UNTADUNTAD

Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi Pemerintahan

Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana, dan peristiwa tahun 2018 telah berdampak besar pada sektor jasa, khususnya perhotelan. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, infrastruktur, dan keterlibatan swasta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Hotel The Sya, berdasarkan teori peran pemerintah daerah dari Sri Heryati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Hotel The Sya Palu untuk mengkaji optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana di sektor jasa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan enam informan kunci yaitu, BPBD, manajemen Hotel The Sya, dan masyarakat sekitar Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, sinergi dengan pihak hotel belum berjalan secara optimal akibat minimnya regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan terpadu dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan sektor jasa guna memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak terkait yang melakukan penanggulangan bencana pada industri jasa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di Kota Palu, khususnya pada Hotel The Sya, belum optimal.Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mitigasi bencana di sektor perhotelan, lemahnya perencanaan kontingensi yang melibatkan sektor jasa, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemilik bangunan.Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa agar sektor ini lebih siap menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan sektor jasa, khususnya perhotelan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model kemitraan publik-swasta yang efektif dalam penanggulangan bencana, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan masyarakat. Ketiga, penting untuk mengkaji peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap bencana di sektor perhotelan, termasuk pemanfaatan platform digital untuk koordinasi dan diseminasi informasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan ketahanan sektor jasa terhadap bencana di Kota Palu dan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, serta memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

  1. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Upaya Peningkatan Karakter Anak Usia Dini | Jurnal... obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/5370Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Upaya Peningkatan Karakter Anak Usia Dini Jurnal obsesi index php obsesi article view 5370
  2. Jurnal Pemasaran Kompetitif. strategi pemasaran produk skincare somethinc generasi jurnal kompetitif... openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPK/article/view/29289Jurnal Pemasaran Kompetitif strategi pemasaran produk skincare somethinc generasi jurnal kompetitif openjournal unpam ac index php JPK article view 29289
  3. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA | Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan... ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1088PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik JP dan ejournal ipdn ac JPKP article view 1088
Read online
File size546.76 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Pembaharuan Kontrak Antara Lembaga Jasa Keuangan Dengan Konsumennya Pasca Berlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01 POJK 07 2014 2026More at 2026

UNSIKAUNSIKA POJK LAPS menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan klausul pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun alternatif,POJK LAPS menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan klausul pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun alternatif,

JURIS Kedudukan Peraturan Daerah Sebagai Lex Specialis Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Beberapa daerah di Indonesia telah maju dalam penyusunan Perda, namun banyak Perda yang hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang memadai. FaktorBeberapa daerah di Indonesia telah maju dalam penyusunan Perda, namun banyak Perda yang hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang memadai. Faktor

JURIS A literature Review Determinants of Financial Performance in Local Governments 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka untuk mengkaji pengaruh PAD, belanja modal, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintahPenelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka untuk mengkaji pengaruh PAD, belanja modal, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah

JURIS Penerapan Permendagri No 22 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Kerjasama Daerah Oleh Pemerintah Daerah Di Sulawesi Utara 2025More at 2025

FHUKIFHUKI This study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regionalThis study addresses two main issues: the regulation of DPRD authority in regional cooperation and the role of the DPRD in cooperation conducted by regional

JURIS Reformulasi Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasiSumber data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi

JURIS The Role of Government Tourism Authority in Managing Tourism Development at Malang Regency 2025More at 2025

ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Analisis mengidentifikasi tantangan ke depan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan aksesibilitas destinasi, insentif programAnalisis mengidentifikasi tantangan ke depan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan aksesibilitas destinasi, insentif program

JURIS Legal ambiguities surrounding the role of Regional House of Representatives in Indonesia s regional autonomy framework 2025More at 2025

UMMUMM 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja. Pembentukan forum tata kelola kolaboratif,23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, perbaikan rekrutmen, dan evaluasi kinerja. Pembentukan forum tata kelola kolaboratif,

JURIS Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia 2024More at 2024

STEKOMSTEKOM Data dianalisis menggunakan metode uji asumsi klasik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Diversifikasi Pendapatan Daerah secara parsial tidakData dianalisis menggunakan metode uji asumsi klasik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Diversifikasi Pendapatan Daerah secara parsial tidak

Useful /

JURIS Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang undangan yang Dibentuk di Daerah 2026More at 2026

UNSIKAUNSIKA Hasil penelitian ini menegaskan keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karenaHasil penelitian ini menegaskan keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karena

JURIS Manajemen Pembelajaran PAK bagi Anak Berkebutuhan Khusus Kajian Manajerial Pedagogis dan Teologis di SLBN Pembina Kota Kupang 2026More at 2026

STTREALBATAMSTTREALBATAM Temuan menegaskan pentingnya integrasi perspektif manajerial, pedagogis, dan teologis‑Alkitabiah, dimana pendekatan yang menghormati keunikan tiap anakTemuan menegaskan pentingnya integrasi perspektif manajerial, pedagogis, dan teologis‑Alkitabiah, dimana pendekatan yang menghormati keunikan tiap anak

JURIS Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Akuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembagaAkuntabilitas kekuasaan, transparansi kebijakan, penegakan hukum, partisipasi publik, dan efektivitas pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan lembaga

JURIS Karakteristik Tindak Pidana Pencurian dan Pola Pembinaan Oleh Rumah Tahanan Negara Banyumas 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Faktor ekternal berkaitan dengan hubungan sosial dalam keluarga, pergaulan atau pengaruh lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor-faktor tersebut salingFaktor ekternal berkaitan dengan hubungan sosial dalam keluarga, pergaulan atau pengaruh lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor-faktor tersebut saling

ads-block-test