UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk keluarga kita sendiri, pencurian yang dilakukan oleh keluarga dari korban disebut pencurian dalam keluarga. Salah satu tindak pidana pencurian dalam keluarga yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan yaitu putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar. kedua putusan tersebut, para pelaku dijerat Pasal 367 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbadingan dan perbandingan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa (Studi Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl dan Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar) terdapat perbedaan hukuman yang diberikan, dimana pelaku Riki Fadli Alias Riki Bin Umar dalam putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl divonis hukuman yang lebih berat. Yaitu selama 1 (satu) tahun penjara, sedangkan pelaku Muchlis Bin H. Agus salim dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar divonis lebih ringan dengan lama hukuman yaitu 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukuman yang diberikan dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga.Perbedaan ini terlihat pada putusan nomor 522/Pid.B/2020/PN Rhl yang memberikan hukuman lebih berat, yaitu 1 tahun penjara, dibandingkan dengan putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN Tar yang memberikan hukuman 6 bulan penjara.Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus lebih selektif, proporsional dan bijaksana, serta menggunakan hati nurani dalam memutus perkara agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta persidangan.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan dalam kasus pencurian dalam keluarga, seperti latar belakang pelaku, hubungan dengan korban, dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Selain itu, penelitian dapat mengkaji efektivitas program rehabilitasi bagi pelaku pencurian dalam keluarga untuk mengurangi residivisme. Lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian komparatif antara putusan pengadilan di berbagai wilayah untuk mengidentifikasi pola-pola perbedaan putusan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif dalam penanganan kasus pencurian dalam keluarga.

Read online
File size648.93 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Homoseksual yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak Studi Kasus di Kepolisian Resor Sikka 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Saran yang diajukan meliputi peningkatan peran keluarga dalam membentuk kepribadian, serta perbaikan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang PerlindunganSaran yang diajukan meliputi peningkatan peran keluarga dalam membentuk kepribadian, serta perbaikan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan

JURIS Kekuatan Modal Sosial Dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Keterpilihan Kepala Desa Kindang Kec Kindang Kab Bulukumba 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sebelumnya yang penulis batasi hanya menangkap gaya kepemimpinan periode 2002-2009. Pada periodeHasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sebelumnya yang penulis batasi hanya menangkap gaya kepemimpinan periode 2002-2009. Pada periode

JURIS Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Karena ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu criteria individu tetapi dua atau lebih secara bersama -sama. Metode yang digunakan dalam penelitianKarena ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu criteria individu tetapi dua atau lebih secara bersama -sama. Metode yang digunakan dalam penelitian

JURIS Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara BUMN 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, kerugian keuangan tersebut tunduk pada ketentuan hukum privat baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 maupun Undang-UndangDengan demikian, kerugian keuangan tersebut tunduk pada ketentuan hukum privat baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 maupun Undang-Undang

JURIS Implementation of the Law on the Validity of Electronic Cetificates as Ownership of Land Rights in Indonesia 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwaMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis statutori dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa

JURIS The Principle of Justice in the Legal Position of Suretyship in Indonesian Insolvency Law 2025More at 2025

IJBLEIJBLE Prinsip keadilan belum terealisasi dalam posisi hukum borg karena kekurangan normatif pada Undang‑Undang No. 37/2004 yang tidak mengatur secara jelasPrinsip keadilan belum terealisasi dalam posisi hukum borg karena kekurangan normatif pada Undang‑Undang No. 37/2004 yang tidak mengatur secara jelas

JURIS Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun perluDitinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun perlu

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje SutedjaSertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja

Useful /

JURIS Hubungan Komunikasi Trapeutik Perawat Dengan Kecemasan Pasien HIV Dan Keluarga Di Puskesmas Gedung Surian 2025More at 2025

AKPERAKPER Pengumpulan data menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik dan tingkat kecemasan, serta dianalisis dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkanPengumpulan data menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik dan tingkat kecemasan, serta dianalisis dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan

JURIS Arvin s Realistic Personality Development in Donald Ray Pollock s The Devil All the Time 2024More at 2024

ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian Arvin dalam novelTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian Arvin dalam novel

JURIS MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah peralihan hak oleh PPAT dibuktikan dengan akta jual beli, PPAT wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahHasil penelitian menunjukkan bahwa setelah peralihan hak oleh PPAT dibuktikan dengan akta jual beli, PPAT wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah

JURIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Studi Putusan Nomor 314 Pid Sus 2017 PN Bls 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan nomor 314/Pid. Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif seperti yang telah ditentukan dan diancam dalam pasal yangDalam putusan nomor 314/Pid. Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif seperti yang telah ditentukan dan diancam dalam pasal yang

ads-block-test