UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPeralihan hak milik atas tanah adalah perpindahan bidang tanah dari satu pihak ke pihak lain melalui jual beli. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Persyaratan peralihan hak milik atas tanah meliputi formulir permohonan, fotokopi identitas pemohon, Akta Jual Beli (AJB), dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dalam perjanjian jual beli. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tata cara pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah peralihan hak oleh PPAT dibuktikan dengan akta jual beli, PPAT wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dalam 7 hari kerja.
Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dalam perjanjian jual beli melibatkan pengajuan permohonan ke PPAT, pembuatan Akta Jual Beli, dan pendaftaran di Kantor BPN.Proses ini memerlukan kelengkapan berkas dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.Kendala yang dihadapi meliputi kelengkapan berkas, sengketa, dan pembagian warisan.Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan selektivitas dan ketelitian dalam penyelesaian masalah, serta sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat hak milik dan peraturan terkait.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas sistem pendaftaran tanah elektronik dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat dan mengurangi potensi konflik. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan mekanisme penerbitan sertifikat di Kabupaten Nias Selatan dengan daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada dampak sosial dan ekonomi dari kepemilikan sertifikat tanah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Penelitian-penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendaftaran tanah yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 650.5 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
AKPERAKPER Promosi kesehatan menggunakan media video animasi berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan siswi mengenai pencegahan stunting. Pengetahuan siswi sebelumPromosi kesehatan menggunakan media video animasi berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan siswi mengenai pencegahan stunting. Pengetahuan siswi sebelum
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif empiris, menggabungkan analisis dokumen kerangka perundang‑undangan dan sumber hukumPenelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif empiris, menggabungkan analisis dokumen kerangka perundang‑undangan dan sumber hukum
UPN VeteranUPN Veteran Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan PTSL, serta memperkuatKontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan PTSL, serta memperkuat
UNIRAYAUNIRAYA BDW. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatanBDW. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pembahasan, maka disimpulkan penelitian dapat Pertanggungjawaban Kreditu Atas Hilangnya Barang Jaminan Studi KSP3 Nias Cabang LahusaBerdasarkan temuan pembahasan, maka disimpulkan penelitian dapat Pertanggungjawaban Kreditu Atas Hilangnya Barang Jaminan Studi KSP3 Nias Cabang Lahusa
UNIRAYAUNIRAYA Sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku meliputi satu ekor babi seberat 87 kg, denda tiga juta rupiah, dan pengucilan dari keluarga. Penerapan sanksiSanksi adat yang dikenakan kepada pelaku meliputi satu ekor babi seberat 87 kg, denda tiga juta rupiah, dan pengucilan dari keluarga. Penerapan sanksi
UNIRAYAUNIRAYA B/2021/PN Tar divonis lebih ringan dengan lama hukuman yaitu 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapatB/2021/PN Tar divonis lebih ringan dengan lama hukuman yaitu 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat
IUSIUS Dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaanDan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan
Useful /
IAI TABAHIAI TABAH Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu: Reduksi data (seleksi data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. HasilData yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu: Reduksi data (seleksi data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa (studi putusan nomor 75/G/2020/PTUN.Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa (studi putusan nomor 75/G/2020/PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Peneliti memberikan saran agar penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan keadilan agar tidak mengutamakan eksistensi lembaga tersediri,Peneliti memberikan saran agar penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan keadilan agar tidak mengutamakan eksistensi lembaga tersediri,
DINASTIPUBDINASTIPUB Sampel ditentukan dengan metode purposif sebanyak 60 perusahaan. Teknik analisis meliputi uji t statistik serta uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas,Sampel ditentukan dengan metode purposif sebanyak 60 perusahaan. Teknik analisis meliputi uji t statistik serta uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas,