IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini menganalisis bahwa hukum pidana di Indonesia secara fundamental diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukum utama yang menetapkan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Prinsip sentral tersebut adalah Asas Legalitas dalam sistem hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perkara pidana dalam KUHP serta menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal untuk menelaah norma hukum dan prinsip yang relevan. Asas Legalitas memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, khususnya dalam merespons perkembangan kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan dan adaptif dengan tetap menjaga konsistensi terhadap Asas Legalitas guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil.
Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.Sebagai prinsip fundamental negara hukum, asas legalitas menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya, sekaligus membuka ruang bagi hakim sebagai penemu dan pembentuk hukum dalam perkara yang belum diatur secara jelas.Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat.
Berdasarkan analisis terhadap perkembangan kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai regulasi kejahatan siber lintas negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penerapan Asas Legalitas dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisir, dengan mempertimbangkan aspek kerjasama internasional dan perlunya harmonisasi hukum. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran serta tanggung jawab hakim dalam penemuan hukum (rechtsvinding) dalam konteks Asas Legalitas, serta mengembangkan model pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan belum diatur secara jelas dalam undang-undang.
| File size | 225.09 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Hal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawabanHal ini berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga partisipasi pemegang saham dalam tindakan pidana atau pembantuan dapat menimbulkan pertanggungjawaban
UntikaUntika Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrolPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrol
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
UntikaUntika Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkanDengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dariHasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim melanggar asas itikad baik, keadilan, transparansi, dan juga kepastian hukum. Influencer sebagai bagian dari
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaianPenelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian
Useful /
IBLAMIBLAM Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna memberikan demarkasi kewenanganOleh karena itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna memberikan demarkasi kewenangan
IBLAMIBLAM Ketidaksesuaian ini menimbulkan masalah hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 jo Lampiran Perpres Jabatan PPPK. Berdasarkan prinsip sinkronisasiKetidaksesuaian ini menimbulkan masalah hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 jo Lampiran Perpres Jabatan PPPK. Berdasarkan prinsip sinkronisasi
UntikaUntika Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. AdapunOleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun
UntikaUntika Putusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikanPutusan ini menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat jika tidak dimaknai dengan memberikan