UNTADUNTAD
Jurnal Studi Inovasi PemerintahanJurnal Studi Inovasi PemerintahanKepala desa memiliki kewenangan dalam pemberhentian perangkat desa yang dianggap tidak sejalan dalam visi dan arah kepemimpinannya serta mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera dan efektif dalam pelayanan masyarakat desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pergantian perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara, dokumetasi. Informan mencakup empat orang yaitu, kepala desa, perangkat desa, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan perangkat desa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan administratif. Keputusan kepala desa menjadi penyebab terjadinya konflik karena ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk pemerintah Desa Sarude dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dalam pergantian perangkat desa dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, posisi politik, dan upaya mempertahankan kekuasaan.Kepala desa memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tetapi proses ini harus melalui rekomendasi dari pemerintah kecamatan.Hasil penelitian menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kepatuhan pada prosedur hukum untuk menghindari konflik.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak pendidikan masyarakat tentang regulasi pemerintahan desa terhadap pengurangan konflik dalam pergantian perangkat desa. 2. Studi tentang peran pemerintah kecamatan dalam mediasi konflik antara kepala desa dan perangkat desa yang tidak sepakat dengan keputusan pengangkatan. 3. Analisis perbandingan mekanisme pengangkatan perangkat desa di berbagai daerah untuk menemukan strategi optimal dalam mencegah konflik dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa.
- KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG... doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG doi 10 31764 civicus v6i1 628
- ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 | Jurnal... doi.org/10.55551/jip.v4i2.66ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PADA DESA DONGGALA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 Jurnal doi 10 55551 jip v4i2 66
| File size | 505.04 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasiHubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi
DINASTIREVDINASTIREV Di sisi lain, kasus pelanggaran hak pasien, penerapan prosedur informed consent yang minim komunikasi, serta kriminalisasi tenaga medis yang telah menjalankanDi sisi lain, kasus pelanggaran hak pasien, penerapan prosedur informed consent yang minim komunikasi, serta kriminalisasi tenaga medis yang telah menjalankan
UMTSUMTS Penulis mengamati secara langsung bagaimana nilai-nilai etika bisnis diterapkan oleh customer service di Bank BJB, mulai dari menyambut nasabah hinggaPenulis mengamati secara langsung bagaimana nilai-nilai etika bisnis diterapkan oleh customer service di Bank BJB, mulai dari menyambut nasabah hingga
UNIRAYAUNIRAYA Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga, tokoh adat, dan pemerintah desa, serta didasarkan pada bukti tertulis dan pengakuan. Dengan demikian,Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga, tokoh adat, dan pemerintah desa, serta didasarkan pada bukti tertulis dan pengakuan. Dengan demikian,
UNTADUNTAD Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya,Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya,
UNTADUNTAD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani garam Talise masih memerlukan lebih partisipatif dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telahHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani garam Talise masih memerlukan lebih partisipatif dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah
UNTADUNTAD Peneliti menemukan beberapa persoalan, yaitu mulai dari standar kebijakan pengadaan hunian tetap dan pembayaran lokasi yang kurang sesuai dan warga merasaPeneliti menemukan beberapa persoalan, yaitu mulai dari standar kebijakan pengadaan hunian tetap dan pembayaran lokasi yang kurang sesuai dan warga merasa
UNISMUHUNISMUH Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar peserta didik menggunakanData hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar peserta didik menggunakan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak dalam akses pelayanan imunisasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat,
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studiPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi
UMTSUMTS Misi ini diterjemahkan ke dalam tujuan jangka panjang yang mencakup dua dimensi. optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Surabaya dan penciptaan kesejahteraanMisi ini diterjemahkan ke dalam tujuan jangka panjang yang mencakup dua dimensi. optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Surabaya dan penciptaan kesejahteraan
UMTSUMTS (1) Potensi wisata telah dimasukkan dalam RPJMDes sebagai prioritas pembangunan jangka menengah, menunjukkan adanya visi yang berkelanjutan. (2) Pemerintah(1) Potensi wisata telah dimasukkan dalam RPJMDes sebagai prioritas pembangunan jangka menengah, menunjukkan adanya visi yang berkelanjutan. (2) Pemerintah