SYEKH NURJATISYEKH NURJATI

Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamMahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam

Dalam dekade ini, perkembangan pelacur menjadi bersinar khususnya di Kabupaten Indramayu. Pemerintah Indramayu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan memproduksi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang penghapusan pelacur. Dalam pelaksanaannya, pencegahan pelacur itu banyak dilakukan dengan memesan dan menangkap perempuan sebagai pelacur dilakukan oleh lembaga hukum sedangkan laki-laki sebagai konsumen bebas. Dengan cara ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan gender upaya pencegahan pelacur di Kabupaten Indramayu. Ketidakadilan gender menyebabkan kesulitan untuk mencegah pelacur karena merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan keluar dari pernikahan. Dalam interaksi tersebut, wanita itu sepertti bagian menyewa sekaligus manusia sebagai bagian konsumen atau penyewa. Dalam pencegahan pelacur yang sudah dilakukan hanya wanita sebagai bagian menyewa mendapat hukuman yang lain dan bagian penyewa adalah gratis. Ini menunjukkan bahwa hukum itu dibuat oleh manusia dan memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan patriarki. Oleh karena itu, teori system hukum oleh Lawrence M. Friedman dan teori hukum dengan perspektif feminisme oleh D. Kelly Weisberg digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 terbukti kurang efektif karena tidak mengatur konsumen pelacur, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.Selain itu, struktur penegakan hukum lemah, dengan frekuensi razia yang rendah dan adanya oknum aparat yang terlibat dalam praktik pelacuran.Selanjutnya, budaya hukum masyarakat yang sebagian mendukung pelacuran karena keuntungan ekonomi memperparah kesulitan penanggulangan.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan pada Peraturan Daerah yang memasukkan sanksi bagi konsumen pelacur memengaruhi tingkat ketidakadilan gender dan efektivitas penanggulangan pelacuran. Selanjutnya, studi lapangan mengenai intervensi berbasis komunitas yang berfokus pada edukasi dan pengurangan permintaan dapat memberikan wawasan tentang strategi pencegahan yang lebih holistik. Selain itu, analisis mendalam mengenai peran korupsi di antara aparat penegak hukum dalam memperkuat praktik pelacuran dapat membantu merumuskan kebijakan anti‑korupsi yang mendukung penegakan hukum yang adil dan berkeadilan gender.

Read online
File size378.06 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia 2025More at 2025

UMMUMM Sasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatifSasaran pembangunan maritim dan kelautan sangat realistis mengingat posisi Indonesia secara geografis sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia 2025More at 2025

UMMUMM Berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial.Berdasarkan temuan WWF Indonesia bahwa setidaknya terdapat 10 juta ekor hiu ditangkap di perairan Indonesia setiap tahunnya untuk keperluan komersial.

JURIS Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2025More at 2025

UMMUMM Kasus KDRT mendominasi kasus-kasus terhadap perempuan di Kabupaten Sukabumi. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnyaKasus KDRT mendominasi kasus-kasus terhadap perempuan di Kabupaten Sukabumi. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya

JURIS Peran DPD dalam Penerapan Asas Desentralisasi pada Sistem Otonomi Daerah 2025More at 2025

UMMUMM Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. SehinggaMeskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga

JURIS EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabup 2025More at 2025

UMMUMM Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana denganPemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan

JURIS Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018 2023 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. PenelitianPenelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. Penelitian

JURIS Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15 Pdt G 2023 Pn Mgg 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Penyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PNPenyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PN

JURIS Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119 Pdt G 2023 PA Stb Ditinjau dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pa 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi HukumStb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum

Useful /

JURIS Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender 2026More at 2026

SYEKH NURJATISYEKH NURJATI Terminologi nusyuz sebagai bentuk ketidakharmonisan hubungan suami-istri seringkali dipahami dan diselesaikan secara bias gender. Hal ini diawali denganTerminologi nusyuz sebagai bentuk ketidakharmonisan hubungan suami-istri seringkali dipahami dan diselesaikan secara bias gender. Hal ini diawali dengan

JURIS Phytochemical Compounds of Ethanol Extract Kigelia africana Lam Benth from Pericarpium Fructus and Semen using LCMS MS and in Silico Study Potential of Phosphodiesterase 5 Inhibitor 2026More at 2026

POLTEKKESKUPANGPOLTEKKESKUPANG sebagai afrodisiak. Hasil identifikasi ekstrak etanol 70% Kigelia africana (Lam. menemukan beberapa alkaloid, flavonoid, iridoid, fenolik, polifenol, kumarin,sebagai afrodisiak. Hasil identifikasi ekstrak etanol 70% Kigelia africana (Lam. menemukan beberapa alkaloid, flavonoid, iridoid, fenolik, polifenol, kumarin,

JURIS The Influence of Work Competency Workload and Reward System on Employee Performance at the Economic Division of the Regional Secretariat in Batam City 2025More at 2025

ESC IDESC ID 742 indicates that these three variables explain 74. 2% of the variation in Employee Performance, while factors outside the research model explain the742 indicates that these three variables explain 74. 2% of the variation in Employee Performance, while factors outside the research model explain the

JURIS Perubahan Sosial Masyarakat Lumajang Di Dunia Fotografi Tahun 1990 An Sampai 2011 2025More at 2025

UKIUKI Perubahan sosial di dunia fotografi di Lumajang dimulai dengan munculnya Hwa Fong Studio sebagai cikal bakal fotografi di daerah tersebut dan berkembangPerubahan sosial di dunia fotografi di Lumajang dimulai dengan munculnya Hwa Fong Studio sebagai cikal bakal fotografi di daerah tersebut dan berkembang

ads-block-test