IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini menganalisis bahwa hukum pidana di Indonesia secara fundamental diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukum utama yang menetapkan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Prinsip sentral tersebut adalah Asas Legalitas dalam sistem hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkara pidana dalam KUHP serta menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal untuk menelaah norma hukum dan prinsip yang relevan. Asas Legalitas memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, khususnya dalam merespons perkembangan kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan dan adaptif dengan tetap menjaga konsistensi terhadap Asas Legalitas guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil.
Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.Sebagai prinsip fundamental negara hukum, asas legalitas menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya, sekaligus membuka ruang bagi hakim sebagai penemu dan pembentuk hukum dalam perkara yang belum diatur secara jelas.Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat.
Berdasarkan analisis terhadap perkembangan kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai regulasi kejahatan siber lintas negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan Asas Legalitas dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisir, dengan mempertimbangkan aspek kerjasama internasional dan perlunya harmonisasi hukum. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran serta tanggung jawab hakim dalam penemuan hukum (rechtsvinding) dalam konteks Asas Legalitas, serta mengembangkan model pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan belum diatur secara jelas dalam undang-undang.
| File size | 225.09 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai perdagangan manusia terdapat dalam instrumen internasional seperti Protokol Palermo sedangkan regulasiHasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai perdagangan manusia terdapat dalam instrumen internasional seperti Protokol Palermo sedangkan regulasi
UTBUTB Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan penalaran deduktif.Bahan hukum primer dan sekunder dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan penalaran deduktif.
UTBUTB Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pemberantasan narkobaOleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pemberantasan narkoba
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan kajian pustaka dan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Kejelasan status tenaga kesehatanPenelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan kajian pustaka dan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Kejelasan status tenaga kesehatan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan peneliti sebagai instrumen utama, melakukan pengamatan mendalam dan wawancara dengan informan kunciPenelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan peneliti sebagai instrumen utama, melakukan pengamatan mendalam dan wawancara dengan informan kunci
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan yang bersifat patrilineal, memiliki keunikan yakni yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-lakiDalam sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan yang bersifat patrilineal, memiliki keunikan yakni yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-laki
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban,Karena perlu diketahui wewenang dan juga kewajiban Kepala Desa memiliki konsekuensi yuridis, yakni mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban,
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup hukum administratif, dengan kecenderungan penggunaan asas subsidiaritas hukum pidana sebagai ultimumBentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup hukum administratif, dengan kecenderungan penggunaan asas subsidiaritas hukum pidana sebagai ultimum
Useful /
UTBUTB Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan peran dari pemerintah dan pembudi daya ikan telah diatur secara jelas, namun ketentuan bagiHasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan peran dari pemerintah dan pembudi daya ikan telah diatur secara jelas, namun ketentuan bagi
UTBUTB Berdasarkan hasil telaah kasus-kasus yang terjadi, bahwa korban pelanggaran HKI dilindungi oleh hukum berdasarkan sistem first to file. Dari penjelasanBerdasarkan hasil telaah kasus-kasus yang terjadi, bahwa korban pelanggaran HKI dilindungi oleh hukum berdasarkan sistem first to file. Dari penjelasan
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan observasional. Penelitian ini menggambarkan pemeriksaan kandungan klorin (Cl2) pada berasJenis penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan observasional. Penelitian ini menggambarkan pemeriksaan kandungan klorin (Cl2) pada beras
UTBUTB Kerangka normatif yang dibangun melalui perjanjian regional ini telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatanKerangka normatif yang dibangun melalui perjanjian regional ini telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatan