internasional dan perlunya harmonisasi hukum. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran serta tanggung jawab hakim dalam penemuan hukum (rechtsvinding) dalam konteks Asas Legalitas, serta mengembangkan model pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan belum diatur secara jelas dalam undang-undang.
| File size | 225.09 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
BSIBSI Jumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 25 peserta. Pendekatan yang diadopsi dalam sosialisasi ini melibatkan metode ceramah dan diskusi. DariJumlah peserta dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 25 peserta. Pendekatan yang diadopsi dalam sosialisasi ini melibatkan metode ceramah dan diskusi. Dari
HTPHTP Artikel ini mengkaji perkembangan hukum terkait penanganan kejahatan siber di Indonesia, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang ada, tantanganArtikel ini mengkaji perkembangan hukum terkait penanganan kejahatan siber di Indonesia, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang ada, tantangan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan regulasi khusus AI, anonimitas pelaku, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. PenelitianNamun penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan regulasi khusus AI, anonimitas pelaku, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian
BIARJOURNALBIARJOURNAL Kolaborasi dengan investor dianggap krusial untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Studi ini memberikan insight yang dapatKolaborasi dengan investor dianggap krusial untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Studi ini memberikan insight yang dapat
SINESIASINESIA Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan secara strategis untuk membuat kebijakan yang fleksibel dan memanfaatkan praktikOleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan secara strategis untuk membuat kebijakan yang fleksibel dan memanfaatkan praktik
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pendekatan ini melibatkan analisis hukum sistematis terhadap peraturan yang berlaku, menilai efektivitasnya, dan menyarankan langkah-langkah hukum formalPendekatan ini melibatkan analisis hukum sistematis terhadap peraturan yang berlaku, menilai efektivitasnya, dan menyarankan langkah-langkah hukum formal
LMULMU Adapun beberapa barang bukti digital yang dapat ditemukan dalam proses investigasi berupa 2 file yang dihapus, beberapa log yang ditemukan seperti. waktuAdapun beberapa barang bukti digital yang dapat ditemukan dalam proses investigasi berupa 2 file yang dihapus, beberapa log yang ditemukan seperti. waktu
UNPAMUNPAM 0 dan WinHex versi 18. 6. Signature file dapat digunakan untuk investigasi kasus dalam mengidentifikasi dan memverifikasi jenis file, sehingga file yang0 dan WinHex versi 18. 6. Signature file dapat digunakan untuk investigasi kasus dalam mengidentifikasi dan memverifikasi jenis file, sehingga file yang
Useful /
BSIBSI Oleh karena itu Pengabdian Masyarkat ini membahas tentang penggunaan Google Form untuk Ibu-ibu Posyandu Seruni dengan tujuan agar ibu-ibu posyandu jugaOleh karena itu Pengabdian Masyarkat ini membahas tentang penggunaan Google Form untuk Ibu-ibu Posyandu Seruni dengan tujuan agar ibu-ibu posyandu juga
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan hasil analisis, kasus ini menunjukkan dinamika baru dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata di era digital, di mana unsur PMH memerlukan buktiBerdasarkan hasil analisis, kasus ini menunjukkan dinamika baru dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata di era digital, di mana unsur PMH memerlukan bukti
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis kelemahan tersebut dan menawarkan model reformulasi yang lebih responsif secara ekologis melalui pendekatan ekosentris danPenelitian ini menganalisis kelemahan tersebut dan menawarkan model reformulasi yang lebih responsif secara ekologis melalui pendekatan ekosentris dan
STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Sayangnya pendirian dan pengelolaan BUM Desa mempunyai permasalahan dan tantangan. Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantanganSayangnya pendirian dan pengelolaan BUM Desa mempunyai permasalahan dan tantangan. Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantangan