IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWTindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam ketahanan nasional Indonesia, ditandai dengan angka prevalensi penyalahgunaan yang signifikan. Pemerintah merespons ancaman ini melalui kerangka hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengamanatkan peran sentral kepada dua institusi penegak hukum utama: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kehadiran dua lembaga dengan kewenangan penyidikan yang setara memunculkan diskursus mengenai dualisme kewenangan yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian peran dan problematika yuridis yang muncul dalam implementasi kewenangan kedua lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan data implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BNN diposisikan sebagai lembaga khusus dengan mandat komprehensif, sementara Polri berperan sebagai penegak hukum umum. Namun, terdapat ambiguitas norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait kewenangan penyidikan khusus, yang menciptakan potensi tumpang tindih dan diperparah oleh tantangan koordinasi praktis di lapangan. Problematika ini menghambat efektivitas pemberantasan narkotika secara strategis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif untuk memberikan demarkasi kewenangan yang jelas serta penguatan mekanisme koordinasi operasional untuk mewujudkan sinergi yang efektif.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia dijalankan melalui model dualistik yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus dengan mandat P4GN yang komprehensif, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum umum dengan jangkauan operasional luas, di mana keduanya sama-sama diberikan kewenangan penyidikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.Namun demikian, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi problematika yuridis berupa ambiguitas norma yang menimbulkan wilayah abu-abu dan potensi tumpang tindih kewenangan, yang diperparah oleh lemahnya koordinasi, kesenjangan kapasitas sumber daya, serta belum optimalnya mekanisme kerja sama yang terinstitusionalisasi.Meskipun secara kuantitatif penindakan menunjukkan hasil signifikan, efektivitas strategisnya masih terhambat oleh dualisme kewenangan dan pendekatan (punitif dan rehabilitatif).Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna memberikan demarkasi kewenangan yang lebih tegas antara BNN dan Polri, baik melalui penyamaan kewenangan prosedural maupun pembagian yurisdiksi berbasis jenis dan skala kejahatan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang kompleks terkait pemberantasan narkotika, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai efektivitas model penegakan hukum dualistik di Indonesia dengan model serupa di negara lain yang berhasil memberantas narkotika, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Kedua, penelitian kualitatif mendalam diperlukan untuk memahami persepsi dan pengalaman petugas BNN dan Polri dalam berkoordinasi di lapangan, guna mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik dan merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur dampak program rehabilitasi berbasis masyarakat terhadap penurunan angka recidivisme (pengulangan tindak pidana) di kalangan pengguna narkotika, sehingga dapat memberikan dasar empiris untuk pengembangan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif. Dengan menggabungkan temuan dari ketiga penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, serta merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkeadilan.
- One moment, please.... one moment please wait request verified doi.org/10.37010/lit.v6i2.1680One moment please one moment please wait request verified doi 10 37010 lit v6i2 1680
- STRATEGI HUKUM UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENERBITAN AKADEMIK DI INDONESIA | IBLAM LAW REVIEW.... Doi.Org/10.52249/Ilr.V4i2.394STRATEGI HUKUM UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENERBITAN AKADEMIK DI INDONESIA IBLAM LAW REVIEW Doi Org 10 52249 Ilr V4i2 394
- Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1137Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality journal neolectura index php postulat article view 1137
| File size | 123.92 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
GREENPUBGREENPUB Ketiadaan pembagian wilayah kabupaten/kota serta absennya DPRD di IKN menegaskan adanya deviasi struktural dari desain konstitusional tersebut. Dalam perspektifKetiadaan pembagian wilayah kabupaten/kota serta absennya DPRD di IKN menegaskan adanya deviasi struktural dari desain konstitusional tersebut. Dalam perspektif
STIESTEKOMSTIESTEKOM Penelitian ini mengelompokkan faktor pendorong dan penghambat dalam pemindahan IKN, yang memiliki potensi strategis untuk transformasi ekonomi namun harusPenelitian ini mengelompokkan faktor pendorong dan penghambat dalam pemindahan IKN, yang memiliki potensi strategis untuk transformasi ekonomi namun harus
IBRAHIMYIBRAHIMY gerrardi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021,distribusi secara spasial dan temporal di Perairan Tarakan dengan hasil tangkapan pada bulan Agustusgerrardi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021,distribusi secara spasial dan temporal di Perairan Tarakan dengan hasil tangkapan pada bulan Agustus
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Konsekuensinya lebih relevan berada pada ranah administrasi jabatan dan etika profesi, terutama pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuanKonsekuensinya lebih relevan berada pada ranah administrasi jabatan dan etika profesi, terutama pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan
UNIVEDUNIVED Analisis wacana kritis dengan model Teun A. van Dijk mencakup dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks akan dianalisis dalam halAnalisis wacana kritis dengan model Teun A. van Dijk mencakup dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks akan dianalisis dalam hal
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Keadilan yang dimaksud dalam undang-undang berarti bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan atas dasar kesetaraan di semua lapisan sosial masyarakat.Keadilan yang dimaksud dalam undang-undang berarti bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan atas dasar kesetaraan di semua lapisan sosial masyarakat.
UNPAMUNPAM Metode Simple Additive Weighting digunakan oleh sistem untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai Polri sesuai visi dan misi organisasi. MetodeMetode Simple Additive Weighting digunakan oleh sistem untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai Polri sesuai visi dan misi organisasi. Metode
Useful /
UMSUMS Peningkatan konsentrasi BOD pada Januari 2018 menunjukkan polusi sedang di perairan. Konsentrasi BOD meningkat setelah kematian ikan massal akibat pembusukanPeningkatan konsentrasi BOD pada Januari 2018 menunjukkan polusi sedang di perairan. Konsentrasi BOD meningkat setelah kematian ikan massal akibat pembusukan
PIPI Populasi penelitian terdiri dari 11 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling,Populasi penelitian terdiri dari 11 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling,
UBUB Kebijakan pengelolaan kawasan perumahan di Kota Serang masih belum optimal akibat keterbatasan kewenangan pemerintah kota, kurangnya integrasi inovasiKebijakan pengelolaan kawasan perumahan di Kota Serang masih belum optimal akibat keterbatasan kewenangan pemerintah kota, kurangnya integrasi inovasi
UBUB Perbedaan yang signifikan pada variabel kebijakan adalah pada detail dan substansi kebijakan, sedangkan pada ranah organisasi perbedaan yang mencolok adalahPerbedaan yang signifikan pada variabel kebijakan adalah pada detail dan substansi kebijakan, sedangkan pada ranah organisasi perbedaan yang mencolok adalah