UNTADUNTAD
Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi PemerintahanKepala desa memiliki kewenangan dalam pemberhentian perangkat desa yang dianggap tidak sejalan dalam visi dan arah kepemimpinannya serta mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera dan efektif dalam pelayanan masyarakat desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pergantian perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara, dokumetasi. Informan mencakup empat orang yaitu, kepala desa, perangkat desa, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan perangkat desa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan administratif. Keputusan kepala desa menjadi penyebab terjadinya konflik karena ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk pemerintah Desa Sarude dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dalam pergantian perangkat desa dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, posisi politik, dan upaya mempertahankan kekuasaan.Kepala desa memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tetapi proses ini harus melalui rekomendasi dari pemerintah kecamatan.Hasil penelitian menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kepatuhan pada prosedur hukum untuk menghindari konflik.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak pendidikan masyarakat tentang regulasi pemerintahan desa terhadap pengurangan konflik dalam pergantian perangkat desa. 2. Studi tentang peran pemerintah kecamatan dalam mediasi konflik antara kepala desa dan perangkat desa yang tidak sepakat dengan keputusan pengangkatan. 3. Analisis perbandingan mekanisme pengangkatan perangkat desa di berbagai daerah untuk menemukan strategi optimal dalam mencegah konflik dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa.
- KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG... doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG doi 10 31764 civicus v6i1 628
- ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 | Jurnal... doi.org/10.55551/jip.v4i2.66ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 Jurnal doi 10 55551 jip v4i2 66
| File size | 505.04 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTADUNTAD Wawancara dilakukan dengan enam informan kunci yaitu, BPBD, manajemen Hotel The Sya, dan masyarakat sekitar Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipunWawancara dilakukan dengan enam informan kunci yaitu, BPBD, manajemen Hotel The Sya, dan masyarakat sekitar Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
UNIRAYAUNIRAYA Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayatHal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat
UNTADUNTAD Penelitian ini membahas permasalahan manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, Kabupaten Sigi, dengan fokus pada peran BPBD dalam seluruhPenelitian ini membahas permasalahan manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, Kabupaten Sigi, dengan fokus pada peran BPBD dalam seluruh
UNTADUNTAD Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap pembangunan desa, tetapi implementasi prinsip partisipasi masihPartisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap pembangunan desa, tetapi implementasi prinsip partisipasi masih
PRINPRIN Desa Mekarsari yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memiliki potensi lokal berupa industri rumahan yang berbahanDesa Mekarsari yang berada di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memiliki potensi lokal berupa industri rumahan yang berbahan
UBHARAUBHARA Cak Armuji menunjukkan dirinya dalam akun Tiktoknya @cakj1 sebagai Pemerintah yang siap sedia membantu setiap kebutuhan dengan mengedepankan ruang dengarCak Armuji menunjukkan dirinya dalam akun Tiktoknya @cakj1 sebagai Pemerintah yang siap sedia membantu setiap kebutuhan dengan mengedepankan ruang dengar
ISI DPSISI DPS Pendekatan semiotik mengungkap bahwa hierarki sosial, gender, ekonomi, dan religiositas tidak dipisahkan.melainkan saling berjalin dan bersatu dalam sistemPendekatan semiotik mengungkap bahwa hierarki sosial, gender, ekonomi, dan religiositas tidak dipisahkan.melainkan saling berjalin dan bersatu dalam sistem
UNPAMUNPAM Bermain game online memiliki berbagai dampak negatif seperti untuk sholat, hilangnya konsentrasi, serta gangguan jiwa. Dari dampak buruk ini, dapat dihindariBermain game online memiliki berbagai dampak negatif seperti untuk sholat, hilangnya konsentrasi, serta gangguan jiwa. Dari dampak buruk ini, dapat dihindari
Useful /
UNTADUNTAD Edwards III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kualitatif dengan pendekatanEdwards III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kualitatif dengan pendekatan
STIABENGKULUSTIABENGKULU Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa yang belajar di tingkat prasekolah melalui metode Telling Story dengan menggunakanPengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa yang belajar di tingkat prasekolah melalui metode Telling Story dengan menggunakan
UBHARAUBHARA Implementasi SIMBARA terbukti memperkuat pengawasan, mempercepat perizinan, mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP dan pajak, serta menekan praktikImplementasi SIMBARA terbukti memperkuat pengawasan, mempercepat perizinan, mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP dan pajak, serta menekan praktik
UBHARAUBHARA Tujuan program bantuan pangan non tunai ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.Tujuan program bantuan pangan non tunai ini adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.