UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumKreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum perjanjian. Jenis penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, dari masyarakat, dan/atau badan hukum. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi.Berdasarkan temuan pembahasan, maka disimpulkan penelitian dapat Pertanggungjawaban Kreditu Atas Hilangnya Barang Jaminan Studi KSP3 Nias Cabang Lahusa adalah pertanggungjawaban kreditur atas hilangnya barang jaminan di KSP3 yaitu pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa bertanggungjawab atas hilagnya barang aminan yang diserahkan oleh salah satu anggota atau nasabah sebagai jaminan dari pinjamannya pinjamannya dalam bentuk sertifikat tanah, pertanggungjawaban pihan KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan menggantikan barang jaminan tersebut. Dalam hal ini, segala sesuatu administrasi yang berhubungan dengan pengurusan barang jaminan yang baru tersebut dipertanggungjawabkan oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa.Penulis menyarankan supaya KSP3 Nias Cabang Lahusa agar lebih teliti lagi dalam melakukan pekerjaan, dan menyimpan barang jaminan dengan aman supaya anggota/nasabah tidak merasa dirugikan.
Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yang diperoleh oleh di KSP3 Nias Cabang Lahusa, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kreditur atas hilangnya barang jaminan di KSP3 yaitu pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa bertanggungjawab atas hilangnya barang jaminan yang diserahkan oleh salah satu anggota atau nasabah sebagai jaminan dari pinjamannya dalam bentuk sertifikat tanah, selanjutnya pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan mengurus kembali sertifikat tanah untuk menggantikan barang jaminan.Dalam hal ini, segala sesuatu administrasi yang berhubungan dengan pengurusan barang jaminan yang baru tersebut dipertanggungjawabkan oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa.
Melihat temuan yang menunjukkan adanya kelalaian dalam prosedur penanganan barang jaminan, terutama terkait tidak dilakukannya pemblokiran sertifikat tanah yang hilang sesuai peraturan, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa digali. Pertama, penting untuk melakukan studi mendalam mengenai bagaimana implementasi penuh prosedur pemblokiran sertifikat tanah yang hilang dapat diterapkan secara efektif di lembaga keuangan non-bank seperti KSP3. Penelitian ini dapat mengkaji tantangan hukum, operasional, dan sumber daya yang dihadapi KSP3 dalam memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, serta merumuskan model kepatuhan yang optimal untuk melindungi hak-hak nasabah dari potensi penyalahgunaan sertifikat yang hilang. Kedua, sebuah studi komparatif tentang praktik manajemen risiko dan protokol keamanan penyimpanan barang jaminan di berbagai jenis koperasi simpan pinjam di Indonesia akan sangat bermanfaat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang berhasil mencegah insiden kehilangan barang jaminan, yang kemudian dapat direkomendasikan kepada KSP3 Nias Cabang Lahusa dan koperasi lainnya untuk meningkatkan sistem keamanan dan kepercayaan nasabah. Ketiga, perlu juga untuk meneliti dampak jangka panjang dari insiden kehilangan barang jaminan terhadap nasabah, baik dari sisi psikologis maupun ekonomi. Penelitian ini bisa mengevaluasi seberapa efektif mekanisme ganti rugi yang disediakan oleh KSP3 dalam memulihkan kerugian nasabah, dan apakah proses ini memengaruhi persepsi nasabah terhadap kredibilitas dan loyalitas mereka terhadap lembaga keuangan tersebut, sehingga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan perlindungan konsumen.
| File size | 551.07 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Korupsi dan negara hukum menjadi dua hal yang tidak asing dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Korupsi seolah menjadi kosakataKorupsi dan negara hukum menjadi dua hal yang tidak asing dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Korupsi seolah menjadi kosakata
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Peraturan ini memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatanPeraturan ini memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan (1) Overcrowding di Rutan Kelas IIB Ruteng disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, kapasitas RutanHasil penelitian menunjukkan (1) Overcrowding di Rutan Kelas IIB Ruteng disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, kapasitas Rutan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan menunjukkan bahwa EMR mempermudah akses informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses administratif, serta memperkuat kolaborasiTemuan menunjukkan bahwa EMR mempermudah akses informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses administratif, serta memperkuat kolaborasi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dariSistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kesimpulannya, strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakanKesimpulannya, strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Jual beli followers pasif dianggap ilegal karena tidak memiliki kepemilikan sah, sedangkan followers aktif memiliki risiko lebih rendah namun tetap menghadapiJual beli followers pasif dianggap ilegal karena tidak memiliki kepemilikan sah, sedangkan followers aktif memiliki risiko lebih rendah namun tetap menghadapi
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikanHukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dari perspektif ekonomi Islam, OJK juga memiliki peran dalam melindungi nasabah perbankan syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diaturDari perspektif ekonomi Islam, OJK juga memiliki peran dalam melindungi nasabah perbankan syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur
UNIRAYAUNIRAYA Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. AnalisisTeknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis