SYEKH NURJATISYEKH NURJATI

Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamMahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam

Dalam dekade ini, perkembangan pelacur menjadi bersinar khususnya di Kabupaten Indramayu. Pemerintah Indramayu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan memproduksi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang penghapusan pelacur. Dalam pelaksanaannya, pencegahan pelacur itu banyak dilakukan dengan memesan dan menangkap perempuan sebagai pelacur dilakukan oleh lembaga hukum sedangkan laki-laki sebagai konsumen bebas. Dengan cara ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan gender upaya pencegahan pelacur di Kabupaten Indramayu. Ketidakadilan gender menyebabkan kesulitan untuk mencegah pelacur karena merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan keluar dari pernikahan. Dalam interaksi tersebut, wanita itu sepertti bagian menyewa sekaligus manusia sebagai bagian konsumen atau penyewa. Dalam pencegahan pelacur yang sudah dilakukan hanya wanita sebagai bagian menyewa mendapat hukuman yang lain dan bagian penyewa adalah gratis. Ini menunjukkan bahwa hukum itu dibuat oleh manusia dan memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan patriarki. Oleh karena itu, teori system hukum oleh Lawrence M. Friedman dan teori hukum dengan perspektif feminisme oleh D. Kelly Weisberg digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 terbukti kurang efektif karena tidak mengatur konsumen pelacur, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.Selain itu, struktur penegakan hukum lemah, dengan frekuensi razia yang rendah dan adanya oknum aparat yang terlibat dalam praktik pelacuran.Selanjutnya, budaya hukum masyarakat yang sebagian mendukung pelacuran karena keuntungan ekonomi memperparah kesulitan penanggulangan.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan pada Peraturan Daerah yang memasukkan sanksi bagi konsumen pelacur memengaruhi tingkat ketidakadilan gender dan efektivitas penanggulangan pelacuran. Selanjutnya, studi lapangan mengenai intervensi berbasis komunitas yang berfokus pada edukasi dan pengurangan permintaan dapat memberikan wawasan tentang strategi pencegahan yang lebih holistik. Selain itu, analisis mendalam mengenai peran korupsi di antara aparat penegak hukum dalam memperkuat praktik pelacuran dapat membantu merumuskan kebijakan anti‑korupsi yang mendukung penegakan hukum yang adil dan berkeadilan gender.

Read online
File size378.06 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test