UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAUndang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal ini berarti tidak ada diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia bagi kaum Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, mengingat Indonesia tidak memiliki celah hukum untuk melegalkan pernikahan sejenis.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita.Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.Indonesia tidak dapat memberlakukan pernikahan sesama jenis ke dalam bentuk regulasi karena bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila dan konstitusi Indonesia.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, seperti: . . 1. Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap pernikahan sejenis dan apakah ada perubahan sikap atau penerimaan terhadap komunitas LGBT dalam beberapa tahun terakhir?. . 2. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak LGBT, dan bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi?. . 3. Bagaimana pengaruh legalisasi pernikahan sejenis di negara-negara lain terhadap Indonesia, baik secara sosial, budaya, maupun hukum? Apakah ada potensi perubahan kebijakan atau regulasi di Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh tren global ini?.
| File size | 194.19 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Artinya meskipun UU Otonomi Khusus telah menetapkan rancangan-rancangan yang bersifat sistemastis sebagaimana telah dirumuskan dalam UU tersebut dalamArtinya meskipun UU Otonomi Khusus telah menetapkan rancangan-rancangan yang bersifat sistemastis sebagaimana telah dirumuskan dalam UU tersebut dalam
PUBLIKASI UNTAGCIREBONPUBLIKASI UNTAGCIREBON Sebaliknya, GDP Indonesia, kompetensi logistik, dan efisiensi bea cukai tidak berpengaruh signifikan. Indeks persepsi korupsi menunjukkan pengaruh negatifSebaliknya, GDP Indonesia, kompetensi logistik, dan efisiensi bea cukai tidak berpengaruh signifikan. Indeks persepsi korupsi menunjukkan pengaruh negatif
IJBLEIJBLE Namun, penerapannya belum secara konsisten dipatuhi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi, terutama yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-UndangNamun, penerapannya belum secara konsisten dipatuhi oleh hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi, terutama yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian juga mengusulkan konsep maqāṣid qāryah pada tingkat maqāṣid juziyyah dan maqāṣid al-khāshāh sebagai kerangka konseptual untuk mengatasiPenelitian juga mengusulkan konsep maqāṣid qāryah pada tingkat maqāṣid juziyyah dan maqāṣid al-khāshāh sebagai kerangka konseptual untuk mengatasi
IAIN MADURAIAIN MADURA Third, legal culture where the people of East Kalimantan still experience problems of limited farmer resources so government support, business actors,Third, legal culture where the people of East Kalimantan still experience problems of limited farmer resources so government support, business actors,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain. 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasanBerdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain. 1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan
AKABAAKABA Peran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkanPeran dan fungsi partai oposisi belum diatur secara khusus dalam undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan revisi dalam UU Parpol untuk menambahkan
JURNALKUJURNALKU Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh moderasi Pengendalian Korupsi terhadap hubungan Foreign Direct Investment (FDI) dan Urbanisasi terhadapPenelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh moderasi Pengendalian Korupsi terhadap hubungan Foreign Direct Investment (FDI) dan Urbanisasi terhadap
Useful /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR An-Nisā: 3) memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil. Secara historis, ayat ini dipahami sebagai keringanan (rukhsah)An-Nisā: 3) memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil. Secara historis, ayat ini dipahami sebagai keringanan (rukhsah)
UINSAIZUUINSAIZU Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah terhadap barang komoditas telah mengakibatkan terjadinya miskonsepsiTulisan ini bertujuan menjelaskan tentang kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah terhadap barang komoditas telah mengakibatkan terjadinya miskonsepsi
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) Penegakan hukum Aceh dalam menghadapi kasus kriminal baru, yaitu perjudian dan prostitusi online, serta (2)Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) Penegakan hukum Aceh dalam menghadapi kasus kriminal baru, yaitu perjudian dan prostitusi online, serta (2)
IAIN MADURAIAIN MADURA Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.