UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Illegal fishing adalah suatu perbuatan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (studi putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls). Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing, diketahui bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal. Oleh karena itu, para pelaku ditetapkan bersalah. Dalam putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif seperti yang telah ditentukan dan diancam dalam pasal yang bersangkutan. Pertimbangan hakim yang hanya menjatuhkan putusan penjatuhan hukuman denda kepada para pelaku, menurut pandangan penulis, putusan pemidanaan tersebut tidak tepat karena tidak ada alasan peniadaan atau penghapusan pidana penjara dan tidak memberi efek jera kepada para pelaku, dimana efek jera merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Maka, menurut penulis bahwa dalam putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, seharusnya tetap diterapkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai.

Majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dakwaan, bukti, serta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku illegal fishing.Namun, hakim hanya menjatuhkan denda tanpa hukuman penjara, yang menurut penulis tidak memberikan efek jera yang memadai.Penulis berpendapat bahwa hukuman penjara harus tetap diterapkan agar tujuan hukum, khususnya efek jera, dapat tercapai.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi perbedaan efek jera antara hukuman penjara dan denda pada kasus illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan melakukan analisis komparatif pada beberapa putusan pengadilan; selanjutnya, penting untuk meneliti bagaimana kualitas pengumpulan bukti dan kesaksian saksi memengaruhi keputusan hakim dalam kasus illegal fishing, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memperkuat proses peradilan; terakhir, peneliti dapat mengembangkan model prediktif yang menggabungkan variabel seperti bendera kapal, volume tangkapan, dan riwayat pelanggaran untuk memprediksi hasil putusan pemidanaan, yang nantinya dapat menjadi dasar reformasi kebijakan penegakan hukum perikanan.

Read online
File size561.93 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS The Role of Family in Shaping Social Values in the Digital Era 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Tantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatianTantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatian

JURIS Hubungan Antara Risiko Sistematis Tingkat Suku Bunga dan Return Saham dalam Portofolio Investasi Analisis pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan moneter dalam bentuk penyesuaian suku bunga belum tentu langsung tercermin dalamTemuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan moneter dalam bentuk penyesuaian suku bunga belum tentu langsung tercermin dalam

JURIS Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Perekrutan semacam itu menempatkan anak-anak dalam situasi di mana mereka dipaksa untuk melakukan tindakan ilegal, termasuk kejahatan perang, selain melanggarPerekrutan semacam itu menempatkan anak-anak dalam situasi di mana mereka dipaksa untuk melakukan tindakan ilegal, termasuk kejahatan perang, selain melanggar

JURIS Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Studi Kasus Kabupaten Manokwari 2026More at 2026

UNIPAUNIPA Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok kebun rakyat di tiga lokasi yang berbeda yaitu: kelompok Ofoncu Efeina (Kelurahan Amban), UdopiHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok kebun rakyat di tiga lokasi yang berbeda yaitu: kelompok Ofoncu Efeina (Kelurahan Amban), Udopi

JURIS Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA Bangkalan Dan PA Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Situasi pernikahan yang demikian akan mengalami permasalahan ketika berhadapan dengan dokumen pernikahan sebagai bukti otentik pernikahan. Dalam konteksSituasi pernikahan yang demikian akan mengalami permasalahan ketika berhadapan dengan dokumen pernikahan sebagai bukti otentik pernikahan. Dalam konteks

JURIS Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah pada Developer Property SyariahPenelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep skema syariah dalam transaksi jual beli rumah pada Developer Property Syariah

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan padaPenelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikatPendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat

Useful /

JURIS Hubungan Suku Bunga Inflasi dan Return Emiten Industri Otomotif di Indonesia 2026More at 2026

YWNRYWNR Temuan lainnya adalah selama awal tahun 2023, hubungan tingkat pengembalian saham dari industri otomotif dengan suku bunga adalah tidak signifikan. HasilTemuan lainnya adalah selama awal tahun 2023, hubungan tingkat pengembalian saham dari industri otomotif dengan suku bunga adalah tidak signifikan. Hasil

JURIS Fenomena Likuidasi Perbankan AS Pada Harga Saham Perbankan Di Indonesia 2026More at 2026

YWNRYWNR Selain itu, bukti lain juga mengindikasikan bahwa isu likuidasi bank AS cenderung menyebabkan fluktuasi pada rata-rata harga saham perbankan yang dikendalikanSelain itu, bukti lain juga mengindikasikan bahwa isu likuidasi bank AS cenderung menyebabkan fluktuasi pada rata-rata harga saham perbankan yang dikendalikan

JURIS Pengaruh Promosi Kesehatan Menggunakan Video Animasi Tentang Pencegahan Stunting Terhadap Pengetahuan Siswi Di SMPN 22 Pesawaran 2025More at 2025

AKPERAKPER Penelitian bertujuan adakah pengaruh pemberian promosi kesehatan menggunakan video animasi tentang pencegahan stunting terhadap pengetahuan siswi di SMPNPenelitian bertujuan adakah pengaruh pemberian promosi kesehatan menggunakan video animasi tentang pencegahan stunting terhadap pengetahuan siswi di SMPN

JURIS Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan penanganan dari pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan penanganan dari pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

ads-block-test