UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAUndang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal ini berarti tidak ada diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, mengingat Indonesia tidak memiliki celah hukum untuk melegalkan pernikahan sejenis.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita.Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.Indonesia tidak dapat memberlakukan pernikahan sesama jenis ke dalam bentuk regulasi karena bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan konstitusi Indonesia.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap pernikahan sejenis dan apakah ada perubahan sikap atau penerimaan terhadap komunitas LGBT dalam beberapa tahun terakhir?. . 2. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak LGBT, dan bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi?. . 3. Bagaimana pengaruh legalisasi pernikahan sejenis di negara-negara lain terhadap Indonesia, baik secara sosial, budaya, maupun hukum? Apakah ada potensi perubahan kebijakan atau regulasi di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh tren global ini?.
| File size | 194.19 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa
APPIHIAPPIHI Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas.Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas.
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
APPIHIAPPIHI Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,
AKABAAKABA Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurangPartai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuaiPenelitian ini menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 serta bentuk-bentuk pencegahan korupsiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 serta bentuk-bentuk pencegahan korupsi
UJBUJB Kebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatianKebijakan penal melalui Rumusan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan sistem saksi kriminal yang memadai perlu mendapatkan perhatian
Useful /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. KegiatanPenyelundupan fisik dan administratif terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya untuk menghindari pembayaran Bea Cukai. Kegiatan
APPIHIAPPIHI Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pdt. Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pdt. Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi institusional, rekrutmen partai yang inklusif, dan inovasi pendidikan kewarganegaraan untuk menghidupkan kembaliPenelitian ini menegaskan perlunya reformasi institusional, rekrutmen partai yang inklusif, dan inovasi pendidikan kewarganegaraan untuk menghidupkan kembali
UBBGUBBG Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa studi identitas moral dan gender dapat mengungkap ideologi dan aspek tersembunyi dalam teks cerita pendekBerdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa studi identitas moral dan gender dapat mengungkap ideologi dan aspek tersembunyi dalam teks cerita pendek