PELITAIBUPELITAIBU
Journal Pelita Sains KesehatanJournal Pelita Sains KesehatanPenelitian ini mengeksplorasi pengaruh durasi penggunaan kontrasepsi suntik tiga bulan terhadap gangguan menstruasi di Puskesmas Perumnas, Kendari. Menggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional analitik dan pendekatan cross-sectional, data dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian dilakukan pada Januari 2023 dengan melibatkan 50 peserta yang dipilih dari total populasi 533 pengguna kontrasepsi suntik. Hasil analisis statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,013, yang berada di bawah ambang batas 0,05, menunjukkan bahwa durasi penggunaan kontrasepsi suntik secara signifikan memengaruhi kejadian gangguan menstruasi pada pengguna.
Lama pemakaian alat kontrasepsi suntik tiga bulan berpengaruh signifikan terhadap gangguan menstruasi pada akseptor di Puskesmas Perumnas Kota Kendari, di mana semakin lama penggunaan kontrasepsi, risiko gangguan menstruasi meningkat akibat ketidakseimbangan hormonal yang memengaruhi siklus menstruasi.Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan konseling oleh petugas kesehatan mengenai potensi efek samping kontrasepsi suntik, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap akseptor untuk mengoptimalkan kepatuhan dan menjaga kesehatan reproduksi perempuan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efek jangka panjang penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kesehatan reproduksi wanita, terutama dalam konteks perubahan hormonal yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi perbandingan efektivitas dan efek samping antara kontrasepsi suntik tiga bulan dengan metode kontrasepsi lainnya, seperti pil hormonal atau alat kontrasepsi intrauterin, untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan preferensi dan kondisi individu. Terakhir, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan program konseling yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman akseptor tentang risiko dan manfaat kontrasepsi suntik, sehingga meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan kesehatan reproduksi.
| File size | 186.81 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-2pd |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
ABULYATAMAABULYATAMA Pengetahuan remaja tentang seks bebas sangat dipengaruhi oleh peran guru yang baik. Diharapkan pada instansi pendidikan SMA N 1 Kecamatan Indrapuri untukPengetahuan remaja tentang seks bebas sangat dipengaruhi oleh peran guru yang baik. Diharapkan pada instansi pendidikan SMA N 1 Kecamatan Indrapuri untuk
UNUUNU Dalam hukum positif, batas umur ditentukan dengan suatu angka yang artinya jelas batasan usurnya. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam AlquranDalam hukum positif, batas umur ditentukan dengan suatu angka yang artinya jelas batasan usurnya. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Alquran
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Program edukasi gizi berbasis komunitas terbukti meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pemanfaatan pangan lokal.Program edukasi gizi berbasis komunitas terbukti meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pemanfaatan pangan lokal.
SPPSPP Kegiatan ini melibatkan 49 siswa SMA yang terdiri dari organisasi kesiswaan seperti anggota OSIS, PMR, PIK-R dan Unit Kegiatan Siswa lainnya. Metode penyuluhanKegiatan ini melibatkan 49 siswa SMA yang terdiri dari organisasi kesiswaan seperti anggota OSIS, PMR, PIK-R dan Unit Kegiatan Siswa lainnya. Metode penyuluhan
GREENPUBGREENPUB Pembelajaran dan pelatihan dibawah naungan Yatim Mandiri, para siswa menggunakan motor. Konsep pembelajaran sama dengan kampus-kampus yang pelatihan sebanyakPembelajaran dan pelatihan dibawah naungan Yatim Mandiri, para siswa menggunakan motor. Konsep pembelajaran sama dengan kampus-kampus yang pelatihan sebanyak
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Latar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sehinggaLatar belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pernikahan yang sah menurut Islam tetap memerlukan pencatatan agar mendapat pengakuan hukum di Indonesia. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam membukaPernikahan yang sah menurut Islam tetap memerlukan pencatatan agar mendapat pengakuan hukum di Indonesia. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam membuka
UNIVMEDUNIVMED Subjek penelitian adalah wanita pasca-persalinan berusia 20-35 tahun yang terdiri dari 55 kasus (pre-eklampsia) dan 55 kontrol (non-pre-eklampsia). AsupanSubjek penelitian adalah wanita pasca-persalinan berusia 20-35 tahun yang terdiri dari 55 kasus (pre-eklampsia) dan 55 kontrol (non-pre-eklampsia). Asupan
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Implementasi program English Camp di SMA Negeri 11 Luwu sebagai bagian dari inisiatif pelayanan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuanImplementasi program English Camp di SMA Negeri 11 Luwu sebagai bagian dari inisiatif pelayanan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Krisis pengelolaan sampah elektronik dan rendahnya digitalisasi sistem bank sampah menjadi tantangan dalam mewujudkan ekonomi sirkular di Indonesia. PenelitianKrisis pengelolaan sampah elektronik dan rendahnya digitalisasi sistem bank sampah menjadi tantangan dalam mewujudkan ekonomi sirkular di Indonesia. Penelitian
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan ini juga mengungkap peran kuat orang tua dan keluarga dalam membentuk aspirasi peserta didik, yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara bakatKegiatan ini juga mengungkap peran kuat orang tua dan keluarga dalam membentuk aspirasi peserta didik, yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara bakat
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Hal tersebut berbeda dengan UU No. 1 /1946 yang tidak mengatur hal ini. Disarankan untuk meninjau perbuatan yang belum diatur dalam UU No 1/2023 memperjelasHal tersebut berbeda dengan UU No. 1 /1946 yang tidak mengatur hal ini. Disarankan untuk meninjau perbuatan yang belum diatur dalam UU No 1/2023 memperjelas