UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPerbuatan salah pencatatan palsu adalah demonstrasi yang bertujuan untuk menyalin, membuat suatu barang tidak bersertifikat, atau menyebabkan suatu barang kehilangan keabsahannya. Penipuan surat adalah tindak pidana dimana seseorang dengan sengaja membuat, mengubah, atau memodifikasi surat yang menyesatkan atau dibuat-buat dengan tujuan untuk memperdaya atau mengelabui orang lain. Demonstrasi pelanggar hukum penipuan surat terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Penipu pada Buku II Bagian XII, Pasal 263 s/d 276 tentang Pemalsuan Surat. Salah satu unjuk rasa pelanggar hukum fabrikasi arsip yang telah dikaji dan diadili oleh Pengadilan Tinggi adalah putusan nomor 1777 K/Pid/2009. Atas pilihan tersebut, pelaku divonis enam (enam) bulan penjara karena mengabaikan Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Jenis pengujian yang digunakan dalam proposisi ini adalah strategi eksplorasi hukum yang mengatur yang pada dasarnya menyinggung suatu pengaturan, khususnya bahwa permintaan logis tertentu yang sah harus dipenuhi, yaitu dogmatika yang sah. Kajian ini mengkaji apakah norma mengenai unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dituangkan dalam Pasal 263 KUHP bersifat pasti atau rancu. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan adalah dua nama untuk jenis penelitian ini. Berdasarkan temuan dan perbincangan pemeriksaan, dapat ditarik kesimpulan dari Keputusan Hakim Nomor 1777 K/Pid/2009, dimana pejabat yang ditunjuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan salah laporan palsu sesuai pengaturan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kode Penjahat mengingat kenyataan saat ini melalui pertimbangan yang diambil oleh otoritas yang ditunjuk.
Berdasarkan temuan dan perbincangan pemeriksaan, dapat ditarik kesimpulan dari Keputusan Hakim Nomor 1777 K/Pid/2009, dimana pejabat yang ditunjuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan salah laporan palsu sesuai pengaturan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kode Penjahat.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan.Majelis hakim lebih berhati-hati terhadap fakta persidangan dan fokus pada premis sah yang akan diterapkan pada pihak yang berperkara.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan surat di berbagai daerah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan praktik. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas hukum pidana yang ada dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat, termasuk evaluasi terhadap ancaman pidana dan proses penegakan hukum. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji peran teknologi dalam memfasilitasi tindak pidana pemalsuan surat dan bagaimana hukum dapat beradaptasi untuk mengatasi tantangan baru ini, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pemalsuan dokumen.
| File size | 387.66 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara distribusi dan penggunaan karya cipta di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
UNIRAYAUNIRAYA Anak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemelihara kehormatan keluarga. Dalam pembagian harta warisan, ia memperolehAnak tertua memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus garis keturunan dan pemelihara kehormatan keluarga. Dalam pembagian harta warisan, ia memperoleh
IJBLEIJBLE DPA menetapkan tanggung jawab perusahaan atas kesalahan mereka, mendorong mereka untuk melakukan reformasi internal yang bermakna, dan, yang paling penting,DPA menetapkan tanggung jawab perusahaan atas kesalahan mereka, mendorong mereka untuk melakukan reformasi internal yang bermakna, dan, yang paling penting,
PUBMEDIAPUBMEDIA However, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and familiesHowever, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and families
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
UNSUNS Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,Hal ini tertuang dalam Pasal 15 PKPU No 10 tahun 2024 bahwa syarat usia calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Criminal acts committed by children require very firm handling from various parties and authorities. In Islamic Law, there is a discussion regarding theCriminal acts committed by children require very firm handling from various parties and authorities. In Islamic Law, there is a discussion regarding the
PUBMEDIAPUBMEDIA 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan korektif, dan ketiadaan pedoman teknis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan
Useful /
IJBLEIJBLE Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum ecocidePenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum ecocide
UNIRAYAUNIRAYA Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkanData diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan
UNIRAYAUNIRAYA Sesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuanSesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuan
UNIRAYAUNIRAYA Namun hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa pengadilan keliru dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa patut dianggap sebagai penganiayaan beratNamun hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa pengadilan keliru dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa patut dianggap sebagai penganiayaan berat