UNTADUNTAD

Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi Pemerintahan

Kepala desa memiliki kewenangan dalam pemberhentian perangkat desa yang dianggap tidak sejalan dalam visi dan arah kepemimpinannya serta mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera dan efektif dalam pelayanan masyarakat desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pergantian perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara, dokumetasi. Informan mencakup empat orang yaitu, kepala desa, perangkat desa, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan perangkat desa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan administratif. Keputusan kepala desa menjadi penyebab terjadinya konflik karena ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk pemerintah Desa Sarude dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dalam pergantian perangkat desa dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, posisi politik, dan upaya mempertahankan kekuasaan.Kepala desa memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tetapi proses ini harus melalui rekomendasi dari pemerintah kecamatan.Hasil penelitian menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kepatuhan pada prosedur hukum untuk menghindari konflik.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak pendidikan masyarakat tentang regulasi pemerintahan desa terhadap pengurangan konflik dalam pergantian perangkat desa. 2. Studi tentang peran pemerintah kecamatan dalam mediasi konflik antara kepala desa dan perangkat desa yang tidak sepakat dengan keputusan pengangkatan. 3. Analisis perbandingan mekanisme pengangkatan perangkat desa di berbagai daerah untuk menemukan strategi optimal dalam mencegah konflik dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa.

  1. KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG... doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG doi 10 31764 civicus v6i1 628
  2. ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 | Jurnal... doi.org/10.55551/jip.v4i2.66ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 Jurnal doi 10 55551 jip v4i2 66
Read online
File size505.04 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Manajemen Konflik di Lembaga dan Organisasi Analisis Tren Kategori dan Strategi Penyelesaian 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Dari hasil seleksi, diperoleh lima artikel yang relevan dan kemudian dianalisis berdasarkan tema dan kecenderungan penelitian. Hasil analisis menunjukkanDari hasil seleksi, diperoleh lima artikel yang relevan dan kemudian dianalisis berdasarkan tema dan kecenderungan penelitian. Hasil analisis menunjukkan

JURIS Tinjauan Hukum Syar i terhadap Operasi Plastik Antara Kebutuhan Medis dan Estetika 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Di sisi lain, hukum wadhiy menekankan pada penyebab, syarat, dan ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan suatu tindakan hukum, sehingga membentuk kerangkaDi sisi lain, hukum wadhiy menekankan pada penyebab, syarat, dan ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan suatu tindakan hukum, sehingga membentuk kerangka

JURIS Peran Non Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah Model Kelembagaan Baru untuk Akselerasi Reforma Agraria 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI NGI mengisi kekosongan ini dengan menjalankan peran multidimensi: Fasilitator Dialog untuk mengurangi asimetri informasi; Pendamping Teknis melalui PemetaanNGI mengisi kekosongan ini dengan menjalankan peran multidimensi: Fasilitator Dialog untuk mengurangi asimetri informasi; Pendamping Teknis melalui Pemetaan

JURIS Efektivitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kasus Kecamatan Kota Waingapu 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Efektivitas peran polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Waingapu masih belum optimal, dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas tersebutEfektivitas peran polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Waingapu masih belum optimal, dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas tersebut

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Prosedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diaturProsedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diatur

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Karena berhubungan dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuanKarena berhubungan dengan Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaanSedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

Useful /

JURIS Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Desa Nagrak Di Kabupaten Subang 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan pemangku kepentingan desa (administrator, hotelier,Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan pemangku kepentingan desa (administrator, hotelier,

JURIS Pengembangan Pariwisata Non Bahari di Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Alternatif Wisata Bagi Wisatawan Pasca Sailing Trip di Labuan Bajo 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Potensi objek wisata seperti Goa Batu Cermin, Air Terjun Cunca Wulang, Desa Wisata Melo, dan Danau Sano Nggoang menawarkan daya tarik alam dan budaya yangPotensi objek wisata seperti Goa Batu Cermin, Air Terjun Cunca Wulang, Desa Wisata Melo, dan Danau Sano Nggoang menawarkan daya tarik alam dan budaya yang

JURIS Edukasi Kepada Masyarakat Kelompok Nelayan Tentang Digitalisasi Pemasaran Ikan Untuk Meningkatkan Pendapatan Kelompok Nelayan Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Pati 2025More at 2025

PRINPRIN Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Maritim AMNI di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, telah memberikanKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Universitas Maritim AMNI di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, telah memberikan

JURIS Tanggung Gugat Terhadap Perusahaan Pemasang Iklan Yang Merugikan Konsumen 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Dilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapatDilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapat

ads-block-test