UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumIllegal fishing adalah suatu perbuatan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (studi putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls). Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing, diketahui bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal. Oleh karena itu, para pelaku ditetapkan bersalah. Dalam putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif seperti yang telah ditentukan dan diancam dalam pasal yang bersangkutan. Pertimbangan hakim yang hanya menjatuhkan putusan penjatuhan hukuman denda kepada para pelaku, menurut pandangan penulis, putusan pemidanaan tersebut tidak tepat karena tidak ada alasan peniadaan atau penghapusan pidana penjara dan tidak memberi efek jera kepada para pelaku, dimana efek jera merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Maka, menurut penulis bahwa dalam putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, seharusnya tetap diterapkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai.
Majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dakwaan, bukti, serta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku illegal fishing.Namun, hakim hanya menjatuhkan denda tanpa hukuman penjara, yang menurut penulis tidak memberikan efek jera yang memadai.Penulis berpendapat bahwa hukuman penjara harus tetap diterapkan agar tujuan hukum, khususnya efek jera, dapat tercapai.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi perbedaan efek jera antara hukuman penjara dan denda pada kasus illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan melakukan analisis komparatif pada beberapa putusan pengadilan; selanjutnya, penting untuk meneliti bagaimana kualitas pengumpulan bukti dan kesaksian saksi memengaruhi keputusan hakim dalam kasus illegal fishing, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memperkuat proses peradilan; terakhir, peneliti dapat mengembangkan model prediktif yang menggabungkan variabel seperti bendera kapal, volume tangkapan, dan riwayat pelanggaran untuk memprediksi hasil putusan pemidanaan, yang nantinya dapat menjadi dasar reformasi kebijakan penegakan hukum perikanan.
| File size | 561.93 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
AKPERAKPER Populasi penelitian sebanyak 38 responden yang terdiri dari pasien HIV dan keluarga, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Pengumpulan dataPopulasi penelitian sebanyak 38 responden yang terdiri dari pasien HIV dan keluarga, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Pengumpulan data
AKPERAKPER Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi kualitas hidup pasien yang menerima OREF. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif. AdaTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi kualitas hidup pasien yang menerima OREF. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif. Ada
EDUPARTNEREDUPARTNER Selain itu, secara simultan, kelima faktor ini juga terbukti bersama-sama memengaruhi keputusan pembelian. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasiSelain itu, secara simultan, kelima faktor ini juga terbukti bersama-sama memengaruhi keputusan pembelian. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan penemuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuanBerdasarkan penemuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan
UNIRAYAUNIRAYA Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengambil barang orang lain dengan tanpa ijin pemiliknya (http://kbbi.Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengambil barang orang lain dengan tanpa ijin pemiliknya (http://kbbi.
UNIRAYAUNIRAYA Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatanPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
UNIRAYAUNIRAYA kedua putusan tersebut, para pelaku dijerat Pasal 367 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatankedua putusan tersebut, para pelaku dijerat Pasal 367 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan
Useful /
AKPERAKPER Penerapan EBN dilakukan kepada 6 orang pasien dengan kanker paru. Hasil penerapan EBN menunjukkan bahwa kombinasi HHF dan penggunaan pernafasan diafragmaPenerapan EBN dilakukan kepada 6 orang pasien dengan kanker paru. Hasil penerapan EBN menunjukkan bahwa kombinasi HHF dan penggunaan pernafasan diafragma
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta‑fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baikPenelitian ini menggunakan hukum sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta‑fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu pemberhentian perangkat desa yang telah diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Salah satu pemberhentian perangkat desa yang telah diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Membawa lari perempuan merupakan bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat yang berlaku, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukumMembawa lari perempuan merupakan bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat yang berlaku, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum